Penulis: anam

TANJUNG SELOR – Kabar gembira bagi Guru dan tenaga kependidikan se-Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Pasalnya, insentif senilai Rp 650 ribu per bulan untuk guru TK, PAUD, guru SD dan SMP. Juga kepada tenaga Administrasi/TU. Ditarget mulai bulan depan (April) telah disalurkan.

Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Teguh Henri Susanto, penyaluran insentif Guru dan tenaga kependidikan se-Kaltara tahun 2023 ditarget pada bulan depan, tepatnya sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Adapun kuota insentif Guru dan tenaga kependidikan tahun ini tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Totalnya sebanyak 10.438, dengan rincian. Yakni Bulungan (3.087), Nunukan (3.371), Tarakan (2.960), KTT (790), dan Malinau (2.230).

“Saat ini sudah berproses di masing-masing kabupaten dan kota terkait usulan. Kita target sebelum lebaran, pemberian insentif triwulan pertama (insentif bulan Januari – Maret 2023) kalau bisa cair,” ungkap Teguh.

Terkait besaran yang terima tahun ini ada kenaikan. Jika tahun lalu, kata Teguh Rp 550 ribu per bulannya, tahun ini ada kenaikan Rp 100 ribu menjadi Rp 650 ribu,” Ini luar biasa berita gembira untuk semua guru. Kenaikan ini merupakan kebijakan bapak Gubernur Kaltara yang memberikan insentif,” tuturnya.

Bahkan selain menaikan nominal insentif, bagi guru TK yang dulunya mewajibkan Sarjana (S-1) secara umum, ada penurunan kriteria. Khususnya guru TK di wilayah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal) Kaltara. Dalam hal ini, guru TK di wilayah 3T dapat menggunakan ijazah SMA sebagai syarat menerima insentif.

“Ada penurun kriteria, tahun ini guru TK boleh yang berijazah SMA, dengan catatan telah mengabdi sebagai guru selama 3 tahun serta telah mengikuti diklat berjenjang. Beda dengan guru PAUD, diusulkan sebagai penerima minimal standar S-1, sebab PUAD/kelompok bermain adalah Swasta,” jelas Teguh.

Pada tahun ini, Pemprov melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar untuk pemberian insentif guru dan tenaga kependidikan di Kaltara. Pemberian insentif dilakukan dengan cara mentransfer ke pemerintah kabupaten dan kota.

“Disalurkan lewat Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus, sistemnya transfer dari Pemprov ke kabupaten dan kota. Dari kabupaten kota ke dinas pendidikan, nanti langsung ke rekening masing-masing penerima,” beber teguh.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur bersama mengantisipasi kejahatan transnasional yang berpotensi dilakukan orang asing di perbatasan.

“Maka itu Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora rapat bersama jajaran di Kalimantan Utara karena wilayah ini berbatasan dengan negara tetangga,” kata Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH. M.Hum di Tanjung Selor, Selasa.

Sebagai informasi, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur bersama Pemprov Kalimantan Utara, Selasa (7/3/2023) di Tanjung Selor menggelar rapat koordinasi pengawasan orang asing bertajuk “Penguatan Peran Anggota Tim Pora Dalam Rangka Pengawasan Perbatasan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara”.

Tim Pora mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Kalimantan Utara. Seperti pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional yang meliputi penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, ilegal logging, terorisme, imigran gelap, dan pencucian uang.

Pengawasan orang asing juga disebut memiliki arti penting dalam kaitannya upaya kita menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia merupakan daerah yang rawan terhadap perlintasan dan transaksi ilegal serta menjadi gerbang terdepan terhadap ancaman-ancaman yang masuk ke Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi anggota

Gubernur mengatakan proyek strategis Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) dan Pembangunan PLTA Mentarang Induk yang beberapa hari ditinjau Presiden RI Joko Widodo, berpotensi meningkatkan lalu lintas serta keberadaan orang asing Kalimantan Utara.

Potensinya adalah oknum orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa, seperti visa wisata tapi sehari-hari melakukan kegiatan ilegal. Misalnya, melakukan bisnis atau melakukan suatu ajaran sesat.

