Pergantian Satgas Pamtas RI-Malaysia, Bupati Laura Sambut Yonarmed 11/GG/22 Kostrad

NUNUKAN – Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyambut Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia Yonarmed 11/Guntur Geni (GG)/22 Kostrad di Pelabuhan Tunon Taka, Senin (26/08/2024) pagi.

Seperti diketahui Yonarmed 11/GG/22 Kostrad akan menggantikan Yonarhanud 8/Marawaca Buana Cakti (MBC) yang telah menjalani tugas sebelumnya sebagai Satgas Pamtas RI-Malaysia.

Pada kesempatannya, Bupati Laura menyampaikan ucapan selamat datang kepada satuan tugas di Kab. Nunukan.

“Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Batalyon Artileri Medan 11/Guntur Geni di nunukan, semoga dapat meneruskan tugas dan tanggung jawab yang telah dirintis oleh satgas pamtas sebelumnya, jagalah kedaulatan dan keutuhan NKRI dengan penuh dedikasi dan profesionalisme,” terang Bupati Laura.

Lebih lanjut, Bupati Laura menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) akan mendukung Satgas Pamtas yang baru sesuai dengan kapasitasnya.

“Pemerintah mendukung sepenuhnya serta berharap agar komunikasi dan koordinasi selalu terjalin dengan baik seperti selama ini sehingga dapat saling bersinergi guna melayani masyarakat, negara dan bangsa,” ucapnya.

Harapan juga disampaikan oleh Bupati Laura, dimana Ia mengatakan bahwa semoga satuan tugas dapat melakukan pengamanan perbatasan dengan baik terutama di Kab. Nunukan.

“Semoga dengan kehadiran Yonarmed 11/GG di wilayah Kab. Nunukan, pengamanan perbatasan RI-Malaysia terus berlanjut dengan baik demi kestabilan dan keamanan bangsa, kiranya Nunukan dapat menjadi tempat yang nyaman dalam mendedikasikan diri sebagai tentara penjaga keamanan indonesia melalui satgas pamtas RI-Malaysia,” harap Bupati Nunukan.

Bersama dengan itu, Satgas Pamtas sebelumnya, Yonarhanud 8/MBC telah melakukan pengamanan perbatasan RI-Malaysia selama 12 bulan.

Berdasarkan hal tersebut, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengucapkan terima kasih kepada Yonarhanud 8/MBC yang telah melakukan tugas pengamanan dengan baik.

“Tentu saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yonarhanud 8/MBC, dimana mereka melakukan tugas pengamanan perbatasan dengan sangat baik, dan juga banyak program-program mereka yang sangat membantu masyarakat,” ujar Bupati Nunukan tersebut.

Adapun Yonarmed 11/GG/22 Kostrad akan melakukan pengamanan perbatasan RI-Malaysia di wilayah sektor timur Kalimantan Utara (Kaltara), dimana mencakup daerah Kab. Nunukan.

(nam/nam)

DPRD Nunukan Siap Tindak Lanjuti Dua Tuntutan Demonstrasi Aliansi Peduli Demokrasi

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan siap menindak lanjuti 2 tuntutan Aliansi Peduli Demokrasi.

Tuntutan tersebut diantaranya setuju dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta melibatkan mahasiswa dalam setiap rapat paripurna dan musrenbang.

Selaku Wakil Ketua sementara DPRD Nunukan, Arpiah mengatakan saat ini kepemipinan di DPRD Nunukan saat ini belum definitif, begitu pun dengan alat kelengkapan dewan yakni Fraksi dan Komisi juga belum terbentuk. sehingga, sejatinya Anggota DPRD Nunukan belum memiliki kekuatan untuk merekomendasikan seperti apa yang di tuntutkan oleh demonstran.

“Kendati demikian, pada prinsipnya kami tadi mewakili anggota DPRD Nunukan menyatakan sikap bahwa kami bersama dengan masyarakat, kami bersama dengan Aliansi Peduli Demokrasi dan siap mengawal putusan MK,” sebut Arpiah saat ditemui pasca aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kab. Nunukan, Jumat (23/08/2024) sore.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa tuntutan pertama Aliansi Peduli Demokrasi yang mempertanyakan padangan DPRD Nunukan atas putusan MK tersebut, Arpiah menegaskan jika DPRD Nunukan setuju dan siap mematuhi putusan MK tersebut.

“Jadi kami katakan bahwa kami anggota DPRD Nunukan menyatakan bahwa kami siapa mematuhi dan mengawasi hasil keputusan tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait tuntutan Demonstrasi yang ingin dilibatkan dalam Paripuna Musrenbang, Arpiah menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka dan senang hati ketika para Mahasiswa di Kabupaten Nunukan mau terlibat dalam Paripurna itu.

