Penulis: anam

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. H. Suriansyah, M.AP berharap program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA) dapat dilaksanakan di daerah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal ini dikatakannya usai membuka Forum Group Discussion (FGD) yang diinsisiasi KPPPA bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bertempat di Hotel Luminor, Kamis (23/2).

Menurutnya agar program dapat berjalan dan menyentuh masyarakat luas diperlukan sinergitas anatara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu ia meminta KPPPA dapat mendukung Pemprov Kaltara baik program maupun pendanaan.

“Anggaran di Pemprov terbatas, sementara persoalan kita di perbatasan sangat kompleks dan rumit. Kami harapkan dikesempatan selanjutnya KPPPA dapat menjelajah sampai di Nunukan. Karena Tanjung Selor ini Ibu Kotanya,” katanya.

Di mana daerah Nunukan merupakan wilayah perbatasan yang menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berhadapan dengan Negara Malaysia. Selain itu di daerah Long Nawang dan Long Ampung juga berbatasan dengan daerah Serawak sehingga aktivitas pelintasan orang maupun barang sering terjadi.

Dalam giat yang membahas tentang Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini ia mengatakan bahwa Pemprov Kaltara serius dalam mengatasai masalah terkait perdagangan orang.

Salah satu upayanya adalah terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO (GT-PP-TPPO). Gugus tugas ini menjadi wadah untuk pemerintah berkoordinasi dan mengimplementasikan kebijakan pemberantasan TPPO.

Untuk diketahui, hingga saat ini sudah terbentuk 32 gugus tugas pada tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten/kota telah terbentuk 245 gugus tugas.

Dari data pencatatan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), ditemukan satu kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Bulungan pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2022, terdapat satu kasus TPPO di Kota Tarakan.

“Meski terbilang kecil, kita tetap harus terus bersikap waspada, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa perdagangan orang bukanlah kasus biasa, dan bukan tidak mungkin masih ada beberapa kasus perdagangan orang yang belum terungkap,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si menghadiri sekaligus membuka Seminar Spesial “Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Tanjung Selor” di Ruang Serbaguna Lantai I, Gedung Gabungan Dinas, Provinsi Kaltara.

Sebagai salah satu bagian pelopor yang paham tentang situasional pemekaran Kaltara, dalam kesempatan itu, Yansen TP turut menjadi narasumber utama dalam seminar yang digagas oleh Tribun Kaltara Portal Media Online-Tribun Network, Group.

Yansen menyambut baik terselenggaranya giat ini, menyatukan pemahaman dalam memacu progres pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Hal tersebut demi kemajuan dan masa depan Kaltara.

Seperti diketahui bersama, Ibu Kota Provinsi Kaltara sampai dengan saat ini masih berstatus kecamatan di kecamatan Tanjung Selor, di mana juga ditempati Ibu Kota Kabupaten Bulungan.

“Idealnya, Ibu Kota Provinsi harusnya berbentuk kota. Hanya saja, untuk menuju kota ada proses yang harus dilalui, yakni membentuk beberapa kecamatan,” ungkap Wagub Yansen.

Kondisi saat ini, Tanjung Selor masih memiliki 1 kecamatan, padahal sejatinya untuk kota Tanjung Selor butuh 4 kecamatan.

Untuk itu, terkait rencana pemekaran wilayah mulai dari desa dan kelurahan hingga kecamatan menjadi agenda yang harus dilakukan pemerintah daerah, sebagai langkah persiapan untuk pembentukan DOB Tanjung Selor.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memandang pembentukan DOB Tanjung Selor bagian penting dari upaya memajukan Provinsi Kaltara.

Terlebih, kata Yansen, keberedaan Kaltara sebagai daerah utama penyangga Ibu Kota Negara (IKN), yang akan turut mendukung kemandirian energi dan pangan.

Kaltara juga, lanjutnya akan menjadi daerah penyangga pertahanan dan keamanan utama bagi IKN karena letaknya yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga.

