TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara serius menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024, sesuai target yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat, dengan memaksimalkan sumber protein hewani terutama di sektor perikanan dan kelautan.
“Bukan tidak mungkin Kaltara dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan Pemerintah,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Yansen TP di Tarakan, Kamis (22/6).
Dia menyebut, Pemprov Kaltara juga melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi untuk percepatan penurunan stunting.
Prevalensi stunting di Provinsi Kaltara saat ini berada pada 22,1 persen. Kata Wagub, untuk mencapai target 14 persen pada 2024, tersisa waktu kurang dari dua tahun lagi.
Menurutnya, hal itu target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang sangat singkat, namun juga sebuah tantangan besar yang harus dihadapi bersama.
Secara umum, prevalensi stunting Provinsi Kaltara mengalami penurunan dari 27,5 persen (2021) ke 22,1 persen (2022).
Wakil Gubernur menyebut percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua elemen. Dan lebih dari itu, membutuhkan kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan.
“Penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah hingga desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” tutur dia.
Hal lain yang ditekankan adalah perlunya pemanfaatan potensi potensi gizi lokal, mencegah pernikahan dini, mencegah kelahiran yang terlalu rapat, dan memperkuat pola hidup dan lingkungan yang sehat di masyarakat, sehingga akan optimal tumbuh kembang anak.
Dia menyebut, dengan sumber kekayaan alam Provinsi Kaltara yang melimpah berupa sumber protein hewani terutama di sektor perikanan dan kelautan, bukan tidak mungkin Kaltara dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan.
“Sehingga pada 2030, sesuai dengan target sustainable development goals (sdgs), prevalensi stunting di Provinsi Kaltara menjadi nol,” tutur dia.
Dalam upaya kita mengejar target penurunan angka stunting, Wagub mengajak kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota, harus berinvestasi pada intervensi gizi sejak sekarang.
Menurutnya, investasi ini menjadi kunci yang akan membentuk masa depan Provinsi Kaltara. Studi Bank Dunia menyatakan bahwa 15 ribu rupiah (setara 1 dollar AS) yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat.
“Sebaliknya, studi ini juga menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya tiga persen produk domestik bruto sebuah wilayah,” tuturnya.
Wagub meminta ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Bupati/Walikota serta TPPS mensinergikan sektor kesehatan, sektor pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta sektor pengembangan sarana dan prasarana wilayah, untuk fokus menjadi tritunggal dalam penanganan persoalan stunting.
“Juga kepada Bappeda dan Litbang dapat dengan cermat melihat dan mengawasi proses penganggaran, baik yang berasal dari APBD maupun dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat,” tuturnya.
Dia menegaskan, anggaran percepatan penurunan stunting porsinya tidak boleh hanya untuk rapat-rapat, perjalanan dinas, dan hal-hal yang sifatnya tidak langsung menyentuh kepada sasaran keluarga.
Sebaliknya, hendak menyentuh kelompok sasaran serta menyentuh langsung faktor penyebab stunting porsinya 80 persen dari penganggaran.
“Lakukan pemilahan dengan cermat, yang sudah dianggarkan melalui dana alokasi khusus jangan lagi dianggarkan dengan anggaran daerah, sifatnya harus komplemen saling melengkapi,” tutur dia.
Sebagai informasi, Pemprov Kaltara bersama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kaltim-Kaltara menggelar Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kaltara di Kota Tarakan pada Kamis (22/6/2023).
Kegiatan ini turut dihadiri Pembina Wilayah Program Bangga Kencana Kaltim Kaltara Dwi Listyawardani mewakili Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo; Kepala BKKBN Kaltim Sunarto; Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltara Rahmawati Zainal A Paliwang; dan Wakil Bupati/Wakil Walikota daerah di Kaltara.
(BIROADPIM)
