Penulis: anam

NUNUKAN – Lima fraksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan menyampaikan pandangan umum terkait nota pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan tahun 2023, bertempat di ruang sidang paripurna kantor DPRD Nunukan, Selasa (16/07/2024).

Adapun kelima fraksi tersebut diantaranya fraksi partai Hanura, Demokrat, PKS, Gerakan Karya Pembangunan (GKP) dan Perjuangan Persatuan Nasional (PPN).

Selaku Ketua fraksi Hanura, Hj. Nikmah menyampaikan Fraksi Partai Hanura pada perinsipnya menerima dan selanjutnya menyetujui untuk dibahas lebih lanjut rancangan perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2023.

“Fraksi Partai Hanura mengapresiasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adanya kenaikan Anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar 1.486.431.829.763, 00 (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh ratus Enam Puluh tiga Rupiah ) ternyata ada kenaikan menjadi 1.604. 685.252.465,00 ( Satu Triliun Enam Ratus Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau naik 7,96%( Tujuh Koma Sembilan Puluh Enam Persen ),” terang Hj. Nikmah.

“Berharap kepada pemerintah dalam pembelanjaan Anggaran memperhatikan skala prioritas misalkan pembelanjaan yang bisa mengurangi angka kemiskinan, penaggulangan bidang kesehatan, bidang pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur dan lain-lain,” sambung Hj. Nikmah.

Bersama dengan itu, mewakili penyampaian fraksi partai Demokrat, Robinson Totong menjelaskan bahwa apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah soal perubahan APBD 2023 terutama dalam peningkatan realisasi pendapatan

“Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Nunukan yang telah mendapat predikat WTP yang ke 8 kalinya secara berturut-turut, kemudian juga mengapresiasi di mana terjadi kenaikan dalam hal realisasi pendapatan dari target sebesar Rp. 1.619.562.298.117,00 ( 1 trilyun 619 milyar 562 juta 298 ribu 117 rupiah ) menjadi Rp.1.775.514.283.946,26 ( 1 trilyun 775 milyar, 514 juta, 283 ribu, 946 rupiah, 26 sen ) atau sebesar 109,63%,” imbuh Robinson Totong.

Lebih lanjut, Robinson Totong juga menuturkan bahwa pada APBD 2023 terdapat beberapa sektor yang perlu diperhatikan.

“Fraksi Demokrat memandang bahwa pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2023 sudah baik, Namun demikian terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian dan penekanan atau sentuhan khusus agar lebih maksimal, antara lain sektor UMKM, pendidikan, dan kesehatan,” ucapnya.

Sementara, anggota DPRD fraksi PKS, Andre Pratama meyebutkan tanggapan terkait bidang kesehatan, ekonomi, kesejahteraan Rakyat, harga rumput laut, serta meminta pemantauan secara menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan.

“Terkait bidang kesehatan, fraksi meminta kepada pemda untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi baik dari segi pelayanan maupun krisis rumah sakit serta pada bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, kami berharap kepada pemerintah untuk terlibat aktif dalam agenda pemberantasan kemiskinan dan pengangguran, dimana juga dengan turunnya harga rumput laut membuat mayoritas masyarakat di kabupaten Nunukan terkena dampak ekonomi yang sangat memprihatinkan,” tegas Andre Pratama.

“Meminta kepada pemda agar tetap memantau semua kegiatan yang telah dilaksanakan, bersama meminta agar pemda lebih bijak dan benar-benar berpihak kepada masyarakat sehingga bantuan yang diberikan kepada yang berhak menerima seperti kelompok lain dan lain-lain,” lanjutnya.

Sedangkan tanggapan dari fraksi PPN memberikan tujuh saran yang diberikan terhadap pertanggungjawaban APBD 2023 yang disampaikan oleh Ketua fraksi, Lewi.

Berikut pandangan umum dari fraksi PPN :

1. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyusun Nota Pengantar Bupati Terhadap RAPERDA Kabupaten Nunukan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023. berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya.

2. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional juga mengapresiasi atas pencapaian  predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali secara berturut-turut. kiranya dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat.

3. Dengan Predikat WTP yang diperoleh dari BPK RI secara berturut-turut, kiranya berjalan seiring dan adanya kesesuaian terhadap program yang telah di tetapkan, semua harus tuntas tanpa ada embel-embel masih terdapat kekurangan dan kelemahannya.

4. Fraksi Perjuangan persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat menyelesaikan program-program yang telah dilaksanakan namun belum tuntas.

5. Dalam penyusunan program kegitan tahun anggaran 2023 yang dihimpun dari hasil Musrembang yang dilakukan secara berjenjang, usulan Tenokratik maupun pokok-pokok pikiran DPRD tentu tidak dapat dianggarkan sepenuhnya karena keterbatasan anggaran yang kemudian juga tidak dapat diakomodir pada tahun anggaran 2024, oleh karena itu fraksi perjuangan persatuan nasional memandang perlu agar program  usulan yang belum terakomodir dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.

6. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional menyarankan dalam melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.

7. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar kiranya lebih giat dalam menggali dan memanfaatkan semua potensi termasuk mengoptimalkan pajak daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lalu, Ketua fraksi GKP DPRD Nunukan, Siti Raudah Arsyad mengucapkan gambaran serta harapan terhadap kinerja pemda pada pertanggungjawaban APBD 2023.

“Opini WTP merupakan gambaran kinerja dari setiap Instansi Pemerintah Daerah yang mengelola keuangan daerah, disitu tergambarkan ketaatan OPD dalam menjalankan kinerjanya, untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi manajemen tersebut, LKPD disusun dalam bentuk dan format yang memudahkan untuk memberikan gambaran posisi keuangan, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah. Komponen LKPD tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),” kata Siti Raudah Arsyad.

Ia juga menambahkan walaupun persentase pendapatan meningkat namun musti selalu ditingkatkan melalui PAD.

“Secara persentase, Pendapatan Kabupaten Nunukan tahun 2023 Terealisasi 109,63% dari target Pendapatan Daerah sebesar 1,619 Trilyun Rupiah. Realisasi Pedapatan Asli Daerah (PAD) 118,03% dari Target 163,662 milyar rupiah, Pendapatan Transfer Realisasi 108,73% dari target 1,446 Triliyun Rupiah,” sebutnya.

Menurutnya, dari data tersebut terlihat adanya peningkatan realisasi PAD dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 dimana realisasi PAD sebesar 81,11% dari target 130,699 Miliar Rupiah. Walaupun realisasi PAD Kabupaten Nunukan cenderung fluktuatif setiap tahunnya, namun Fraksi GKP melihat adanya komitmen Bupati Nunukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan PAD melalui Usulan Program, Kajian maupun rancangan kebijakan dapat ditindaklanjuti menjadi suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Nunukan.

(meri/nam)

NUNUKAN – Bertempat di ruang paripurna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nunukan menyampaikan jawaban terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nunukan terhadap nota pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, Selasa (16/07/2024).

Terlihat rapat paripurna dipimpin langsung, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh S,E serta anggota legislatif Nunukan, unsur Forkopimda kab.Nunukan, OPD kab.Nunukan, serta instansi vertikal kab.Nunukan.

Selaku mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Nunukan, Abdul Munir menyampaikan jawaban dari tanggapan fraksi Hanura.

“Pada Misi 1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berkarakter, lalu misi 2 Meningkatkan perekonomian yang Tangguh dan berbasis sumber daya lokal, dimana arah kebijakan transformasi periode 1 yaitu penguatan fondasi transformasi dimana dalam upaya membangun dasar peningkatan SDM Pendidikan dan Kesehatan menjadi prioritas dalam penguatan tata Kelola tenaga pendidik dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, penguatan sekolah yang berkualitas berbasis riset, penguatan penyediaan afirmasi akses Pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil, penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),” terang Abdul Munir.