“Kedepannya para Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat ini tentu akan kami undang dan tuntunan terkait ini akan kami tindaklanjuti. Karena mereka ini adalah bagian intelektual dari masyarakat, yang punya kemampuan untuk menganalisa dan daya kritis yang bisa memberikan masukan bagi kami,” ungkapnya.

Lalu, terkait tuntutan Aliansi Peduli Demokrasi meminta DPRD Nunukan agar mendesak KPU RI untuk segera menerbitkan PKPU terkait putusan MK tersebut. Ia mengaku jika dengan situasi anggota DPRD Nunukan yang saat ini belum memiliki legal formal untuk merekomendasikan hal tersebut sehingga tuntutan tersebut belum bisa diberikan rekomendasi.

“Namun pada dasarnya, statement yang kami sampaikan kepada publik ini akan menjadi sesuatu yang memikat kami,” tegasnya.

Terlihat beberapa anggota DPRD yang baru saja dilantik menemui massa aksi, dimana diantaranya Wakil Ketua DPRD Kab. Nunukan sementara, Arpiah dan anggota yakni Ryan Antoni, Hasbi, Saddam Husein, Hj. Andi Mariyati, Hj. Siti Musdalifah dan Syafaruddin, sedangkan untuk anggota DPRD lainnya sedang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).

(nam/nam)

Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Nunukan, Puluhan Mahasiswa Kawal Putusan MK

NUNUKAN – Puluhan Mahasiswa Kabupaten Nunukan melakukan aksi unjuk rasa terkait mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di gerbang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Jumat (23/08/2024) sore.

Massa unjuk rasa tersebut terdiri dari organisasi mahasiswa kampus Kab. Nunukan dengan mengatasnamakan Aliansi Peduli Demokrasi.

Adapun dalam aksi unjuk rasa tersebut, Aliansi Peduli Demokrasi menuntut penegasan dari DPRD Kabupaten Nunukan bahwa berada pada posisi yang sama dengan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Selaku Koordinator Lapangan (Korlap), Muhammad Fahrozi mengatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa, dengan adanya ancaman terhadap eksistensi hukum dan masa depan demokrasi Indonesia.

“Ini merupakan pembangkangan terhadap hukum, penghianatan terhadap demokrasi dan kepada rakyat, adapun kami disini mengawal putusan MK tentang Pilkada,” kata Fahrozi.

Selain mengawal putusan MK, aksi unjuk rasa tersebut menuntut DPRD Kab. Nunukan untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap rapat paripurna dan musrenbang.

“Tuntutan kami juga meminta kepada anggota DPRD Kab. Nunukan untuk mengikutsertakan kami (Mahasiswa) pada setiap rapat paripurna dan juga musrenbang, tujuannya agar kami bisa mengawal seluruh kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan agar selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” terang Fahrozi.

Bersama dengan itu, massa aksi juga meminta tanggapan dari anggota DPRD Kab. Nunukan yang hadir.

Terakhir, Korlap aksi mengungkapkan bahwa aksi juga merupakan sebuah kado untuk anggota DPRD terpilih yang baru daja dilantik.

“Aksi kami ini juga merupakan sebuah kado ataupun hadiah untuk para anggota dewan yang telah resmi dilantik,” tuturnya.

Sementara itu, terkait pengamanan, Polres Nunukan menurunkan 187 Personel dan 3 unit mobil water canon untuk melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa.

(nam/nam)

Sebanyak 1.107 WBP Terima Remisi di HUT Kemerdekaan ke-79, Kalapas Nunukan : “Mereka harus dirangkul bukan dipukul, harus dibina bukan dibinasakan”

NUNUKAN– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan memberikan remis umum terhadap Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di aula pertemuan Lapas Kelas IIB Nunukan, Sabtu, (17/08/2024).

Sebanyak 1.107 orang WBP menerima remisi dimana 12 diantaranya langsung dibebaskan di hari yang sama.

Selaku Kepala Lapas Nunukan, Puang Dirham mengungkapkan Pemberian remisi pada peringatan Hari Kemerdekaan ini adalah salah satu bentuk penghargaan dari negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku yang baik selama menjalani masa pidana di Lapas Nunukan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi.

“Alhamdulillah, dari 1.107 yang kita usulkan semuanya diterima untuk mendapatkan remisi hari ini,” ungkap Puang Dirham.

