Penulis: anam

TARAKAN – Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum mengikuti Pengajian Akbar Awal Tahun yang digelar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Kaltara, Ahad 15 januari 2023.

Pengajian ini digelar di masjid Pondok Pesantren Al Mukminun, Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.

Pengajian ini turut menghadirkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltara K.H Zainuddin Dalila.

Pada kesempatan ini Gubernur atas nama Pemprov Kaltara menyerahkan bantuan berupa 1 (satu) unit kendaraan operasional kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) LDII Provinsi Kaltara.

“Semoga bantuan ini membawa manfaat semuanya, khususnya bagi operasional dalam berdakwah,” tutur Gubernur.

(adpim)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., membuka workshop menulis dan lomba penulisan essay dengan tema “Membangun Peradaban dengan Literasi” bertempat di Aula, Lantai 4 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) Negeri 1 Kota Tarakan, Senin (16/1/23).

“Saya apresiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Ini merupakan salah satu cara membangun budaya literasi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman sikap dalam kehidupan kita sehari-hari,” ujar Gubernur Zainal.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan salah satu agendanya adalah Revolusi Mental serta pembangunan kebudayaan yang bertujuan membangun manusia IIndonesia yang memiliki cara berfikir yang terbuka, kritis, kreatif dan berkarakter.

“Dalam upaya membangun kualitas itu, generasi dijadikan sebagai pondasi yang kokoh sekaligus dimensi dalam indeks pembangunan. Kita patut bersyukur Provinsi Kaltara budaya literasi nya ada di atas nasional yaitu 57,71 lebih tinggi dari indeks nasional,” tambahnya.

Walaupun memiliki indeks literasi yang cukup tinggi Kaltara menurut Gubernur Zainal, Kaltara harus tetap menekan buta aksara hingga titik terendah.

“Ini saya dapat waktu saya ke Punan Batu, saya menginap di sana dan bertemu anak-anak Punan Batu saya dapati 90 persen tidak bisa membaca Ini tugas kita semua agar jangan sampai ada yang tidak mengenal huruf,” ajak Gubernur.

Pada kesempatan tersebut gubernur menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kaltara, Teguh Hendry Susanto hang yang juga hadir agar membuat program jemput bola kepada masyarakat yang masih sulit mengakses pendidikan.

“Diprogramkan kita yang mendatangi mereka. Kita berikan insentif tambahan (kepada tenaga pengajar). Kita buat seminar menulis sedangkan masih banyak anak kita yang tidak mengenal huruf,” imbuhnya.

Gubernur meminta OPD terkait selain pendidikan seperti sosial serta pemuda olahraga bisa melaksanakan kegiatan bagi membangun sumberdaya manusia.

“Kalau tidak punya anggaran, nanti saya berikan. Minimal hari-hari libur kita datangi mereka. Pemprov juga terus berupaya mengatasi persoalan literasi salah satunya melalui perpustakaan digital dan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum tersentuh internet,” ungkap Gubernur.

Kembali disetiap kesempatan orang nomor satu Kaltara tersebut mengingatkan posisi strategis Kaltara sebagai Pintu Gerbang Ibukota Negara Nusantara dari mancanegara.

“Apalagi Kaltara bukan hanya penyangga tetapi sebagai pintu gerbang menuju ibukota negara. Mari terus tingkatkan budaya literasi sesuai visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan kebangsaan demi mewujudkan Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera,” ungkapnya

Terakhir Gubernur berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya serta mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin untuk membuat opini dalam bentuk karya tulis.

“Mari tingkatkan budaya literasi mulai dari kita sendiri, ketika sudah terbiasa barulah kita mengajak keluarga, teman dekat serta orang yang ada di sekitar kita,” tutup Gubernur Zainal mengakhiri sambutannya.

Workshop literasi ini digagas oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Kaltara.

(dkisp)

TARAKAN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terinci atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2021 sampai dengan Semester I 2022 pada RSUD dr. H. Jusuf SK, dan LHP terkait Kinerja atas Efektifitas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun anggaran 2019 sampai Semester I tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Kegiatan penyerahan atas 2 (dua) LHP dilaksanakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltara, di Tarakan, Senin (16/1/2022). Diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Kaltara, Ruben Artia Lumbantoruan, S.E., Ak., M.Si., CA, ACPA, CSFA, ERMAP, CDCP, CFrA, CertDA kepada Gubernur Kaltara Drs H Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Albertus Stefanus Marianus.

Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Kaltara atas telah selesainya pemeriksaan dan diserahkannnya LHP pada hari ini.

Ia mengatakan sebagai mitra strategis pemerintah, dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, BPK Perwakilan Kaltara telah melaksanakan nilai-nilai integritas, independensi dan profesionalismenya, berperan membangun administrasi keuangan, khususnya di Pemprov Kaltara.

“BPK Kaltara tidak berperan sebagai layaknya penyidik yang mencari kesalahan-kesalahan, namun telah menjadi mitra navigasi yang menempatkan posisi sebagai fasilitator dan mitra kerja yang menemani proses pembelajaran dan impelementasi tata pemerintahan yang baik di Kaltara,” kata Gubernur.

Untuk itu, apa yang dituangkan dalam LHP ini sangat penting dan konstruktif. Gubernur Zainal berharap dengan dilaksanakannya pemeriksaan ini menjadi penyemangat, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di daerah.

Terkait rekomendasi yang diberikan BPK Kaltara, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami (Pemprov,Red) selalu berusaha dan memastikan bahwa anggaran yang tersedia setiap tahun harus benar-benar bermanfaat untuk pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai informasi, adapun tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui sub aksi pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKBPJ) dan implementasi e-Katalog dan e-Payment.

Selain itu pemeriksaan juga mencakup gambaran kesiapan dalam penerapan Sistem Pencegahan Korupsi (Fraud Control Plan) pada Pemprov Kaltara.

Selain Pemprov Kaltara, diserahkan juga LHP Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layan dan Aman tahun 2020 sampai dengan Semester 1 2022 pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, serta LHP Kepatuhan Terinci atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melaui Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022 pada Pemkab Nunukan.

Dalam hal ini, mewakili Bupati Bulungan, hadir Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, S.E., M.Si, dan Ketua DPRD Bulungan, Kilat. Sedangkan dari Pemkab Nunukan, hadir Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid, S.E., M.M.,Ph.D dan Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa.

(dkisp)