Sebatik Direncanakan Sebagai Wilayah Penyangga Padi

NUNUKAN – Rencana pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap pengembangan daerah sebagai wilayah swasembada pangan terus diintensifkan, dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Belum lama ini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Heri Rudiyono melakukan kunjungan ke Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Peninjauan itu mulai dari Sungai Panjang sampai Binalawan.

Itu dilakukan bertujuan agar Sebatik bisa dijadikan sebagai wilayah sentra pengembangan padi. Sehingga, wilayah ini bisa menjadi penyangga kebutuhan beras dari Kabupaten Nunukan.

“Dari kunjungan tersebut, pertama, kita ingin di Pulau Sebatik sebagai sentra pengembangan padi. Sehingga Sebatik bisa menjadi penyangga kebutuhan beras dari Nunukan,” ujarnya kepada wartawan, belum lama ini.

Selain itu, dari hasil kunjungan itu ada beberapa yang menjadi perhatian. Di antaranya, wilayah Sebatik masih kesulitan air. Sehingga harus diusahakan pengairan terutama melalui sumur alam. Kemudian, yang kedua untuk peralatan mesin pertanian, dan kebutuhan tenaga kerja masih sangat kurang.

“Memang ke depan Sebatik harus dicukupi untuk kebutuhan mesin pertanian, mulai dari traktor dan lainnya. Harapan kita ke depan selain sebagai sentra padi, di sana bisa melaksanakan pengembangan pangan lainnya seperti jagung,” pintanya.

Sejauh ini, untuk penjualan tidak menemukan persoalan. Di samping itu, dari sisi peternakan tengah dikembangkan jenis ayam potong dan ayam bertelur. Selanjutnya, untuk menjangkau peluang dari negara tetangga Malaysia, pihaknya bakal membuatkan satu sentra buah, seperti Semangka dan Melon. Sementara untuk mekanisme penjualan bisa langsung ke Malaysia.

“Harapan kami memang kerjasama antar petani, kolaborasi dengan kelompok tani, gapoktan, pemerintah kecamatan, kabupaten dan provinsi bisa saling bersinergi. Termasuk keterlibatan dari pihak swasta, sehingga rencana pemerintah di Kaltara bisa dijadikan provinsi swasembada beras bisa terwujud,” kilas dia.

Lantaran, ini ada keterkaitan dengan Kaltara yang merupakan provinsi penyangga pangan untuk Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim. Dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

(dkisp)

Kaltara Raih 4 Penghargaan di Peringatan Hari BUMDes

TANJUNG SELOR – Pada peringatan hari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2023, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang bermitra dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak.

Acara yang digelar dalam bentuk sarasehan dan pesta rakyat di Teluk Bakau Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni dari Rabu (1/2/2023) – Kamis (1/2/2023) itu dihadiri Menteri Desa (Mendes) PDTT, Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd.

Pada kesempatan itu, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih 4 penghargaan sekaligus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Edy Suharto mengungkapkan, adapun sejumlah penghargaan yang diraih diantaranya.

Yakni pertama, diberikan kepada Bupati Bulungan kategori Transformasi atau Peralihan dari UPK eks PNMP-MPD menjadi BUM Desa Bersama dengan capaian 100 persen.

Kedua, kategori BUM Desa Inspiratif dan Cepat tumbuh. Diraih oleh BUM Desa Inspiratif Kalimantan Utara melalui Desa Pagasi dan Danakan dari Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Kabupten Bulungan.

Ketiga penilaian Corporate Social Responsibility atau CSR. Pada ajang ini, perusahaan di sektor tambang batu bara PT. Mitra Bara Adiperdana (PT MA) berhasil meraih penghargaan kategori dalam pendampingan terhadap BUM Desa Indang Ajih, Kabupaten Malinau.

Penghargaan keempat, kategori BUM Desa yang mendorong kegiatan Ekonomi di Desa. “Dalam hal ini, untuk Silver Award kategori perorangan diterima langsung oleh Malik, Direktur BUM Desa Adang Ajih Malinau. Yakni program (Peningkatan Ekonomi Desa melalui Diversifikasi Usaha BUM Desa dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam atau Budi Daya Endemik Lokal),” terang Edy Suharto.

Edy juga mengatakan bahwa, peringatan hari BUM Desa dilaksanakan pertama kalinya di tahun 2023 ini. Hal ini sesui Keputusan Menteri (Kepmen) Desa PDTT Nomor 110 Tahun 2022 yang menetapkan hari BUMDesa jatuh pada tanggal 2 Februari setiap tahunnya.

“Pada kesempatan tersebut, kita (Pemprov,red) juga berpatisipasi dalam ajang pameran, bekerjasama dengan kabupaten/kota dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kaltara (Dekranasda),” tutur Edy.

(dkisp)

Pemprov Seriusi Pengembangan Geopark Gunung Batu Benau

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan atensi serius terhadap pengembangan Geological Park (Geopark) Gunung Batu Benau di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.

