NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah membuka secara resmi Rembug Stunting dan Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Nunukan tahun 2023. Acara tersebut digelar di ruang rapat VIP lantai IV, Kantor Bupati Nunukan, Selasa (28/02).
Acara turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Amin, Kepala Bappeda – Litbang Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan, jajaran Kepala OPD Kabupaten Nunukan, Camat se-Kabupaten Nunukan, Ketua Basnaz Kabupaten Nunukan, Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan serta Ketua DWP Kabupaten Nunukan.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa stunting dan kemiskinan keduanya merupakan prioritas pembangunan nasional. Dimana stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak baik pertumbuhan tubuh maupun otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sedangkan kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas terhadap pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.
Berdasarkan bank dunia penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tidak lebih dari USD 1,9 atau setara dengan rp.10.739/org/hari atau rp. 322.170/org/bln.
Maka dari itu, rembug stunting ini merupakan suatu kegiatan preventif mengantisipasi bertambahnya balita stunting dan strategi penanganannya secara komprehensif sekaligus merupakan salah satu aksi dari konvergensi percepatan penurunan stunting yang terintegrasi di Kabupaten Nunukan.
Begitu pula dengan percepatan penghapusan kemiskinan ektrem tahun 2024 target nasioanal 0 % angka kemiskinan secara nasional pada tahun 2022 9,57 % Kabupaten Nunukan 6,13 %. Berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Kabupaten Nunukan berada pada desil 1-3 dengan jumlah penduduk miskin 10.564 kk dan 49.612 jw.
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya terpadu dan sinergi ditingkat pusat dan daerah melalui tiga strategi utama ppke : (i) pengeluaran beban masyarakat, (ii) peningkatan pendapatan masyarakat dan, (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Melalui momentum itu, Wabup Hanafiah berharap adanya komitmen bersama agar hasil dari rembuk stunting dan koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan tersebut disusun rencana intervensi spesifik maupun sensitif. Kemudian terkhusus untuk intervensi melalui program ayah bunda asuh anak stunting yang merupakan inovasi Kabupaten Nunukan dalam percepatan penurunan stunting terhitung 1 maret sudah terlaksana secara kolaboratif oleh semua OPD.
Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ektrem dilaksanakan dengan tiga strategi utama dengan melakukan penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui ppogram padat karya, bantuan individu/kelompok serta penyediaan sarana dan prasarana, program vokasi dan pelatihan, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar serta peningkatan konektivitas antar wilayah.
“Saya minta kepada pimpinan perangkat daerah, camat, lurah dan kepala desa agar segera melakukan mobilisasi dan penanganan kepada penderita stunting, bahkan lebih jauh apabila menemukan kondisi masyarakat yang belum tertangani seperti penderita gizi buruk agar dapat segera mengambil tindakan cepat”, tutur Hanafiah.
(PROKOMPIM)
