Jelang Pemilu 2024, KPPI Nunukan Gelar Workshop Pendidikan Politik Untuk Perempuan

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Abdul Munir, ST, M.A.P membuka secara Resmi Workshop Pendidikan Politik Untuk Perempuan yang dilaksanakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Nunukan, bertempat di Ruang Rapat Lt. IV Kantor Bupati Nunukan,Kamis pagi (28/12/2023)

Dengan mengusung tema “Keadilan Gender dan Transformasi Politik Perempuan” acara Workshop tersebut menghadirkan 3 Narasumber yaitu Kepala Badan Kesbangpol Hasan Basri SIP, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Ariyani dan Sekretaris DPD KPPI Prov. Kaltara Farida Silviawatiz. ST

Pemilu merupakan hal yang krusial dalam Demokrasi dan tahun 2023 merupakan tahun politik yang dapat digunakan sebagai momentum dalam melakukan pendidikan politik untuk merespon pemilu 2024 yang akan datang,

Oleh karenanya untuk memberikan edukasi yang lebih luas tersebut KPPI Nunukan menggelar Workshop Pendidikan Politik Perempuan dengan sasaran utama yaitu Perwakilan dari 14 partai politik se kabupaten Nunukan yang mana keterlibatan Perempuan dalam kursi legislatif sebesar 30%.

Menurut Bupati Nunukan dalam pidato singkatnya yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir, bahwa dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu saja tidak bisa dipisahkan dari kiprah para perempuan, baik sebagai calon anggota Legislatif di semua tingkatan, sebagai penyelenggara Pemilu, mulai dari KPPS hingga anggota KPU dan Bawaslu, maupun mungkin sebagai tim sukses salah satu kandidat. Hal itu menunjukkan bahwa kaum perempuan telah mendapat tempat dan posisi yang sama dan setara dengan kaum laki – laki, tidak ada lagi perbedaan, dan Diskriminasi dalam satu jabatan politik yang tidak boleh dimasuki oleh kaum Perempuan.

“Situasi ini tentu saja patut kita syukuri bersama, karena perjuangan agar para Perempuan mendapatkan hak dan kedudukan yang sama di kancah perpolitikan tanah air ternyata tidak sia – sia, Tinggal sekarang adalah bagaimana para perempuan memanfaatkan potensi dan peluang tersebut dengan baik, bisakah para perempuan bersaing, dan bertarung dengan kaum laki – laki untuk menempati jabatan – jabatan politik yang ada ? ataukah perempuan hanya sekedar menjadi pelengkap dan penggembira dari pesta demokrasi kita, inilah tantangan yang harus kita jawab bersama – sama.” Ujar Abdul Munir.

Diakhir pidatonya, Bupati mengatakan bahwa secara kualitas, para perempuan di tanah air saat ini semakin menunjukkan kualitas dan kiprahnya secara nyata. banyak sekali politikus perempuan yang berhasil menjadi pejabat politik yang disegani, baik sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, maupun sebagai kepala daerah dan mereka juga terbukti mampu bekerja dengan baik, dan mendapatkan apresiasi dan dukungan yang luas dari masyarakat.

“Keberhasilan itu harus menjadi pemicu bagi para perempuan di Kabupaten Nunukan, bahwa di dunia politik – para perempuan juga tidak kalah dengan kaum laki – laki, untuk itu saya berharap dari workshop kali ini akan muncul kesadaran di kalangan para perempuan untuk semakin berani terjun dan berkiprah di dunia politik, sehingga wajah perpolitikan di Kabupaten Nunukan akan semakin segar dan berwarna, para perempuan harus semakin cerdas, dan jangan hanya mau dimanfaatkan suaranya demi kepentingan orang – orang yang belum tentu mampu membawa dan menyampaikan aspirasi para perempuan.”tutupnya.

Dikesempatan yang sama Hj. Fajar Arsidana selaku Pj. Ketua DPC KPPI Nunukan mengatakan tujuan dilaksanakannya workshop ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para calon-calon legislatif perempuan, agar dapat meningkatkan pemahaman dan ketrampilan tentang kepemimpinan,meningkatkan kesadaran kritis terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender, meningkatkan pemahaman tentang Hak Azasi Manusia, Hak Azasi Perempuan, kesadaran dan komitmen dalam menegakkan keadilan Gender, meningkatkan pemahaman tentang advokasi kebijakan, meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam Organisasi/lembaga Politik.

Workshop dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

(PROKOMPIM)