Akhiri Reses Di Nunukan : Arming, SH Ingin Merubah Stigma Masyarakat Reses Bukan Sekadar Menghabiskan Anggaran

NUNUKAN – Mengakhiri Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidangan Ke – 1 Tahun 2024 di Nunukan, Arming, SH Gelar Reses bersama masyarakat Kampung Solor, RT 21, Kelurahan Nunukan Tengah pada Minggu, 17 November 2024

Kegiatan kali ini merupakan Reses terakhir sebagaimana telah diagendakan 5 titik pertemuan di Pulau Nunukan guna menjaring aspirasi masyarakat

Pada Reses terakhir ini Anggota DPRD Provinsi Kaltara “Arming, SH” Mengungkapkan ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Kampung Solor, RT 21, Nunukan Tengah diataranya perihal kekurangan Sanitasi, berikutnya yang sering digaungkan terkait Jembatan Sungai 9 yang ketika hujan terjadi banjir karena tidak dapat menampung debit air yang begitu besar, serta persoalan PDAM yang pipanisasinya melewati jalur Sungai 9 namun tidak dimasuki kilometer

“Saya rasa pemerintah harus turun tangan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten bagaimana kita sama-sama bahu membahu dalam hal ini” Ungkap Arming

Selanjutnya Sang Legislator muda ini menuturkan melalui agenda Reses ini Ia ingin merubah stigma masyarakat bahwa Reses bukan sekedar menghabiskan anggaran melainkan betul-betul untuk menyerap aspirasi dan mengabdikan diri kepada masyarakat

“saya ingin merubah stigma bahwa reses ini bukan sekedar menghabis-habiskan anggaran daerah, saya punya keyakinan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari 10 perwakilan dari Kabupaten Nunukan ini punya nawacita yang sama, saya ingin mengabdikan diri kepada masyarakat dan berbakti kepada rakyat dan itu sudah seharusnya harus kita lakukan sebagai wakil rakyat”

Arming mencoba menarik kesimpulan dari semua agenda Reses dimana banyak menjadi persoalan, problematika yang belum terselesaikan sejauh ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Provinsi, untuk itu Ia mengajak semua elemen untuk saling berkolaborasi dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat

“Harapan saya bukan hanya di atas kertas, turun ke lapangan memastikan sehingga skala prioritas pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah melalui APBD bisa tepat sasaran ke depan” Tutupnya

Indra Lawetoda (Tim Redaksi)