NUNUKAN – Majelis Pimpinan Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim lndonesia (ICMI) Muda Kabupaten Nunukan menggelar acara Dialog Publik dengan tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Dukungan Kepada Aparat Keamanan Dalam Menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Nunukan”.
Mewakili Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Kaban Kesbangpol Hasan Basri hadir dan membuka secara resmi acara tersebut di Ballroom Sayn Cafe, Jumat (25/08).
Acara Dialog Publik itu menghadirkan 3 narasumber yaitu, Kepala BP2MI Nunukan F.J Ginting, Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia dan Komandan Lanal Nunukan Letkol Arief Kurniawan Hertanto.
Seperti yang diketahui, Kabupaten Nunukan terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia menjadi jalur keluar masuk TKI dari dan ke negeri Sabah dan Sarawak. TKI yang berangkat maupun yang datang melalui jalur ilegal yang dikenal jalur tikus dan jalur legal melalui darat maupun laut. Ada lima jalur yang menjadi perlintasan TKI yaitu Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Lumbis Ogong, Seimenggaris dan Krayan. Bahkan ada banyak titik yang jalur perlintasan TKI di sepanjang wilayah perbatasan dengan Malaysia.
Sehubungan dengan TKI yang melintas secara ilegal tujuan Malaysia khususnya negeri Sabah, maka Kabupaten Nunukan manjadi sasaran pendeportasian TKI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai permasalahan. Permasalahan TKI sebagian besar tidak menggunakan dokumen keimigrasian yang sah, kasus narkoba, kriminal dan kelainan jiwa.
Bupati Nunukan pada sambutannya yang disampaikan oleh Hasan Basri mengatakan bahwa Pemerintah Daerah menyadari bahwa penanganan permasalahan TKI di Kabupaten Nunukan sangatlah kompleks, maka perlu kerjasama yang baik antara instansi terkait dalam penanganannya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan sangat mendukung upaya Majelis Pimpinan Daerah ICMI Muda Kabupaten Nunukan dalam rangka penyelenggaraan acara diskusi tersebut.
“Saya berharap dan menghimbau kepada seluruh peserta diskusi untuk benar-benar serius dan sungguh-sungguh dalam memberikan saran masukan, output ini akan dapat menjadi bahan dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan aparat keamanan serta instansi terkait lainnya untuk saling bekerja sama dalam penanganan masalah TKI yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan”, ungkap Hasan.
(PROKOMPIM)
