Penulis: anam

Usulan Pemprov terkait Lembaga Peradilan Direspons Cepat Mahkamah Agung

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara menyampaikan terima kasihnya atas respons cepat Mahkamah Agung RI menindaklanjuti permintaan Gubernur untuk didirikan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tipikor di Tanjung Selor, Bulungan.

Sebelumnya Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang SH, M.Hum bersurat kepada Mahkamah Agung RI agar PHI dan Pengadilan Tipikor segera didirikan di provinsi ke-34 di Indonesia ini.

Gubernur mengatakan pengajuan dua lembaga peradilan khusus itu sebagai respons keluhan masyarakat terkait jarak akses ke peradilan khusus yang masih menginduk di Samarinda, Ibu kota Kalimantan Timur.

“Kami mendengar masukan buruh bahwa setiap persidangan harus ke Samarinda dengan biaya pribadi. Sehingga saya inisiatif untuk bersurat ke Mahkamah Agung dengan harapan permasalahan hubungan industrial tidak perlu diselesaikan jauh-jauh di Samarinda, cukup di Tanjung Selor,” ujar Gubernur saat menerima audiensi jajaran Mahkamah Agung RI dan Kemensetneg RI, Kamis (16/2/2023).

Terkait belum matangnya lahan pembangunan gedung Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang sebelumnya dihibahkan Pemprov ke Mahkamah Agung, Gubernur siap memfasilitasi agar dua lembaga peradilan banding itu punya alternatif lokasi pembangunan di kawasan lain.

“Kami siap membantu mencarikan lokasi yang pas untuk PT dan PTA yang mudah diakses dan menggambarkan marwah peradilan,” tutur Gubernur.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung RI akan mulai membangun PT dan PTA di Tanjung Selor pada 2024 mendatang.

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Mahkamah Agung, Edi Yuniadi menyebut anggaran pembangunan gedung lembaga peradilan itu sudah disiapkan Mahkamah Agung RI.

(BIRO ADPIM)

Pemprov: Selamat Datang Danlantamal Baru

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, TNI/POLRI NEWS

TARAKAN – Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum menyambut kedatangan Komandan Lantamal XIII Tarakan, Laksamana Pertama TNI Deni Herman, ST., M.AP., CHRMP., CFRA di VIP Room Bandara Juwata, Kamis 16 Februari 2023.

Gubernur Zainal mengucapkan selamat bergabung ke dalam jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.

“Mari bersinergi bersama-sama, berkolaborasi untuk mewujudkan Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera,” ujar Gubernur.

Pada kesempatan dan lokasi yang sama, Gubernur Zainal juga menyambut kedatangan Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) RI, Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D.

Mengutip dari laman Lantamal XIII Koarmada TNI AL, seiring berjalannya waktu dan mengikuti perubahan dinamika, konsep gelar Pangkalan TNI AL yaitu gelar kekuatan diarahkan di daerah-daerah perbatasan dan rawan konflik.

Dalam hal ini Wilayah Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina, memerlukan peningkatan kemampuan Pangkalan TNI AL untuk menciptakan keamanan perbatasan, sehingga Pangkalan  TNI AL Tarakan yang berdiri sejak tahun 1968 telah diubah statusnya menjadi Pangkalan Utama TNI AL XIII berdasarkan peraturan Panglima TNI Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Lantamal XII Pontianak, Lantamal XIII Tarakan, Lantamal XIV Sorong.

Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 4 Tahun 2015 Tanggal 30 Juli 2015 tentang Peningkatan Pangkalan TNI AL Kelas B Tarakan menjadi Pangkalan Utama TNI AL XIII  Tarakan dan diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, S.E, M.A.P pada 12 Agustus 2015 dengan Komandan Lantamal pertama Laksamana Pertama TNI Wahyudi H Dwiyono.

 

Dengan telah dilaksanakannya peresmian Lantamal XIII Tarakan, maka administrasi dan pembinaan beralih, dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado kepada Komando Armada RI Kawasan Timur.Seiring dengan pemekaran Organisasi maka terdapat pengalihan fungsi administrasi Lanal-Lanal berdasarkan peraturan KASAL Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang pengalihan fungsi pembinaan administrasi Lanal di jajaran Koarmabar dan Koarmatim.

