TANJUNG SELOR – Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar Konferensi Pers Kinerja APBN Tahun Anggaran 2022 dan Talkshow Kolaboratif Overview APBN Tahun 2023, digelar di Aula Kanwil DJPb Kaltara, pada Selasa (10/1/2022).
Hadir sebagai narasumber, Kepala Kanwil DJPb Kaltara, sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Kalimantan Utara, Wahyu Prihantoro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara, Teddy Arief Budiman, serta dari unsur pimpinan Kantor Vertikal, Kementerian Keuangan Lingkup Kaltara.
Diantaranya Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tarakan, Gerrits P. Tampubolon, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan, Meliana Susanto, dan Kepala Bidang Pembinaan Prasarana Anggaran I Kanwil DJPb Kaltara, Ende Johanes ryat.
Seperti diketahui, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia telah berakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut kebijakan itu pada akhir Desember tahun lalu. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali serta kajian mendalam.
Hal tersebut tentu tak terlepas dari peran kinerja APBN. Dimana, sejak tahun 2020 APBN telah bekerja keras sebagai bentuk respon kebijakan fiskal yang cepat dan extraordinary untuk meng-counter dampak negatif pandemi Covid-19. Kerja keras APBN ini menghasilkan pemulihan ekonomi meskipun secara bertahap.
“Diproyeksi berakhirnya PPKM, akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, akan semakin mendorong geliat mobilitas masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dan keuangan,” kata Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Wahyu Prihantoro.
Dari total Belanja Negara tahun 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun, dialokasikan ke Provinsi Kaltara sebesar Rp 12,24 triliun dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp 3,76 triliun dan TKD sebesar Rp 8,48 triliun.
Secara umum, APBN untuk Provinsi Kaltara naik 17,06 persen dibanding anggaran tahun 2022. Alokasi TKD naik signifikan sebesar 25,05 persen yang dikontribusi oleh kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil hampir 100 persen. Sedangkan alokasi belanja K/L naik 2,30 persen.
Belanja untuk Provinsi Kaltara dialokasikan kepada 38 K/L yang terdiri dari 213 Satuan Kerja (Satker) dan disalurkan oleh 3 (tiga) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara. Yakni KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan, dan KPPN Nunukan.
Adapun rinciannya, Provinsi Kaltara dengan belanja K/L sebesar Rp 199,1 miliar dan TKD sebesar Rp 1,97 triliun. Kabupaten Bulungan, dengan belanja K/L sebesar Rp 2,3 triliun dan TKD sebesar Rp 1,29 triliun. Kabupaten Malinau, dengan belanja K/L sebesar Rp 135,4 miliar dan TKD sebesar Rp 2,06 triliun.
Untuk Kabupaten Nunukan, belanja K/L sebesar Rp 342,7 miliar dan TKD sebesar Rp 1,33 triliun, Kota Tarakan dengan belanja K/L sebesar Rp 740 miliar dan TKD sebesar Rp 793,63 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Tana Tidung, belanja K/L sebesar Rp 26,6 miliar dan TKD sebesar Rp 1,05 triliun.
“Kedepan, proyeksi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian di tengah upaya pemulihan ekonomi yang masih berjalan menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan APBN termasuk di wilayah Kaltara,” beber Wahyu Prihantoro.
Sementara Kepala KPwBI Kaltara Teddy Arief Budiman mengatakan angka inflasi Kaltara yang rendah di akhir 2022 memberikan sinyal atas perbaikan perekonomian di 2023 ini.
Inflasi IHK Kaltara tercatat 0,50 persen (mtm), atau lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 0,66 persen (mtm), meskipun lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya 0,10 persen (mtm).
Adapun dua kota penyumbang IHK Kaltara yaitu Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59 persen (mtm) dan 0,19 persen (mtm).
Dengan perkembangan tersebut, Inflasi Kaltara secara tahunan mengalami penurunan tekanan inflasi menjadi 4,74 persen (yoy) dari sebelumnya 5,24 persen (yoy). Inflasi Kaltara tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan inflasi nasional yakni sebesar 5,51 persen (yoy).
Sejalan dengan itu, Kota Tarakan juga mengalami penurunan tekanan inflasi sebesar 3,93 persen (yoy) dari sebelumnya sebesar 4,24 persen (yoy).
Ini menjadikan Kaltara dan Tarakan menjadi daerah dengan inflasi terendah se-Kalimantan, serta menjadi ke-5 dan ke-4 secara nasional, masing-masing untuk kategori provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Teddy peluang ekonomi tumbuh di tahun 2023 cukup besar, meskipun di saat yang bersamaan ancaman inflasi masih berpeluang terjadi di Kaltara. “Diperkirakan pertumbuhan ekonomi itu di 4,2 sampai 5 persen di 2023 ini,” tutup Teddy.
(dkisp)
