JAKARTA – Mengingat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 2 Januari 2025 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mematangkan persiapan dalam rangka mendukung program Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebagaimana disampaikan Pjs Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong saat rapat koordinasi bersama Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurist di Gedung H lantai 8 Kemendagri, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Fokus dalam rapat ini membahas terkait persiapan hingga uji coba MBG yang telah terlaksana di beberapa daerah di Kaltara dan kendala serta solusi untuk pemecahannya.
“Saat ini di Kaltara sudah terlaksana sosialisasi maupun uji coba MBG dibeberapa daerah seperti Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan juga Kota Tarakan di mana semuanya berjalan dengan lancar,” ujar Togap.
Menurutnya, setiap daerah khususnya di Kaltara memiliki tantangan yang berbeda-beda di mana harga bahan pokok yang beragam sehingga mempengaruhi anggara per paketnya di mana sebelumnya Kemenko Bidang perekonomian, Airlangga Hartarto menaruh nominal Rp 15.000 sebagai anggaran MBG per satu orang anak.
“Seperti di Malinau, harga susu disana berbeda dengan di Tarakan tetapi harga bahan pangan seperti sayur-sayuran cenderung lebih murah maka yang logis untuk di Kaltara perpake MBG ialah kisaran harga Rp 20.000,” bebernya.
Menanggapai hal tersebut, Horas menekankan poin penting dalam menyukseskan program ini adalah ketersediaan anggaran yang cukup. Ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat menggali potensi sumber dana seperti bantuan keuangan provinsi, corporate social responsibility (CSR) perusahaan, ataupun pinjaman lunak dari BPR dan BPD, untuk menutupi kekurangan anggaran MBG.
“Carikan sumber dana bantuan keuangan dari Provinsi, mungkin diprioritaskan bantuan keuangan provinsi itu diprioritaskan untuk daerah-daerah 3T,” sarannya.
Tak hanya terkait sumber dana, Horas mengingatkan pentingnya mempersiapkan regulasi yang matang dan pengawasan yang ketat agar program yang menjadi salah satu program unggulan 100 hari pertama Presiden Prabowo berjalan sesuai rencana.
“Dengan waktu yang tidak lama harus jelas siapa yang bertanggungjawab dan pertanggungjawaban dana tersebut,” pungkasnya.
(dkisp)
