NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan bakal mengundang Direktur RSUD, Dinkes Nunukan beserta Rekanannya menjelaskan proyek pembangunan Ruang Operasi RSUD Nunukan sebesar Rp. 20 Miliyar.
Angka tersebut merupakan nilai yang Fantastis untuk mendanai ruang operasi dengan kondisi secara fisik tidak layak guna, karena ruang atap terdapat rembesan air dan dinding bangunan jauh dari spesifikasi kontrak.
Hal ini disampiaikan ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa saat menggelar monitoring pembangunan tahun anggaran 2021, bersama 10 anggota dewan daerah pemilihan satu Nunukan, Selasa (5/4) di RSUD Nunukan.
”Dalam waktu dekat ini kemungkinan minggu depan kita akan panggil dinas terkait untuk menjelaskan realiasi pekerjaan dengan nilai sebesar itu,” kata Hj Leppa.
Ada yang timpang menurut Ketua DPC. Partai Hanura ini, diantaranya fisik bangunan sudah susut yang sepertinya tidak ada altifitas di ruangan tersebut dan ada unsur kesengajaan membiarkan ruangan itu tidak digunakan.
Selain ruang operasi RSUD Nunukan, anggota Dewan juga mengawasi sejumlah item pekerjaan lainnya di rumah sakit ini, diantarnya Pembangunan Ruang CSSD dengan Pagu Dana Rp. 1.464.300.000 sumber DAK.
Pembangunan Ruangan Bersalin dengan pagu anggaran Rp. 3.000.700.000, sumber DAK, Pembangunan Ruang CSSD (Central Sterile Supply Departement) dengan Pagu Dana sebesar Rp 1.464.300.000.
Pembangunan Ruang Laboratorium dengan Pagu Dana sebesar Rp 1.976.410.000,- dari Dana Alokasi Khusus (Penugasan). Pembangunan Ruang NICU (Neonatal Intensive Care Unit) dengan Pagu Dana: sebesar Rp 2.693.780.000. Pembangunan Ruang PICU (Pediatric Intensive Care Unit). Pagu Dana: Rp 2.693 780.000,- yang bersumber dari DAK.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Nunukan, H. Andi Mutammir SE, MM, juga menegaskan pemanggilan instansi terkait beserta kontraktornya itu akan diagendakan minggu depan.
“Kita hanya minta untuk mengklarifikasi terkait anggaran 20 Miliyar untuk satu ruang operasi yang kini sedang mangkrak di RSUD Nunukan.” Kata Ketua DPC. PPP.
Hadir dalam monitoring ini, Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, Robinson Totong, H. Mutamir, Darmansyah, Adama, Inah Anggraini, Ahmad Triadi, dan Zainuddin.
Pengawasan terhadap sejumlah kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2021 serentak digelar hari ini pada tiga daerah pemilihan anggota DPRD Nunukan.
Kegiatan ini bertujuan untuk lebih memastikan penggunaan anggaran dan azas manfaat pembangunan yang sedang berjalan.
Meski ada beberapa kegiatan 100 persen terealisasi namun banyak juga yg siafatnya mangkrak hingga sama sekali tidak digunakan.
Melihat kondisi demikian, anggota DPRD Nunukan memberikan catatan atau merekomendasikan kepada dinas terkait untuk memfungsikan apa yang telah dikerjakan sehingga manfaatnya jelas untuk masyarakat.
”Ya itu harapan kita semua dari anggota dewan, jadi bukan hanya program kegiatam yang terealisasi tetapi manfaatnya untuk masyarakat itu yang paling utama,” tutup Hj Leppa.
(Humas DPRD Nnk/Gzb/Yutdalin)
