Penulis: anam

Kagum Dengan Kemajuan Kota Batam, Laura : Saya Salut dan Bangga, Ini Luar Biasa

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

BATAM – Bupati Nunukan Hj. asmin Laura Hafid mengaku salut dan bangga atas kemajuan pembangunan yang begitu pesat yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.

Pengakuan itu disampaikan oleh Bupati Laura seusai pertemuan dengan Walikota Batam H. Muhammad Rudi di Kantor Walikota Batam, Selasa (7/3). “Beberapa tahun lalu saya sering ke Batam kondisinya masih biasa biasa saja, tapi sekarang begitu banyak kemajun yang dapat kita saksikan dimana – mana, uar biasa sekali,” kata Laura.

Laura berharap kebijakan dan policy yang dilakukan oleh Pemkot Batam dapat ditiru dan diterapkan di Pemerintahan Kabupaten Nunukan. Meskipun kata Laura, hal itu tidak mudah, karena status Pemkot Batam yang merupakan daerah otorita berbeda dengan Kabupaten Nunukan yang kewenangan dan anggarannya sanga terbatas.

Sementara itu, Walikota Batam H. Rudi dalam pertemuan itu memaparkan berbaga inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Pemkot Batam, mulai dari menaikkan insentif ASN untuk memacu kinerjanya, membuat skala prioritas peembangunan dengan konsisten dan terukur, hingga menggenjot pembangunan sarana infrastruktur.

Namun menurut Rudi, kunci dari semua keberhasilaan itu adalah karena adanya kekompakan diantara jajaran Forkopimda, Pemerintah dan masyarakat Kota Batam.

Bupati Laura melakukan kunjungan kerja ke Batam dalam rangka studi tiru dengan Pemerintah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam.

Dalam kunjungan itu, Bupati mengajak jajaran Forkopimda Kabupaten Nunukan, diantaranya Ketua DPRD Hj. Rahma Leppa Hafid, Kapolres AKBP Taufik Nurmadia, Kajari Teguh Ananto, Ketua Pengadilan Negeri Herdiyanto Sutantyo.
Selain itu, ada juga Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus dan beberapa kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

Sertijab Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kadis Nakertrans, M.Amin : Terimakasih Atas Kerjasamanya

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Bertempat di Ruang Pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan dilaksanakan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Pisah Sambut dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Selasa (07/03/23).

Kegiatan diawali dengan penyampaian kesan dan pesan dari Asisten SDM dan Kesra sebelumnya Muhammad Amin, S.H yang kini sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Dalam sambutannya, Muhammad Amin menyampaikan salam perpisahan dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan yang selama ini memberikan bantuan dan kontribusi dalam pekerjaaan selama ia memimpin sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra.

“Pada kesempatan ini saya mengajak untuk selalu belajar dan berkomitmen pada pekerjaan yang diamanahkan serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab”, ungkapnya.

Muhammad Amin juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam menjalankan tugas yang mungkin tidak sesuai ekspektasi dan berharap estafet kepemimpinan ini bisa diteruskan.

Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra yang baru, Abdul Munir,ST., M.AP dalam sambutannya mengajak untuk dapat bekerjasama dan berharap kehadirannya di Sekretariat Daerah bisa memberi manfaat bagi orang banyak.

Penandatanganan berita acara serah terima jabatan (Sertijab) dilakukan untuk jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda antara Muhammad Amin,SH dengan Abdul Munir,ST,.M.AP, dan untuk jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara
Abdul Munir ST., M.AP dengan Masniadi S.Hut,.M.AP.

Acara sertijab juga dihadiri Kabag Hukum, kepala bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala bagian Pemerintahan, ASN dan Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Nunukan.

