Penulis: anam

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, pada Selasa (14/2/2023) malam, secara resmi menutup lomba balap perahu tradisional di Tanjung Pasir, Mamburungan, Kota Tarakan.

Pada acara yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto serta tokoh masyarakat setempat itu, Gubernur Kaltara secara langsung menyerahkan hadiah dan piagam penghargaan bagi para peserta lomba.

Dalam sambutannya, Zainal-sapaan akrab Gubernur Kaltara mengapresiasi kegiatan lomba perahu tradisional yang digelar masyarakat setempat.

“Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, saya mendukung penuh acara olahraga tradisional yang digelar masyarakat di Tanjung Pasir. Apalagi olahraga tradisional seperti lomba perahu ini masih erat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari,” ucapnya.

Ia mendukung penuh olahraga tradisional di wilayah Kaltara. Hal ini agar seluruh masyarakat bisa turut berpartisipasi dan mendukung kemajuan olahraga tradisional.

Tak lupa apresiasi tinggi juga diberikan Gubernur kepada panitia serta masyarakat Tanjung Pasir yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Orang nomor satu di Kaltara itu pun berharap, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan tiap tahunnya.

Sebagai informasi, pada lomba balap perahu kali ini, total ada 15 perahu tradisional yang ikut berpartisipasi. Selain menyerahkan hadiah, Gubernur Zainal turut menyerahkan bantuan sebanyak (50) kursi plastik kepada masyarakat Tanjung Pasir.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang SH.M.Hum menegaskan seluruh organisasi masyarakat yang tumbuh dan eksis di provinsi ini agar turut membantu pemerintah dan pemerintah daerah sukseskan pembangunan.

Hal ini disampaikan Gubernur kala melantik Ketua Dewan Pengurus Ikatan Kerukunan Keluarga Berau (IKKB) Kaltara Bustan beserta Ketua IKKB Kota Tarakan Adi Nata Kesuma, dan Ketua Prabuku Kaltara Safril Husin di Kota Tarakan, Ahad 12 Februari 2023.

Dalam penyampaiannya, Gubernur mengatakan Kaltara menduduki peringkat ketiga nasional dalam hal indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB).

“Hal ini tidak terlepas dari kerja keras FKUB beserta jajaran, dan masyarakat Kaltara,” ujarnya.

Eksistensi IKKB di Kaltara menandakan banyaknya warga Berau yang tinggal dan bekerja di daerah ini.

“Tentu hal ini sesuatu yang baik jika suatu keluarga besar dari suku atau golongan tertentu membentuk organisasinya di perantauan. Organisasi inilah yang menjadi wadah untuk saling silaturahmi, bekerja sama, dan saling menolong antara anggotanya,” ujar Gubernur.

IKKB Kaltara, IKKB Kota Tarakan, dan Prabuku diharapkan turut bersinergi dalam segala bidang pembangunan Kaltara.

Sebelumnya pada Sabtu malam 12 Februari 2023 di Tarakan, Gubernur juga bersilaturahmi dan berdialog bersama IKKB.

(BIRO ADPIM)

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Persiapan Pertemuan Tim Teknis Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) berlangsung di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selasa (14/2/2023).

Agenda dalam rapat adalah membahas Persidangan Jawatan Kuasa Kerja/Kelompok Kerja (JKK/KK) Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah dan Tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2023, yang akan diadakan di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada tanggal (14/3/2023) – (16/3/2023) mendatang.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki peran penting di dunia internasional. Dan pastinya, negara Indonesia akan selalu berhubungan dengan banyak negara.

Menjadi bagian dari masyarakat internasional, Indonesia aktif dalam menjalin hubungan kerja sama internasional dengan negara-negara lain maupun dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Hubungan kerja sama tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian kerja sama regional maupun perjanjian kerja sama bilateral.

Salah satu bentuk kerja sama bilateral, yakni antara Indonesia-Malaysia pada forum Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).

Perjanjian kerjasama sosek malindo merupakan perjanjian internasional yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Term of Reference (ToR), yang menjadi acuan bagi kedua negara dalam melakukan perundingan-perundingan.

Ruang lingkup kerjasama Sosek Malindo yang semula 7 bidang, saat ini menjadi 3 bidang kerjasama atau kertas kerja. Yakni bidang sosial dan budaya, bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan, serta bidang keamanan dan pengelolaan perbatasan.

Forum ini dibentuk membahas kerja sama antara kedua negara, dan Kaltara sebagai daerah perbatasan juga terlibat di dalamnya.

Diketahui bersama, Provinsi Kaltara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga-(Malaysia,red). Tepatnya dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak.

Asisten I Datu Iqro Ramadhan, dalam amanat tertulis Gubernur Kaltara menyampaikan terkait isu-isu atau permasalahan yang ada di wilayah perbatasan antara Kaltara dan Sabah, termasuk juga antara Kaltara dan Sarawak, dapat bersama-sama dikoordinasikan, dirumuskan, dan dibahas pada rakor hari ini.

Salah satu yang menjadi fokus utama, katanya, adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Yakni PLBN di titik perbatasan, baik di Nunukan maupun Malinau.