Lebih jauh, Yansen memandang pembentukan DOB Tanjung Selor, tidak hanya merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan amanat pasal 27, Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara yang berbunyi, “Ibu Kota Provinsi Kaltara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan”.

Menurutnya dengan terbentuknya DOB Tanjung Selor, tentu akan membawa implikasi yang luas, baik pada tata ruang Provinsi, Kabupaten/Kota maupun sosial kemasyarakatan. Termasuk, berdampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kaltara.

Berkembangnya pelaksanaan pembangunan di Kaltara, seiring dengan hadirnya Megaproyek Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)/KIHI, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dan Mengarang.

“Tentu infrastruktur, sarana dan prasaran serta layanan publik juga harus ditingkatkan, termasuk dalam kaitan menghadirkan DOB Tanjung Selor sebagai syarat mutlak,” tutur Wagub.

Wagub mengajak untuk terus meningkatkan sinergi dan berkomitmen, untuk memastikan seluruh persiapan secara administrasi terus dilakukan dari tingkat paling bawah.

Selain itu yang tidak kalah penting, dalam pemekaran harus memperhatikan kajian teknis, diantaranya berkaitan dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan lainnya. Sebab hal itu menjadi acuan dalam rangka pemekaran.

“Saya berharap kita semua disini bersinergi dan memulai kembali kerangka kerja kita. Agar apa yang menjadi syarat udang-undang, dan apa yang menjadi harapan masyarakat Kaltara khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan dapat terwujud secepatnya pemekaran ini,” tandasnya.

Hadir dalam acara, Presedium DOB Tanjung Selor, Achmad Djufrie, S.E., MM., Ketua Umum Forkonas PP-DOB, Syaiful Huda, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab, H Jamaludidn Saleh, S.Pd., Guru Besar Universitas Borneo (UB) Tarakan, Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., unsur Forkopimda Bulungan, serta Manager Tribun Kaltara, Sumarsono.

(dkisp)

BALIKPAPAN – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju, tiba di Kota Balikpapan, pukul 13.15 Wita, Rabu (22/2/2023).

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum yang turut hadir mengungkapkan, kunjungan Presiden ke Provinsi Kaltim merupakan perdana di tahun 2023 ini.

Kunjungan kerja orang nomor satu Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur (Timur) dijadwalkan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai 22 -23 Februari, dengan berbagai agenda.

Salah satu agenda Presiden di ‘Kota Minyak’ itu yakni menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Wisata Hutan Bambu Balikpapan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan SK Perhutanan berjumlah 514 SK. Kemudian SK Hutan Adat seluas 77.185 Hektar (Ha), serta SK TORA berjumlah 46 SK.

Adapun penyerahan SK secara faktual menghadirkan 302 perwakilan. Terdiri dari 30 penerima SK TORA, dan 272 perwakilan penerima SK Perhutanan Sosial dari wilayah seluruh Regional Pulau Kalimantan.

Secara virtual, diserahkan SK Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia. Kecuali Provinsi Maluku Utara (Malut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pasalnya, akan diserahkan secara langsung dalam Kunker Presiden berikutnya.

Secara keseluruhann, total SK yang diserahkan dalam Kunker Presiden ke Provinsi Kaltim sebanyak 514 SK, dengan luas 321.800 ha untuk 59.267 kepala keluarga (KK). Untuk Hutan Adat, diserahkan 19 SK dengan luas 77.185 ha, SK TORA sebanyak 46 SK dengan luas 73.743 ha (40.669) penerima.

Sementara SK Tora SK Perhutanan Sosial secara faktual dan virtual sebanyak 35 SK di 12 Provinsi. Yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Kaltim, Jambi, Bali, Sulawesi Tenggara (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku.

Menyusul Provinsi Aceh, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara (Sulut), serta lima SK lainnya di Provinsi Sumbar.

(dkisp)