Lalu, Abdul munir menjelaskan soal sektor kesehatan dan misi yang kedua pada RPJPD 2025-2045.

“Disektor Kesehatan, penguatan terhadap pemerataan akses dan peningkatan pelayanan Kesehatan berkualitas dengan fokus afirmasi untuk wilayah perbatasan, kemudian pada Misi 2 penguatan fondasi transformasi dengan arah kebijakan membangun dasar pembangunan dan pengembangan wilayah dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing, pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan, dan pengembangan industri berbasis teknologi dan berkelanjutan, membangun dasar pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi, membangun dasar pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru, membangun pengembangan Kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan,” tutur Abdul Munir.

“Selanjutnya pengembangan destinasi wisata potensial, membangun dasar industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, dan penerapan kemitraan usaha, lalu kedua misi dan arah kebijakan tersebut, diharapkan dalam 20 tahun kedepan Kabupaten Nunukan dapat menjawab tantang peningkatan SDM yang berkualitas, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan angkatan kerja,” sambungnya.

Sedangkan, tanggapan untuk jawaban dari fraksi demokrat yakni dalam Permasalahan Pembangunan dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat diantaranya Menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi, Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Menurunnya Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB, Aspek pelayanan Dasar meliputi fokus Layanan urusan wajib Dasar (Pendidikan Kesehatan, Infrastruktur Perumahan Pemukimam Dan Ketentraman dan Ketertiban ) dan Fokus layanan Urusan Wajin Non Dasar (diantaranya Tenaga Kerja dan UMKM) dan terkait dengan Isu strategis Daerah.

Lebih lanjut, Abdul Munir menjawab pandangan umum dari fraksi PKS, dimana Ia mengatakan langkah yang dilakukan berfokus kepada infrastruktur, daerah otonomi baru (DOB), permasalahan dasar listrik dan air serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Membangun dasar pengembangan Pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan Kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu baik Pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional, pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah, penyelesaian jalan trans Kalimantan, lalu DOB yang telah disampaikan oleh fraksi demokrat,” tutur Abdul Munir.

“Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dan berkelanjutan dengan arah pembangunan 20 tahun ini telah direncanakan pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia, penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah, peningkatan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, kemudian pemerintah daerah juga memperkuat penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkeadilan dimana pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan dengan diikuti pengembangan industri berbasis teknologi tinggi,” tambah Abdul Munir.

Kemudian, berdasarkan pandangan umum DPRD fraksi PPN, Abdul Munir menerangkan bahwa prioritas terhadap pembangunan di kecamatan, infrastruktur dan pada sektor pertanian dan potensi alam, beserta konektivitas wilayah yang meratadan berkelanjutan.

“Arah Pembangunan daerah Kabupaten Nunukan disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi wilayah, dan kepastian pembangunan infrastruktur di setiap desa dapat terbangun tertuang melalui Arah Pembangunan Daerah dalam misi RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dan berkelanjutan dengan indikator Pembangunan Desa Maju, mengelola potensi sumber alam guna meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam mendukung implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru,” jelas Abdul Munir.

“Peningkatan konektivitas yang merata dan berkelanjutan merupakan upaya pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi serta infrastruktur pelayanan dasar,” tutupnya.

(meri/nam)

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 pada sidang paripurna ke-6 masa persidangan III tahun 2023-2024 di ruang rapat paripurna kantor DPRD Nunukan, Senin (15/07/2024).

Selaku anggota DPRD fraksi Hanura, Ahmad Triady menyebutkan bahwa menyetujui dan memberikan masukan terhadap RPJDP yang berfokus pada UMKM, ekonomi dan juga SDM.

“Fraksi Hanura memberikan saran yakni memperhatikan UMKM, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka mewujudkan transfortasi sosial, ekonomi, dan ekologi menuju menyongsong Indonesia Emas tahun 2045,” tutur Ahmad Triady.

