Penulis: anam

TANJUNG SELOR – Sebagai Ibu Kota Provinsi, pembangunan infrastruktur yang sedang gencar digiatkan adalah Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Pembangunan gedung penunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan sudah mulai terlihat seperti pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dengan TVRI, dan akan disusul pembangunan gedung instansi vertikal lainnya.

Terkait hal tersebut, Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima audiensi dari Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (16/3/2023).

Kedatangan kedua Institusi Negara ini dalam rangka menindaklanjuti permohonan dari Gubernur Kaltara terkait pembentukan Peradilan Persengketaan Industrial di Tanjung Selor. Dalam hal ini, yaitu Pengadilan Hubungan Perindustrial (PHI), hibah lahan untuk Pengadilan Tinggi (PT), dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Gubernur mengapresiasi atas respon positif yang diberikan Ketua MA dan kehadiran tim MA dengan Kemensetneg langsung di Kaltara. Baginya, dengan keberadaan PHI di Kaltara tentu menjadi angin segar khususnya bagi para pekerja yang mengikuti proses peradilan.

“Kalau pekerja yang harus ke Samarinda untuk mengurus dokumen, tentu akan mengeluarkan banyak biaya. Apalagi yang digunakan adalah dana pribadi,” katanya.

Gubernur optimis dengan kehadiran PHI di Kaltara tidak akan menganggu jalannya pembangunan di Kaltara. Karena kehadiran PHI adalah permintaan dari buruh bukan dari pengusaha.

“Kalau pengusaha tidak ada masalah, biaya akomodasi Samarinda – Tanjung selor tidak jadi masalah. Dan ini datanya bukan dari pengusaha, melainkan dari buruh-buruh di Kaltara. Makanya saya berani bersurat. Alhamudillah surat saya mendapatkan respon dari Ketua MA,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait rencana pembangunan gedung PT dan PTA direncanakan akan dimulai tahun 2024 mendatang. Untuk lokasi gedung direncanakan pembangunannya di luar kawasan KBM.

Mengingat lahan KBM masih perlu dilakukan penimbunan dan pematang, sementara ini MA tidak mengalokasikan anggran untuk tahapan tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur akan membantu merekomendasikan lokasi di luar area KBM untuk pembangunan PT dan PA dengan lokasi yang tetap berada di dekat bangunan pemerintahan.

(dkisp)

 

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menekankan empat hal pada Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Salah satunya adalah menjadi instrument utama dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi.
“Kita berharap pada program di tahun 2024 dapat memperkuat daya tahan ekonomi serta kemampuan mengakselerasi daya saing,”kata Gubernur, Rabu (15/2).

Selain itu, hal lain juga disampaikannya pada rapat tersebut. Pertama, mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. Di mana fokusnya adalah mewujudkan stabilitas di daerah masing-masing.
“Bagi saya stabilitas daerah dapat berdampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan,”katanya.

Selanjutnya mendorong investasi untuk direalisasikan. “Momentum peletakan batu pertama di Kawasan Industri Tanah Kuning-Mangkupadi oleh Presiden serta pembangunan PLTA harus kita dukung. Sementara itu untuk kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai kebutuhan Industri dan PLTA perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

Kemudian partisipasi dana CSR/ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, penguatan kerja sama dengan para mitra pembangunan. Dan peluang pembiayaan pembangunan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.

“Perlu kita pahami bersama bahwa APBD provinsi dan kabupaten/kota sangat terbatas, untuk itu diperlukan peran dari seluruh pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah,” terangnya.

Gubernur berharap melalui forum Konsultasi Publik RKPD 2024, dapat menjadi wadah pembentukan komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Khususnya dalam keterkaitan konsitensi perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang tidak terpisahkan dalam tahapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024.

Seperti diketahui, kabupaten/kota adalah pilar provinsi. Untuk itu guna mewujudkan pembangunan sesuai tema RKPD 2024, Gubernur juga menyebutkan 6 isu strategis yang menjadi atensi pemerintah dan 12 fokus pembangunan yang disarikan dari poin isu strategis.

Ia juga mengatakan, guna memenuhi prinsip anggaran berbasis program prioritas, maka penyusunan RKPD tahun 2024 lebih difokuskan pada pemenuhan target kinerja. Yang berkaitan dengan prioritas daerah serta memberikan daya ungkit sehingga berdampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Utara.

“Harapan saya pada acara konsultasi publik ini benar-benar menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal dokumen RKPD tahun 2024 ini, sehingga nantinya dapat diimplementasikan dengan baik,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si, Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP, Wakil Ketua PKK Provinsi Kaltara Ping Ding, unsur Forkopimda, para Sekretaris Daerah Kab/Kota, Kepala Bappeda dan Litbang se-Kaltara, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh kemasyarakatan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri sekaligus membuka acara Focus Group Discussion (FGD) kegiatan Penelitian Pembangunan di Wilayah Perbatasan dengan tema “Tantangan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di Wilayah Kaltara.

Bertempat di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kaltara, Rabu (15/2/2023), hadir secara langsung Koordinator Tim Riset Kajian Otonomi Daerah, Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), R. Siti Zuhro berserta tim.

Hadir pula dalam kegiatan FDG diantaranya unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, para Akademisi, tokoh masyarakat hingga tokoh adat di wilayah Kaltara.

“Semoga FGD ini dapat mendiskusikan berbagai hal terkait bagaimana upaya kita membangun kawasan perbatasan, sehingga pemeretaan pembangunan itu dapat segera terwujud,” ungkap Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Gubernur mengapresiasi dan memberi ucapan selamat datang kepala rombongan Tim Teknis PRP-BRIN di Provinsi Kaltara. “Semoga hasil riset disini (Perbatasan Kaltara,red) dapat membawa manfaat bagi Pemerintah Daerah Kaltara, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” ungkapnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di menjadi atensi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang, SH., M.Hum disela-sela penyampaiannya dalam kegiatan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Di mana CSR, menjdai tanggung jawab social oleh perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat. Sehingga berdampak positif bagi lingkungan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Seperti diketahui, kapasitas fiskal daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota begitu terbatas. Sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar pembangunan tetap berjalan.

“Perlu kita pahami bersama-sama bahwa APBD Provinsi dan kabupaten/kota terbatas, untuk itu diperlukan peran seluruh pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah,” katanya Rabu (15/2).

Salah satu upayanya adalah partisipasi dana CSR, penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, serta peluang pembiayaan pembangunan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Karena itu ia menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk melakukan koordinasi. Selain itu, ia juga meminta agar forum CSR betul-betul menunjukkan kinerjanya.
“Perangkat daerah terkait segera lakukan koordinasi agar dana CSR ini dapat berdampak kepada masyarakat,” katanya.

(dkisp)