“Di sini perlunya sinergitas Tim Pora untuk selalu saling berkoordinasi dan berbagi informasi untuk melakukan pemantauan,” ujar Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal berharap Tim Pora memiliki agen-agen informasi di masyarakat dan tetap solid dan berbagi informasi dalam hal pengawasan orang asing.

“Bukan wilayahnya yang diawasi, tetapi keluar masuknya orang asing di perbatasan harus menjadi perhatian khusus,” ujarnya.

Dalam rapat ini turut dihadiri Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Santosa.

(BIRO ADPIM)

TANJUNG SELOR – Rangkaian peringatan Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Kalimantan Utara resmi ditutup oleh Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang SH.M.Hum.

Merangkai agenda penutupan ini, Gubernur menyerahkan hadiah atas perlombaan rangkaian Bulan K3 yang dilaksanakan Disnakertrans Kalimantan Utara didukung JOB Pertamina Medco E&P Simenggaris.

Lomba yang digelar adalah grup pemadam kebakaran, team first aider (P3K), senam pekerja sehat, video promosi K3, dan fun basket 3×3.

Penghargaan juga diberikan kepada perusahaan atas dukungannya dalam penyelenggaraan Bulan K3 2023 di Kalimantan Utara.

“Selamat kepada peserta yang keluar sebagai juara dan terima kasih kepada dewan juri telah memberi penilaian objektif,” kata Gubernur.

Semaraknya peringatan Bulan K3 diharapkan memperkuat semangat untuk berkomitmen memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sebagaimana diketahui, kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak direncanakan, tiba-tiba, dan mengakibatkan terhentinya proses kerja yang berlangsung.

Kecelakaan kerja juga dapat mencederai pekerja, aset perusahaan, dan mencemari lingkungan.

Dengan dampaknya tersebut harus dilakukan upaya pencegahan agar kecelakaan kerja dapat dihindari. Pemerintah selalu menekankan dan senantiasa mengkampanyekan pentingnya K3.

“Salah satu bentuk kampanye itu adalah penyelenggaraan Bulan K3 pada 12 Januari sampai 12 Februari setiap tahun,” tuturnya.

Penetapan Bulan K3 itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 425/Men/1990 tentang Hari K3 diikuti Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nonor 135 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional 2023.

Untuk diketahui, penutupan Bulan K3 di Kalimantan Utara juga dirangkai seminar.

Diharap seluruh pihak terkait bersinergi demi mencegah, menganalisa, dan menginvestigasi berbagai penyebab potensi kecelakaan dan penyakit kerja agar produktivitas pekerja tetap terjaga demi keberlangsungan usaha yang maksimal.

Perusahaan diimbau tidak menyepelekan K3 demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

“Mari bersama-sama menjaga keselamatan dan kesehatan karena keluarga kita menunggu di rumah,” kata Gubernur.

(BIROADPIM)

TARAKAN – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja di Swiss-Belhotel Tarakan pada, Kamis (9/3/2023) pagi.

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa, ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

“Suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi, apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya,” terang Datu Iqro saat membacakan sambutan Gubernur.

Indikasi daripada ketahanan keluarga dapat dilihat dari kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan dasar.

“Kebutuhan dasar ini termasuk didalamnya yakni kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial,” lanjut Datu Iqro.

Selain ketahanan keluarga, Gubernur juga mengajak agar generasi remaja dipersiapkan untuk menjadi manusia yang berkualitas. Tentu saja kualitas yang dimaksud baik secara mental, fisik, dan ilmu.

“Jadi, kelak ketika remaja-remaja ini sudah menikah dan menjadi orang tua telah memiliki kesiapan dan perencanaan yang matang dalam membangun ketahanan keluarga,” ucap Datu Iqro.

Dalam sambutannya, Gubernur berharap agar semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik agar dapat menambah pengetahuan dan akhirnya dapat mewujudkan generasi berkualitas yang memiliki ketahanan keluarga di Provinsi Kaltara.

Untuk diketahui, kegiatan pembinaan diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dan kader Pusat Informasi Komunikasi Remaja (PIK-R). Terlihat para peserta antusias mengikuti kegiatan pembinaan yang digelar mulai 8 hingga 10 Maret 2023.

(dkisp)