Lebih lanjut, anggota DPRD fraksi PKS, Andi Krislina menyebutkan 5 saran terkait usulan RPDJP pemerintah.

Pertama, untuk mewujudkan cita cita bersama tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan akses transportasi yang memadai, oleh karenanya kami dari fraksi pks megusulkan agar didirikan pembagunan seperti:
1. Pembangunan jembatan penghubung pulau Nunukan ke pulau Sebatik,
2. Pembangunan jembatan penghubung Tanjung Cantik menuju Sei Ular,
3. Akses jalan perbatasan di Serudong Seimanggaris,
4. Kawasan perniagaan perbatasan di Serudong
Seimanggaris,
5. Jalur kereta api cepat Sei Ular menuju Ibu Kota Negara (IKN),
6. Jalan tol Sei Ular ke Malinau,
7. Jalan Lingkar pulau Nunukan.

“Agar terjadinya percepatan pembangunan, pemerataan sosial, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan harkat dan martabat masyarakat di kabupaten Nunukan, dibutuhkan kebijakan dari pemerintah sehingga beberapa daerah ini
diusulkan untuk dibentuk daerah otonomi baru (DOB) yakni DOB Sebatik, Krayan dan Kabudaya,” sebut Andi Krislina.

Ia juga menuturkan bahwa kebutuhan pokok menjadi salah satu prioritas yang diperhatikan bersama dengan pengurangan angka kemiskinan dan penggangguran.

“Ketiga, terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat nunukan yang semakin hari semakin memprihatinkan yakni masalah krisis air dan pemadaman listrik, kami berharap kepada pemerintah agar memberikan solusi terbaik sehingga problem ini tidak berkepanjangan,” sebutnya.

“Keempat, berkaitan dengan sektor kemiskinan dan pengangguran. fraksi kami memandang agar
pemerintah serius mengelola pemerintahan sehingga terbuka lapangan kerja, masih banyak potensi sumber daya alam dikabupaten nunukan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. baik sektor kelautan, pertanian maupun umkm. dibutuhkan pemerintah yang mampu melakukan terobosan agar terbuka lapangan kerja sehingga kemiskinan dan pengangguran dikabupaten nunukan bisa teratasi,” tambahnya.

Anggota DPRD fraksi PKS tersebut menambahkan bahwa permasalahan kesejahteraan pengusaha rumput laut mesti menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan pada RPDJP kali ini.

“Menyikapi permasalahan yang sekarang ini menjadi keresahan dimasyarakat kabupaten nunukan seperti harga rumput laut yang turun, kelangkaan bbm dan krisis rumah sakit. kami dari fraksi partai keadilan sejahtera meminta keterlibatan dan gerakan cepat dari pemerintah untuk menyelesaikan beberapa problem yang menjadi keresahan dimasyarakat akhir akhir ini,” kata Andi Krislina.

Sementara perwakilan anggota DPRD dari fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN), Arif Sudarwan memberikan apresiasi serta beberapa saran termasuk yang berfokus terhadap pembangunan.

“Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada rapat paripurna sebelumnya, tentu dengan melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan serta dukungan dari semua pihak yang terkait,” imbuh Arif Sudarwan.

Adapun beberapa saran DPRD fraksi PPN diantaranya :

1. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah terkait program pembangunan yang ada di setiap kecamatan agar tetap menjadi perhatian pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah karena hal ini sangat penting bagi masyarakat.

2. Fraksi Perjuangn Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memastikan pembangunan infrastruktur di setiap desa dapat terbangun.

3. Pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian masyarakat kabupaten Nunukan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian.

4. Terkait potensi alam di setiap kecamatan, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih giat dalam mengupayakan program Pembangunan dengan memaksimalkan seluruh potensi alam yang ada di setiap kecamatan.

5. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat menjamin keseimbangan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan.

(meri/nam)