Upaya serius ini terungkap saat Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum beraudiensi bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ir Arifin Tasrif di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Hadir mendampingi Menteri ESDM, Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Dr. Ir. Muhammad Wafid AN, M.Sc

Dikatakan gubernur, pertemuan itu menjadi tindaklanjut kerjasama pengembangan Geopark Gunung Batu Benau seluas 2.000 hektare antara Pemprov Kaltara dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

“Saya sudah pernah bermalam di dalam goa Gunung Batu Benau, dan di dalam goa sangat luas sekali dan berdekatan dengan sungai yang memiliki arum jeram yang berbatu-batu,” ujar Gubernur Zainal di Ruang Rapat Kementerian ESDM.

Geopark merupakan sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keanekaragaman Budaya.

Uniknyq, kata Gubernur, Gunung Batu Benau memiliki ciri khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Misalnya, masih dihuni oleh penduduk asli masyarakat Adat Punan Batu Benau. “Mereka masih memiliki DNA tersendiri karena belum bercampur baur dengan masyarakat umum lainnya,”terang Gubernur.

Untuk itu, Gubernur Zainal bersama tim akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk membantu mengevaluasi hasil kajian identifikasi keunikan bentang alam, rekonstruksi proses geologi, struktur batuan, keberadaan fosil hingga kandungan mineral dan jenis batuan yang terdapat di Gunung Benau.

“Besar harapan kami supaya Gunung Batu Benau dapat segera ditetapkan sebagai Geopark, dan akan menjadi Geopark pertama di Kaltara,” tuntasnya.

Turut hadir dalam rombongan Gubernur, Plt. Kadis ESDM Provinsi Kaltara R. Adi Hernadi Ismail Syah, ST., Anjelita Malik (Senior Manager, External Affair, YKAN Jakarta), Karo Adpim Jaini, S.Hut., MP dan Datu Yaser Arafat.

(dkisp)

Diskominfo Kaltara Jadi Sampling Penilaian Risiko P3DN oleh BPKP

TANJUNG SELOR – Sekretatris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah, M.AP menerima entery meeting Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltara diruang kerjanya, Kantor Gubernur Lantai I, Kamis (09/01/2023).

Turut mendampingi, Kepala Inspektur Daerah Pemprov Kaltara, Yuniar Aspiati, Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ir. Mohammad Taqwim, dan Kabid Aplikasi dan Informasi DKISP Kaltara, Dedy Harryady, S.Kom.

Ditemui tim peliputan DKISP Kaltara usai pertemuan, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Felix Joni Darjoko mengatakan tujuan kedatangannya beserta jajaran dalam rangka memulai pengawasan di tahun 2023 di lingkungan Pemprov Kaltara.

Ia menyebutkan ada beberapa agenda prioritas pengawasan pada tahun 2023 ini. Salah satunya pada triwulan pertama adalah penilaian risiko Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang difokuskan kepada sektor/urusan Komunikasi dan Informatika.

“Untuk sampling di Kominfo seperti apa, risiko kinerja, risiko kepatuhan, risiko yang berkaitan dengan aspek korupsi dan dengan risiko yang berkaitan bottle neck P3DN di bidang Kominfo. Itu kita ingin membantu mengidentifikasi, menganalisis. Mudah-mudahan nanti bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait bisa menghasilkan suatu rekomendasi untuk perbaikan,” terangnya.

Ia juga menjelaskan masih terdapat beberapa instrument di triwulan-triwulan berikutanya yang berkaitan dengan P3DN. Seperti kepemiluan yang juga menjadi agenda pengawasan BPKP. Dan untuk di Kaltara saat ini, adalah membantu Pemerintah Daerah (Pemda) mengevaluasi perencanaan dan penganggaran.

Ia mengatakan pentingnya peran BPKP salah stunya adalah evaluasi. Ia mencontohkan apabila terdapat program kepala daerah tidak terjabarkan dengan tepat dalam penganggaran maka mengakibatkan ketidakcocokan.

“Kalau seperi ini, bisa jadi ini tidak mungkin akan efektif. Karena yang dianggarkan tidak menjawab apa yang ingin dicapai atau anggaran bisa menjawab apa yang ingin dicapai tetapi tidak efesien. Nah itu coba kita bantu melakukan evaluasi,” imbuhnya.

“Harapan kami hal-hal seperti ini bisa direplikasi oleh inspektorat provinsi atau daerah. Supaya kami optimal dalam aspek pengawasan sesuai arahan Presiden dan menteri baru-bari ini, bahwa review itu bukan hanya dari sisi pelaksanaan, review harus dimulai dari perencanaan,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi atas dukungan Pemprov Kaltara terhadap pengawasan ini. Karena dengan keberadaan APIP/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan BPKP konteksnya adalah membantu manajemen.

“Pak Sekda sangat mendukung dan meminta pemangku kepentingan yang ada di Provinsi kaltara untuk mendukung ketika ada informasi yang kami butuhkan dapat dibantu. Mudah-mudahan dapat menghasilkan rekomendasi yang tajam, membantu kepala daerah dalam pengambilan keputusan,” tutupnya.