(PROKOMPIM)

Rapat Timpora Provinsi Kaltara 2023, Perkuat Pengawasan WNA

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Secara geografis, Indonesia memiliki wilayah tertiorial yang berbatasan langsung dengan negara lain. Salah satunya adalah Kaltara yang memiliki batas laut dan darat dengan Negara Sabah, Malyasia. Tentunya, sering kali konflik atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi di wilayah perbatasan negara.

Guna meningkatkan keamanan dan kondusifitas di wilayah perbatasan provinsi ini, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Untuk itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Kantor Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) Divisi Kemigrasian, menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2023.

Rapat ini dibuka oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dan dihadiri Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kaltara, Hermawan, Kepala Dinas Pariwisata Kaltara, Njau Anau, Kepala Disdukcapil Kaltara, Sanusi, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kaltara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan, dan unsur Forkopimda Kaltara, Selasa (7/3/2023).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal A Paliwang menyambut baik kegiatan yang digelar hari ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan kesepahaman bersama tentang pentingnya pemantauan dan pengawasan orang asing di Bumi Benuanta ini.

“Sinergitas dan kolaborasi anggota Timpora sangatlah diperlukan, guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warga negara asing khususnya di wilayah Provinsi Kaltara,” ungkapnya.

Baginya, dengan hadirnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI)/KIPI, dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Mentarang Induk yang telah digroundbreaking oleh Presiden Ir Joko Widodo, tentu akan berpotensi meningkatkannya lalu lintas dan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di Kaltara.

Menurutnya hal ini penting, karena sasaran dari pemantauan dan pengawasan WNA meliputi seluruh orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing.

“Potensi peningkatan lalu lintas tersebut harus kita waspadai bersama. Khususnya terkait kepatuhan terhadap prosedur WNA masuk ke Indonesia dan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Seperti kesesuaian visa dengan aktivitas yang dijalani selama di Indonesia,” terang Gubernur.

Diakhir sambutannya, ia mengharapkan pelaksanaan rapat tim Pengawasan Orang Asing ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan semata. “Rapat ini benar-benar dapat menunjang tugas kita dalam turut serta menjaga stabilitas keamanan melalui pemantauan dan pengawasan orang asing,” pungkasnya.

(dkisp)

Pemprov Optimis Bisa Kelola 10 Persen Migas di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Participating Interest atau PI (10%) telah memasuki tahap uji tuntas atau Due Diligence. Yakni, tahap penyiapan dan penawaran PI 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/BUMD baru Perusahaan Perseroan Daerah (PPD).

Uji tuntas (Due Diligence) adalah kegiatan penyelidikan secara menyeluruh pada perusahaan terkait aset, kewajiban, risiko usaha, dan lain-lain. Kegiatan penyelidikan tersebut, bermanfaat untuk membantu membuat keputusan bisnis dan investasi yang tepat.

Prosesnya sendiri, setelah uji tuntas, dalam hal ini BUMD yakni PT Migas Kaltara Jaya (MKJ), akan menyampaikan surat meneruskan minat dan kesanggupan kepada kontraktor.

Selanjutnya, barulah proses pengalihan 10 persen dilakukan, dengan telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas.

Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara, Dr H Suriansyah, M.AP hadir menyaksikan paparan Laporan Akhir Uji Tuntas Pelaporan PI 10 Persen dan Pembukaan Dataroom Wilayah Kerja Tarakan oleh PT. Geosain Delta Andalan di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (6/3/2023).

Hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Albertus Stefanus Marjanus, Direktur Utama PT Migas Kaltara Jaya (MKJ), Poniti, S.H, serta Direktur Utama PT Geosain Delta Andalan, yang diwakili Rizkyani Widyanti ST, MT.

Hadir pula tim percepatan PI 10 persen, diantaranya Komisi III DPRD Kaltara, Biro Perekonomian Kaltara, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Bappeda-Litbang Kaltara, ESDM Kaltara, dan Biro Hukum Kaltara. Serta dari Pemerintah Kota Tarakan.

