Penulis: anam

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr Bustan, SE.,M.Si mengikuti kegiatan peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesi (LTABI) Tahun 2022 secara virtual di ruang kerjanya, Senin (30/1/2022).

Bank Indonesia terus berupaya mewujudkan komitmennya menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel, sebagaimana amanat undang-undang.

Berkaitan dengan hal itu, Bank Indonesia kembali meluncurkan LTABI 2022, dengan tema “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”.

Peluncuran LTABI 2022, diawali sambutan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, S.E., M.Sc., Ph.D. Dilanjutkan dengan seminar nasional oleh Deputi Bank Indonesia, Dody Budi Wahyu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenkomarves, Odo R.M. Manuhutu, dan Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro.

Diketahui, Bank Indonesia meluncurkan LTABI Tahun 2022 sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan pasal 58 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia juga meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022 dan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022.

Bustan mengungkapkan, mengutip dari lama BI, LPI membahas evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 dan memberikan rencana kebijakan dan sasaran untuk tahun 2023.

Sedangkan KEKSI 2022, lanjut Bustan akan membahas perkembangan maupun sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional pada tahun 2022, serta prospek dan perumusan arah kebijakan tahun 2023.​

“LPI merupakan publikasi Bank Indonesia yang telah terbit sejak awal berdiri Bank Indonesia yaitu tahun 1953. LPI mengulas tentang kinerja dan perjalanan ekonomi Indonesia, termasuk dinamika perekonomian nasional, prospek, dan risiko serta tantangan di masa depan,” katanya.

LPI juga, mencatat berbagai pelajaran yang diambil dari proses pengelolaan ekonomi bangsa selama setahun ke belakang, termasuk berbagai agenda yang masih perlu dilanjutkan dalam memperkuat perekonomian ke depan.

“LPI dilengkapi dengan data dan statistik yang detail, akurat, dan relevan, dan juga mengangkat hasil riset Bank Indonesia mengenai berbagai aspek ekonomi yang dianggap penting untuk diteliti secara mendalam,” paparnya.

Sementara KEKSI adalah kajian yang menunjukkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global dan nasional. Kajian ini diterbitkan setiap tahun oleh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dan perkembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah di Indonesia.

“Kajian ini menyediakan berbagai data dan informasi, hasil riset, prospek ekonomi dan keuangan syariah, serta analisis topik khusus yang dianggap penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan,” tuturnya.

Tujuan diterbitkannya kajian ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam perumusan dan evaluasi kebijakan terkait peluang dan tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Peluncuran Bersama LPI 2022 dan KEKSI 2022 sebagai Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia,” tutup Bustan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid SE MM Ph D yang diwakili Drs Syafarudin menghadiri Pembukaan Musyawarah II Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kaltara yang bertempat Jln Poros Kalimantan Utara Bulungan-Malinau Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor, Jum’at (27/01/2023).

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara H. Zainal A. Paliwang M Si Melakukan Prosesi berupa Peresmian sekretariat DAD Kaltara dan melakukan Ground Breaking Pembangunan Penajakan Tiang Pertama Lamin Adat Dayak Kalimantan Utara, Serta menyaksikan Pelantikan Badan Komando Laskar Masyarakat Adat Dayak (Bakormad) Provinsi Kaltara.

Dalam Sambutannya Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal A Paliwang menyampaikan ini merupakan sejarah, karena pelantikan Bakormad pertama kali dilaksanakan di Kaltara bukan di provinsi lain.

” Kita berharap melalui Musyawarah II DAD, terbentuk kepengurusan baru dengan membawa gagasan dan ide positif, selain digunakan untuk pembangunan organisasi juga untuk membangun Provinsi Kaltara”, ujar Gubernur.

Gubernur juga berpesan atas pelaksanaan musyawarah ini, agar dapat berdiskusi menyuarakan ide dan pendapat yang baik. Menurut Gubernur dalam musyawarah perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dan biasa.

Lebih lanjut Gubernur juga meminta bagi pengurus yang terpilih nantinya bertanggungjawab dan amanah serta menjalankan kewajibannya sebaik mungkin. Pasalnya, suku Dayak merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang banyak memberikan warna dan menjadi goresan tinta emas dalam sejarah bangsa.

Pesan juga disampaikan Gubernur agar pengurus baru bisa membawa masyarakat Dayak yang ada di Kaltara menjadi lebih baik lagi, serta bisa mengenalkan adat Dayak ke tempat lainnya.

Gubernur menilai suku Dayak sendiri telah banyak berkarya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan darinya memiliki beragam warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan ini harus dijaga terus sebagai identitas bangsa dan menjadi investasi besar untuk
membangun masa depan peradaban bangsa.

Presiden MADN Dr Drs Marthin Billa juga menyampaikan sambutannya bahwa Pelaksanaan Musyawarah II Dewan Adat Dayak (DAD) ini agar dilaksanakan secara cepat, pasalnya pengurus sudah saling mengenal.

” Diharapkan Musda ini bisa berjalan lancar dan sukses, utamakan demokrasi, pilihlah ketua atau pemimpin yang punya hati untuk membangun masyarakat Dayak,” jelasnya.

Ketua DAD Kaltara, Jhonny Laing Impang menyebutkan Musyawarah II Dewan Adat Dayak (DAD) untuk membentuk struktur pengurus 5 tahun kedepannya yang akan dilaksanakan di sekretariat DAD Kaltara selama 2 hari.

Jhonny Laing menjelaskan sekretariat DAD terbangun atas swadaya masyarakat, selain itu kedepannya akan membangun lagi Balai Adat Dayak. sekretariat ini nantinya digunakan untuk bermusyawarah dari berbagai masyarakat maupun organisasi Dayak.

” Gedung ini sebagai ikon kita di Kaltara, ke depannya kita juga berkeinginan membangun museum adat Dayak yang mirip dengan museum seperti yang ada di Kuching Serawak, Malaysia”, tambahnya.

Menurut Ketua DAD Kaltara, masyarakat adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara terdiri diri dari beberapa etnis suku dayak antara lain dayak Kenyah, Dayak Kayan, Dayak Lundayeh, Dayak Bulungan, Dayak Tidung, Dayak Kuna, Dayak Tahol, Dayak Agabag, Dayak tenggalan, Dayak Berak, Dayak Abay, Dayak Berusu, Dayak Saben.

Panglima Bakormad Kaltara, Albertus Stefanus Marianus juga menyampaikan sambutannya keberadaan dan eksistensi Bakormad Kaltara kedepannya diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat adat Dayak.

” Organisasi ini tidak bisa dipisahkan dari MADN. Atas pelantikan ini, memberikan kesempatan kepada kami untuk mendukung MADN dari pusat sampai tingkat kabupaten kota”, tambah Albertus Stefanus.

Panglima Bakormad Kaltara Sekaligus Anggota DPRD Kalimantan Utara menyampaikan apapun keputusan adat itulah presentasi yang harus dijaga oleh Bakormad, dijalankan dan harus bersama-sama disosialisasikan kepada seluruh masyarakat adat Dayak yang ada di seluruh Indonesia.

” Kami bertekad untuk menjalankan dan mengarahkan sekuruh eksistensi kami untuk gerak pembangunan masyarakat Dayak Provinsi Kaltara”, ujarnya.

(PROKOMPIM)