(dkisp)

Kemarin di Tulin Onsoi Hari ini di Lumbis, Bupati Laura Buka Musrenbang Kewilayahan Wilayah III di Tahun 2023

NUNUKAN – Masih dengan agenda yang sama, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri dan membuka secara resmi Musrembang Kewilayahan Wilayah III Kec. Lumbis Tahun 2023. Acara tersebut dilaksanakan di BPU Desa Mansalong Kec. Lumbis. Kamis (09/02).

Selain Bupati, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Wakil Ketua DPRD Prov. Kalimantan Utara Andi M. Akbar M. Djuarzah, Anggota DPRD Kab. Nunukan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Asmar, Kepala OPD Terkait, Unsur Forkopimcam Kec. Lumbis, Camat Lumbis, Camat Lumbis Pansiangan, Camat Lumbis Hulu, Camat Lumbis Ogong, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama turut hadir dalam acara tersebut.

Musrembang kewilayahan wilayah III Tahun 2024 di Kec. Lumbis kali ini dengan tema Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan peningkatan keanekaragaman industri dan perdagangan berbasis produk unggulan daerah.

Musrembang kewilayahan wilayah III kali ini merupakan forum pembahasan hasil kesepakatan usulan musrembang kecamatan yang diinteragrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan, prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan prioritas nasional.

Dalam Musrembang Kewilayahan di Kec. Lumbis ini kegiatan perioritas kecanatan yang diusulkan sebanyak 81 usulan. Kec. Lumbis mengusulkan 12 usulan, Kec. Lumbis Ogong 26 usulan, Kec. Lumbis Pansiangan 21 usulan, Kec. Lumbis Hulu 22 usulan.

Adapun usulan berdasarkan prioritas pembangunan yaitu Pemulihan Ekonomi sebanyaj 11 usulan, Peningkatan Kualitas SDM sebanyak 8 usulan, Infrastruktur Dasar sebanyak 57 usulan, Mitigasi Bencana sebanyak 4 usulan, dan Lingkungan Hidup 1 usulan.

Dalam arahannya, Bupati Laura mengatakan bahwa dari 81 usulan akan di prioritaskan masing-masing 5 usulan yang paling prioritas di masing-masing Kecamatan sesuai dengan inputan Musrembang desa/kelurahan pada aplikasi SIPD.

“Jadi 81 usulan ini, saya sampaikan saja pada kita semua bahwa tidak mungkin kita dapat wujudkan semuanya, karena dalam penyusunan anggaran itu kita ada dasarnya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 disana ada 3 aspek yaitu aspek politis, teknokratis, dan aspiratif. Jadi politis seperti pokir-pokir itu bisa jalur politis. Kemudian teknokratis itu bisa dari visi dan misi Bupati dan sebagainya. Karena kita ini ada visi misi ada juga penilaiannya jadi bupati bukan asal kerja saja, pekerjaan yang dilakukan oleh bupati sudah kita susun didalam RPJMD yang disepakati bersama-sama oleh anggota DPRD,”ujarnya.

Pada kesempatan itu pula Bupati Laura meminta kepada para Camat dan OPD yang hadir terutama Kepala Dinas PU bahwa dari beberapa usulan tersebut bisa di utamakan 5 usupan yang palin prioritas. Jadi dari mas8ng-masing usulan yang di usulkan oleh masing-masing kecamatan di pilih 5 usulan yang memang benar-benar prioritas.

“Nanti bapak titip di Bappeda ini nanti yang kita kawal di kabupaten, nanti dilihat yang mana skala prioritas. Dengan catatan kegiatan itu jangan menimbulkan masalah baru, karena itu akan berdampak pada saat kita eksekusi di lapangan nantinya jadi ini harus dipikirkan sejak awal,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati Laura juga mengingatkan kepada Para Kepala OPD yang hadir untuk dapat mengecek dan juga melakukan komunikasi yang intens antara para camat dengan OPD yang ada.

Bupati Laura juga meminta kepada para camat untuk tetap menjaga fasilitas-fasilitas umum, jangan hanya memikirkan pembangunan saja tetapi tidak dirawat. Mungkin itu tanggung jawab OPD tetapi camat juga harus mengecek dan mengingatkan dan saling mengontrol kepada OPD yang terkait.

Selanjutnya di akhir acara Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan secara simbolis SK Satpol PP diwilayah Kec. Lumbis dan Kec. Lumbis Ogong. Kemudian dilanjutkan dengan Penyerahan plakat dari Kementerian Pariwisata dan Ekraf kepada 3 desa yaitu Desa Wisata Bululaun Hilir, Desa Wisata Sumantipal, Desa Wisata Labang yang berada di Kec. Lumbis Pansiangan sebgai 500 peserta Adwi Tahun 2022. Terakhir penyerahan Alat Perwkam E-KTP Kepada Camat Lumbis.

(PROKOMPIM)