Diketahui, selain pembangunan KIHI atau disebut juga dengan KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), begitu banyak potensi lain yang berdampak memanjukan dan menyejahterakan masyarakat Kaltara.

Salah satunya potensi minyak dan gas bumi (Migas). Dengan cukup besarnya potensi migas tersebut, dan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016, menjadi peluang bagi Provinsi Kaltara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Participting Interest 10 persen.

Participating Interest atau PI adalah besaran maksimal sepuluh persen pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini tentu sangat baik bagi daerah yang memiliki wilayah kerja migas. Pasalnya, daerah memiliki peran serta dalam pengelolaan migas yang dimilikinya.

Sekprov mengungkapkan, Pemprov memiliki komitmen yang kuat untuk dapat melaksanakan PI 10 persen. Menurutnya, PI 10 persen akan berdampak besar terhadap peningkatan APBD Kaltara, yang muaranya akan mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kaltara memiliki beberapa wilayah kerja migas (WK). Antara lain WK Nunukan, WK Tarakan offshore, WK Bengara I, WK Seimenggaris, WK Tarakan. Saat ini, baru 2 WK Migas yang telah dilakukan penunjukan pengelolaan. Yakni WK Nunukan, dan WK Tarakan,” kata Sekprov.

Apalagi, WK Nunukan sendiri baru akan ekploitasi pada tahun 2025. Itu artinya, PAD Kaltara di tahun 2025 akan mulai bertambah. Untuk itu, selain kedua WK migas yang telah dilakukan penunjukan, Sekprov Suriansyah berharap, kedepannya semua WK migas yang ada di wilayah Kaltara dapat dikelola dalam bentuk PI 10 persen.

Dirinya mengajak semua untuk terus mengawal PI 10 persen agar dapat terwujud. “Mari semangat dalam mewujudkan PI 10 persen, tantangan mungkin akan menghadang, tetapi dengan terus bersepakat untuk mewujudkannya, pasti akan sampai pada hasil akhir yang baik,” tutup Sekprov.

(dkisp)

Rakor Bersama Menko, Gubernur Paparkan Angka Stunting dan Kemiskinan Ektrem di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Gubenur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum mengikuti Roadshow secara daring bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara berlangsung di Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (6/3/2023).

Menko PMK, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan stunting dan kemiskinan yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

“Pertemuan ini, tak lain adalah untuk saling koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan pengendalian program prioritas yaitu terkait penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem pada masing-masing kabupaten/kota,” katanya.

Sementara dalam laporanya, Gubernur Zainal Arifin Paliwang menyampaikan angka prevelensi stunting di Kaltara. Tercatat, angka prevelensi stunting menurun dari angka 5,4 persen. Dimana sebelumnya, pada tahun 2021 lalu sebesar 27,5 persen, menjadi 22,1 persen pada tahun 2022.

Lalu, terkait tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 turun sebesar 0,23 persen dari 0,86 persen pada tahun 2021 lalu, dan menjadi 0,63 persen pada tahun 2022.

“Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kaltara lebih rendah di bandingkan angka kemiskinan ekstrem secara nasional. Indeks Gini Ratio mengalami penurunan dari 0,285 persen menjadi 0,27 persen. Artinya, tingkat pemerataan pendapatan masyarakat cenderung lebih baik. Angka ini juga, di pengaruhi oleh mayoritas penduduk yang bekerja pada sektor padat karya,” terang Gubernur.

Data tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa keseriusan dalam rangka penghapusan kemiskinan dan merupakan hasil kolaborasi multi pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga-lembaga non pemerintah.

Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstream di Kaltara membuat provinsi ke-34 ini optimis dapat mencapai target nasional pada tahun 2024. Yakni 0 persen kemiskinan, dan 14 persen prevelensi stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal Paliwang juga sempat berdialog langsung dengan Menko PMK. Gubernur menyampaikan beberapa hal penting agar pusat melalui Kemnko PMK memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Kaltara.

(dkisp)