Pengalihan tersebut meliputi Lanal Kelas B Banjarmasin, Lanal Kelas B Balikpapan, Lanal Kelas C Kotabaru dari Lantamal VIII Makassar dialihbinakan ke Lantaml XIII Tarakan.

Lanal Kelas C Nunukan dan Lanal Kelas C Sangatta dari Lantamal Manado dialihbinakan ke Lantamal XIII Tarakan.

Adapun Laksamana Pertama TNI Deni Herman, lahir Juli 1972, seorang Perwira Tinggi TNI-AL yang sejak 16 Januari 2023 mengemban amanat sebagai Komandan Lantamal XIII/Tarakan.

Deni merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XL/tahun 1994 yang berasal dari kecabangan Korps Pelaut.

Laksamana Pertama TNI Deni Herman sempat menjabat Kepala Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut (Kadisminpersal) TNI AL.

(BIROADPIM)

CSR hingga Pelayanan Publik jadi Catatan Evalusi untuk OPD

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang SH. M.Hum menegaskan kembali sejumlah hal dalam rapat staf bersama Wakil Gubernur Dr. Yansen TP M.Si di gubernuran, Kamis (16/2/2023) pagi.

Gubernur Zainal menyoroti pengelolaan program coorporate social responsibility (CSR) perusahaan oleh Forum CSR yang menurutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Jika tidak ada manfaat, lebih baik dibubarkan saja. Atau bisa juga cari pola baru yang bisa mengoptimalkan kerja dan orientasi manfaat Forum CSR,” tutur Gubernur.

Menurut Gubernur, beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Air mampu membangun infrastruktur yang baik dari hasil pengelolaan dana CSR.

Potensi CSR di Kalimantan Utara tutur dia sangar besar dengan kehadiran perusahaan nasional dan lokal dengan berbagai bentuk usaha mulai dari sektor hulu migas, pertambangan mineral dan batu bara, perkebunan kelapa sawit dan karet,

“Itu belum termasuk potensi CSR dari perusahaan nasiot dan multinasional yang akan mengisi tenan-tenan di kawasan industri Tanah Kuning ke depan,” ujarnya.

Ia meminta pula kepala OPD pun rajin menghimpun informasi dan aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti sesuai kapasitas kewenangan OPD masing-masing.

Beriringan dengan itu, kepala OPD juga ia pandang perlu berinovasi dan berkreativitas mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan di tengah kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas.

“Gunakan setiap jaringan untuk menghimpun dana kementerian/lembaga agar masuk ke Kalimantan Utara. Bangun komunikasi yang intensif dengan pusat,” ujarnya.

Terhadap pelaksanaan program pembangunan,. pelayanan publik, maupun penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur meminta seluruh jajarannya mengutamakan kepentingan masyarakat.

(BIRO ADPIM)

 

Tak Perlu Rujuk Keluar, Kini RSUD Nunukan Bisa Lakukan Pelayanan Bedah Mulut dan Maksilofasial

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Guna optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan sudah bisa melakukan pelayanan bedah mulut dan maksilofasial hingga tahap operasi, Kamis (16/02/2023).

Sebelumnya RSUD Nunukan sulit untuk melakukan pelayanan bedah mulut dan maksilofasial dikarenakan keterbatasan tenaga medis terkhususnya dokter spesialis bedah mulut.

Selaku Direktur RSUD Nunukan, dr. Dulman L, M.Kes., Sp.OG menyampaikan “Alhamdulillah di tahun ini kita sudah kedatangan dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial yang memang dulu kita sekolahkan, dan sudah melakukan operasi dengan hasil lumayan bagus, dan akhirnya masyarakat Nunukan tidak perlu lagi kesulitan untuk pelayanan bedah mulut dan maksilofasial” ujar Dulman.

“Harapannya kehadiran spesialis bedah mulut dan maksilofasial akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Nunukan dikarenakan letak geografis kita sehingga akses sangat sulit serta juga RSUD Nunukan selalu bergiat untuk memberikan rekomendasi untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan, bukan hanya RSUD tapi mungkin nanti kita berdayakan di RS di wilayah wilayah terutama untuk penyakit penyakit yang dibutuhkan penanganannnya” sambung Dulman.