Adapun WBP yang mendapat remisi umum yakni sebanyak 1.107 orangĀ  dengan rincian RK I sebanyak 1.088 dan RK II 19 orang.

“Ada 4 anak yang berhadapan dengan hukum juga mendapatkan remisi. Untuk RK II langsung bebas, tapi hanya 12 orang yang langsung bebas hari ini. Karena 7 orang lainnya masih menjalani hukuman dendanya,” terangnya.

Sementara itu, sebagian besar para WBP yang mendapatkan remisi umum tersebut tersandung kasus Narkotika sebanyak 796 orang.

Puang berharap, dengan adanya pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi para WBP untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya serta menjadikan momen ini sebagai titik balik dalam perjalanan hidup para warga binaan.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, teruslah berpartisipasi aktif dalam program pembinaan yang ada, dan persiapkan diri untuk kembali ke tengah masyarakat dengan semangat baru, membawa perubahan yang lebih baik,” jelas Kalapas Nunukan

Ia juga menegaskan, di hari HUT RI ini bahwasanya para WBP juga merupakan warga Negara Indonesia sehingga harus ditanamkan rasa Nasionalisme dan makna kemerdekaan.

“Mereka hanya tersesat jadi belum terlambat untuk bertobat. Mereka harus di rangkul bukan dipukul dan harus dibina bukan untuk dibinasakan,” tegasnya.

Selain itu, Lapas Nunukan juga memberikan sebuah cinderamata kepada Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid.

Saat ini total penghuni Lapas Nunukan berjumlah 1.333 orang dengan rincian 1.147 Narapidana dan 186 tahanan.

(nam/nam)

Awalnya Sebagai Cadangan Pembawa Baki, Fithan Sukses Bawa Bendera Merah Putih di Upacara Parade Peringatan HUT RI ke-79

NUNUKAN – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Nunukan menggelar upacara parade pada peringatan HUT Republik Indonesia ke-79 di Kantor Bupati Nunukan, Sabtu (17/08/2024) pagi.

Terlihat Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kab. Nunukan dengan langkah tegap dan indah berhasil mengibarkan bendera dengan baik.

Sang pembawa baki Merah Putih, Fithan Himamul Aulia yang berasal dari SMAN Negeri 1 Nunukan, sukses membawa bendera hingga berkibar menjulang tinggi di lapangan Apel Kantor Bupati Nunukan.

Saat ditemui, Fithan bersyukur telah menjalankan tugasnya dengan baik dan merasa gugup saat mulai memasuki lapangan upacara

“Saya mulai deg-degan saat memasuki lapangan hingga sampai saat ini juga masih gemetaran tapi Alhamdulillah kami berhasil menjalankan tugas dengan baik, dan perasannya sangat lega sekali,” ujar Fithan.

Lebih lanjut, Fithan mengungkapkan bahwa tidak menyangka dipilih untuk bertugas sebagai pembawa baki dikarenakan sebelumnya hanya sebagai seorang cadangan.

“Awalnya saya itu hanya sebagai cadangan untuk membawa baki namun seminggu sebelum pengibaran bendera saya dipilih untuk menjadi pembawa baki, dan saya sangat bangga bisa berhasil dan dipilih sebagai pembawa baki,” tutur Fithan yang saat ini duduk di bangku kelas 2 SMA.

Seluruh Paskibra Kab. Nunukan menjalani masa pelatihan dan karantina selama kurang lebih hampir 1 bulan.

Bersama dengan itu, Fithan menjelaskan bahwa terpilih menjadi anggota Paskibraka pada saat mengikuti seleksi yang kedua kalinya.

“Saya di sekolah kebetulan mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, dulu waktu masuk sempat tidak lolos seleksi namun seleksi keduanya saya lolos bahkan bisa terpilih sebagai Paskibra Kabupaten Nunukan,” ucapnya.

Kemudian, Siswa yang bercita-cita menjadi Dokter tersebut juga memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya yang ingin menjadi anggota Paskibra agar bisa mempersiapkan diri sejak saat ini, baik fisik maupun mental.

“Harus siapkan fisik yang sehat, begitu pun dengan mental harus kuat tidak boleh lemah apalagi selama pelatihan itu keras jadi mental harus kuat tidak boleh cengeng apalagi mudah menyerah,” jelas Fithan Himamul Aulia.

Adapun bertindak selaku inspektur Upacara yakni Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, Komandan Upacara, Letnan Satu Inf Samsul Hadi yang berasal dari Kodim 0911/Nnk, Perwira Upacara, Kapten Inf Yunior Yoldy dari Kodim 0911/Nnk.

(nam/nam)