NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan melanjutkan monitoring pembangunan tahun anggaran 2021, Rabu (6/4) di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.Tim monitoring dapil 1 di koordinasi langsung, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, dan diikuti sejumlah anggota DPRD Nunukan.
Monitoring diawali pada kegiatan dinas pertanian, anggota legislatif meninjau Gedung Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Nunukan Selatan Gedung ini telah digunakan oleh PPL hanya saja rehab ruangan dengan perawatan, perbaikan dinding dan pemasangan besi pengaman jendela serta plafon dan maubelernya menelan anggaran Rp 91.914.000 sumber dana dari DAK.
Padahal menurut anggota dewan anggaran sebesar itu, bisa juga dimanfaatkan untuk melengkapi peralatan lainnya yang dibutuhkan para penyuluh pada Balai tersebut. Selain itu, anggota legislatif Nunukan, menyoroti pembangunan Jalan Usaha Tani di RT 08 Tanjung Harapan, seharusnya jalan tersebut sesuai dengan azas manfaatnya.
Namun realisasinya, tidak ada usaha perkebunan atau pertanian di pembukaan jalan tersebut hingga menelan anggaran Rp. 190.000.000 dan bentuknya berupa jalan setapak berbatu sejauh 100 meter. Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa mengatakan, jalan tersebut terindikasi pemborosan karena aktifitas pertanian nihil yang ada hanya jalan tani yang dirimbuni rumput gajah.
”Sama sekali tidak ada manfaatnya, kami akan panggil juga PPTK dan ketua Kelompok Tani nya,” tegas Hj Leppa.Usai memonitoring di Tanjung Harapan, anggota DPRD Nunukan mengarah ke pembangunan Bronjong dan Proyek pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah tanjung harapan, dana alokasi khusus sebesar Rp. 4,325,000.000.
Dalam peninjauan tersebut, sebagai catatan dan rekomendasi tim monitoring meliputi ; peremajaan kawat bronjong yang sudah berkarat, posisi bronjong miring dan bebatuan sudah keluar dari kawat akibatnya susunan batu tidak rata.
Proyek ini menelan anggaran Rp 1,790.000.000 melalui program pembangunan bronjong penahan longsor kawasan mangrove perumahan kampung nelayan mansapa.Sementara Proyek pengembangan jaringan pipa distribusi Air Bersih di kampung nelayan diharapkan agar seluruh warga memanfaatkan ketersediaan air bersih tersebut.
”Diharapkan juga agar RT setempat mendata warganya yang belum memasang meteran air bersih dan di koordinasikan dengan PDAM Nunukan,” kata H. Leppa.
(Humas DPRD Nnk/Gzb/Yutdalin)
