NUNUKAN – Menindaklanjuti aksi yang diadakan beberapa hari lalu untuk mendesak Direktur Kampus Politeknik Negeri Nunukan (PNN) mengadakan Hearing guna berdialog langsung dengan mahasiswa akhirnya digelar pada Selasa, 03 Oktober 2022.
Dalam dialog tersebut ada beberapan point yang menjadi tuntutan mahasiswa, substansi dari point-point tuntutan tersebut untuk mengekspresikan keresahan mahasiswa yang selama ini dirasa kurang memberikan dampak baik seperti minimnya kelengkapan laboratorium sebagai fasilitas penunjang keahlian mahasiswa, kurangnya keahlian dosen yang berkompeten dalam menyampaikan materi perkuliahan serta sarana dan prasarana yang tidak memadai.
Dari semua point Tuntutan tersebut seperti yang ungkapan oleh Andi Baso selaku ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bahwa dari banyaknya persolan internal PNN dari jawaban yang diperoleh sebatas nanti di perbaharui atau nanti sedang dirancangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara pihaknya ingin kepastian dan pembuktian.
“Kami hadir disini butuh kepastian dan pembuktian dari sekian banyaknya persolan yang ada namun jawaban yang diperoleh sebatas jawaban yang katanya nanti akan di perbaharui atau nanti sementara diajukan dalam RAB” ungkap Andi Baso.
Sambung Andi Baso, hari ini kami kembali aksi serta duduki kampus PNN atau kami ambil alih dengan memboikot kampus sampai batas waktu yang tidak ditentukan artinya selama permintaan kami tidak diindahkan maka selama itu pula tidak ada proses perkuliahan atau aktifitas yang berlangsung di Kampun ini.
Berkaitan dengan kejelasan yang menyebabkan mahasiswa bertindak demikian dikarenakan tuntutan mereka berkaitan dengan transparansi anggran baik APBN yang dikucurkan DIKTI ataupun Alokasi APBD yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan serata SPP mahasiswa tidak di jelaskan secara terperinci, berapa besaran yang diperoleh dan kemana sasaran realisasinya dan dari semua itu dibuktikan secara sebagaimana sistem administrasi yang berlaku.
“Yang kami inginkan ialah transparansi anggaran seperti berapa besar anggaran APBN yang dikucurkan DIKTI ataupun Alokasi Anggaran hibah dari APBD Pemda Nunukan dan biaya SPP mahasiswa yang semua dijelaskan serta dibuktikan sebagaimana sistem administrasi yang berlaku sehingga kami dapat mengetahui jelas seperti apa sudah realisasi dan kemana sasaranya” jelas Andi Baso.
“Tindakan ini kami ambil sebagi desakan untuk mendapat jawaban pasti disertai pembuktian agar menjadi perbandingan dari semua persoalan seperti apa akibat dari minimnya kelengkapan fasilitas laboratorium, layanan sarana dan prasarana sebab semenjak PNN dimandirikan sejak 2020 tidak pernah kelihatan ada yang berubah” lanjut Andi Baso.
Mengingat tindakan mahasiswa memboikot kampus yang mengakibatkan akan menghentikan segala proses perkuliahan telah menjadi kesepakatan bersama, agar persoalan ini cepat diselesaikan dari pihak mahasiswa telah menjadwalkan akan segera surati DPRD Nunukan mengadakan hearing bersama Mahasiswa dan Pemda Nunukan untuk membentuk Panitia Pengawas Khusus (PANSUS) agar segera mengauadit persoalan yang ada di PNN sehingga aktivitas perkuliahan dapat kembali dilaksanakan seperti biasanya.
“Perihal ini telah menjadi kesepakatan bersama untuk diberhentikan sementara perkuliahan, agar perkuliahan dapat segera kembali diadakan dari kami telah menjadwalkan akan surati DPRD mengadakan hearing bersama mahasiswa dan Pemda Nunukan untuk segera menyelesaikan persolan ini dengan membentuk PANSUS yang akan mengaudit perihal yang kami persoalkan” tutup Andi Baso.
Reporter : Indra Lawetoda
Editor : Nam