Pada pagi hari, pertama kalinya RSUD Nunukan telah melakukan pelayanan operasi bedah mulut dan maksilofasial terhadap pasien dengan keluhan pencabutan gigi bungsu dan berlubang tanpa rasa sakit sehingga dilakukan pembedahan dengan anestesi (bius) umum sesuai izin dari pasien.

Bersama dengan itu, selaku dokter spesialis mulut dan juga yang telah melakukan operasi bedah mulut dan maksilofasial pertama di RSUD Nunukan, drg. Muhammad Arfah. R, Sp.BMM mengatakan bahwa “Operasi yang kita lakukan yaitu pembedahan pencabutan gigi bungsu dan berlubang dengan anestesi umum, Alhamdulillah berjalan dengan baik” ucap Arfah.

Dokter Arfah juga menjelaskan perbedaan antara dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial, “Yang membedakan kita dengan dokter gigi umum yang bukan spesialis bedah mulut dan maksilofasial khusus pencabutan gigi yakni tindakan kita yang lebih ke pembedahan, kemudian biasanya melakukan pembukaan tulang dan ditutup dengan jahitan, sedangkan diluar itu cakupan bedah mulut itu di regio mulut dan wajah seperti pasien bibir sumbing, masalah tumor di rongga mulut juga semisal ada kecelakaan di rahang dan sebagainya, serta itu semua bisa dilakukan oleh kita di RSUD Nunukan” lanjut Arfah.

“Alhamdulillah dengan dukungan manajemen dan Bapak Direktur, untuk kelengkapan alat pelayanan bedah mulut dan maksilofasial sudah dilengkapi semuanya sehingga kita bisa laksanakan semua pelayanan bedah mulut dan maksilofasial di RSUD Nunukan dan harapannya masyarakat Nunukan tidak perlu lagi jauh mencari pelayanan bedah mulut dan sekelas pejabat publik saja mempercayakan kita untuk menangani pembedahan gigi dan mulut karena pasien operasi kita adalah salah satu pejabat publik dinunukan jadi harapannya masyarakat lebih terbuka untuk mempercayakan pelayanan bedah mulut dan maksilofasial ke RSUD Nunukan” tutup dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial RSUD Nunukan.

(Neni/Nam)

Siap Dan Waspada, Dandim 0911/Nunukan Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Di Wilayah

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN, TNI/POLRI NEWS

NUNUKAN – TNI-Polri di Kabupaten Nunukan menegaskan komitmen kesiapan bersama dalam upaya kesiapsiagaan mengantisipasi bencana di wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia.

Hal itu disampaikan Komandan Kodim 0911/Nunukan Letkol Inf Albert Frabtesca saat Apel Gabungan TNI-Polri dalam rangka siaga bencana yang digelar di Halaman Subdenpom VI Nunukan Jalan Mulawarman Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (15/02).

“Apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan serta sinergitas TNI-Polri dalam mengantisipasi terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Nunukan”.

Dandim mengatakan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan yang terdiri dari 21 Kecamatan ini tentu memiliki potensi bencana alam baik dikarenakan faktor cuaca dan hal yang terus dialami yakni banjir diwilayah Kecamatan Lumbis dan Sembakung akibat dari meluapnya air sungai dari negara tetangga Malaysia.

Komandan Kodim juga menyatakan bahwa unsur TNI di wilayah akan bersama-sama dengan Polri dalam membantu masyarakat dengan tenaga dan penyediaan sarana apabila terjadi bencana.

“TNI-Polri akan bersama -sama terjun kelapangan tidak hanya berkolaborasi terkait personil, termasuk kolaborasi sarana dan prasarana yang kita punya.”

Bentuk sinergitas dan komitmen bersama yang terus dijalin dalam kesiapsiagaan bencana alam merupakan hal pokok yang akan terus dibina dan dilaksanakan. Pentingnya Kolaborasi, komunikasi serta kekompakan guna mempermudah dalam melaksanakan tugas yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

(Pendim 0911/Nunukan)