Diantaranya PLBN Terpadu Sei Pancang, PLBN Terpadu Long Midang dan Labang berada di Kabupaten Nunukan, serta PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau. Termasuk PLBN di Krayan (PLBN Long Midang) dan yang di Sebatik (PLBN Sei Pancang).

“Agar proyek-proyek strategis seperti PLBN Long Midang dan PLBN Seimenggaris dapat didiskusikan sehingga hal-hal yang menghambat pembangunan kedua PLBN dapat diperoleh masukan dan cara-cara penanganannya,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, sejumlah isu-isu atau permasalahan yang berkembang di wilayah perbatasan antara Kaltara dan Sabah, termasuk juga antara Kaltara dan Sarawak agar dapat bersama-sama dikoordinasikan, dirumuskan, dan dibahas pada rakor hari ini.

“Isu kita ada beberapa hal, tak hanya pintu perbatasan di PLBN, ada perdagangan dua negara, lalu pelayaran dua negara. Terkait isu lainnya menyangkut proyeksi Kerjasama juga dibahas,” bebernya.

Ia meminta tim kerja Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kaltara dapat membawa hasil rakor ini dalam persidangan tim teknis kedua belah pihak di Kota Kinabalu Sabah, Malaysia mendatang.

Hal ini agar permasalahan di wilayah perbatasan kedua negara dapat ditindaklanjuti dan memperoleh jalan keluar yang terbaik dan saling menguntungkan.

“Saya mengajak kita semua untuk bekerja lebih, demi meningkatkan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat Kaltara, khususnya di wilayah perbatasan. Dan saya juga berharap, dari pertemuan tim teknis kedua belah pihak nantinya akan membawa hasil yang terbaik bagi provinsi dan masyarakat Kaltara,” harapnya.

Sebagai informasi, hadir dalam kegiatan rakor diantaranya Perwakilan Konsul-Konsulat RI di Tawau, Perwakilan Polda Kaltara, Perwakilan Dandrem 092/Maharajalila, Perwakilan BNNP Kaltara, asisten dan staf ahli, dan sejumlah kepala OPD/Biro terkait di lingkungan Pemprov Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), secara daring (virtual) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (13/2/2023) kemarin di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltara.

Sebagai infromasi, berdasarkan hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan trend yang sangat baik di awal tahun 2023, inflasi berada diangka 5,28 persen.

Menurut data hasil rilis BPS, inflasi pada bulan Januari 2023 sebesar 0,34 persen (mtm) yang tersebar pada enam wilayah di Indonesia. Yakni Sumatera tertinggi di Kota Gunungsitoli sebesar 1,87 persen.

Sementara Jawa tertinggi berada di Kota Cirebon 1,17 persen, Kalimantan tertinggi di Kota Singkawang 0,45 persen, Sulawesi tertinggi di Luwuk 0,74 persen, Maluku Papua tertinggi di Kota Sorong 0,96 persen, dan untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara inflasi tertinggi di waingapu 1,16 persen.

Penyumbang Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, secara (mtm) sebesar 0,30 persen dan (yoy) 1,51 persen terdiri dari komoditas beras, cabe merah, cabe rawit dan bawang merah.

Secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kota Solok Sumatera Barat, dengan nilai Indikator Perubahan Harga (IPK) 7,25 persen. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku dengan nilai IPH -6,78 persen.

Dimana komoditas penyumbang kenaikan harga pada minggu kedua Februari 2023 adalah beras di 147 kabupaten/kota (delapan provinsi), bawang merah 130 kabupaten/kota (13 provinsi) dan minyak goreng di 105 kabupaten/kota (11 provinsi).

Sedangkan untuk bahan pangan dengan fluktuasi harga tertinggi yaitu cabe merah yang sangat signifikan terjadi di 101 kabupaten/kota pada 11 provinsi di Indonesia.

Dalam pengendalian inflasi di awal tahun, Menteri Dalam (Mendagri) Negeri Tito Karnavian meminta dan agar memastikan pasokan pangan di masing-masing daerah terpenuhi.

Pemerintah di daerah juga diharapkan dapat selalu bekerjasama dengan Bulog terkait pemantauan stok pangan di daerah.

“Koordinasi harus terus dijaga, pantau terus stoknya berapa, cukup berapa hari, cek lokasi pasar, berapa stagnisasi harganya. Berikan subsidi supaya harga tetap stabil,” tegas Mendagri Tito Karnavian.

Tito juga menyampaikan bahwa, dalam hal ini Menteri Pertanian (Mentan), sudah bersurat kepada seluruh gubernur di Indonesia terkait dengan pemantauan dan pasokan pangan.

Ia mengingatkan terkait adanya kendala pengendalian inflasi dan pangan pada masing-masing daerah harap melapor ke Pemerintah Pusat. Satgas Pangan RI dan TNI juga siap membantu pengendalian inflasi yang terjadi di daerah sesuai intruksi Presiden.

“Tetap melaksanakan 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif),” ungkapnya.

Hadir mengikuti secara daring Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diantaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara dan Biro Perekonomian Kaltara. Selain itu, turut hadir Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara serta perwakilan dari Danrem 092/Maharajalila.

(dkisp)