dr Ali Mahsun ATMO: Desak Presiden Jokowi Perlonggar Syarat KUR, Ekonomi Rakyat Tak Boleh Jadi Korban Makin Gelapnya Langit Global



Jakarta,-Berandankrinews.com. Saat ini dan ke depan tidak boleh ada oportunitas dan sumber daya ekonomi yang ke cecer dan tidak maksimal, baik dari pemerintah mau pun swasta, domestik mau pun global. Hal ini sangat mendasar ditengah iklim, situasi dan kondisi makin tidak pasti, serta langit ekonomi global makin gelap.

Ekonomi rakyat tidak boleh jadi korban. Minimal mampu bertahan, serta terdorong untuk maju, berkembang dan unggul. Oleh karena itu, segala potensi dan sumber daya ekonomi dari mana pun asal muasalnya baik sumbu pendek maupun sumbu panjang harus dikelola secara baik, benar dan profesional.

Base on economy and business, base time management and strategy, serta difokuskan untuk pendampingan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir, tegas Ketua Umum KERIS (Komite Ekonomi Rakyat Indonesia) dr Ali Mahsun ATMO M BIOMED yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia seusai menerima silaturahmi Advokat Muda, Dede Nurdin Sadat, SH, MH, Panglima Satria GBN Sumatera, Taswin Edwar SE MH (Ketua DPW KERIS Provinsi Lampung) dan Direktur Utama PT BMJ (Bintang Mahkota Jaya), Rien Mahkota Rosa, SH di PG CENTER’S JAKARTA Jumat 3/2/2023.

Kenapa? Karena ekonomi rakyat atau 65,4 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tulang punggung utama mata pencarian ekonomi ratusan juta penduduk Indonesia, 99,6 % dari total unit usaha di negeri ini. Bukan hanya itu, ekonomi rakyat penyedia lebih dari 80% dari total lapangan kerja, serta konstribusikan 61% PDB dan 55% pertumbuhan ekonomi nasional. Tatkala ekonomi rakyat kolaps maka dipastikan ekonomi Indonesia akan ambruk bahkan alami kebangkrutan.

Pengangguran membludak dimana-mana, kemiskinan meroket dan meluas dimana ujung dan akhirnya dapat akibatkan dinamika dan konflik sosial yang bisa tidak terkendali.

Tatkala hal ini terjadi ongkosnya terlalu mahal bagi Indonesia, imbuh Presiden GBN, Ali Mahsun ATMO, dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Universitas Brawijaya dan FK Universitas Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus mempermudah akses KUR dengan perlonggar persyaratan bagi pelaku ekonomi rakyat. Juga harus perbesar alokasi untuk KUR Ultramikro dan Mikro Tanpa Agunan.

Dengan demikian plafon KUR sebesar Rp 460 triliun dengan bunga di subsidi APBN bisa jadi darah segar bagi ekonomi rakyat. Tentunya penyalurannya harus efektif serta dikawal ketat cegah terjadi penyalahgunaan, tambah mantan Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (FSPRMI).

Kami juga meminta kepada seluruh Pimpinan Organisasi Usaha dan Ekonomi, organisasi petani, nelayan, pedagang, home industri, pegiat seni dan budaya, ojek, sopir becak, pemulung dan lainnya untuk makin fokus, kerja keras dan cerdas, serta lakukan sinergi, kolaborasi dan gotong royong satu dengan lainnya.

Juga dengan pemerintah dan swasta guna maksimalkan segala potensi dan sumber daya ekonomi yang ada. Laksana di depan ada ladang berlumpur taburkan nafas kepada ekonomi rakyat.

Walau di depan ada gulungan ombak yang sangat dahsyat berselancarlah siapkan kapal besar untuk ekonomi rakyat. Kendatipun langit mau runtuh sekalipun beradalah di garda terdepan selamatkan ekonomi rakyat, pungkas Ketua Umum APKLI PERJUANGAN, mantan Ketua Umum BAKORNAS LKMI PBHMI 1995-1998.