INFRASTRUKTUR PERBATASAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau progress pembangunan ruas jalan Long Bawan-Long Midang, belum lama ini.
JAKARTA, Berandankrinews.com Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara) terus berlanjut. Sejumlah pekerjaan kembali dilanjutkan tahun ini, baik pembangunan maupun pemeliharaan di tiap ruas jalan. Salah satunya, menyelesaikan pembangunan ruas jalan Malinau-Krayan (Long Bawan dan Long Midang).
Pada 2018 lalu, dari 206 kilometer total panjang ruas jalan Long Bawan-Long Midang melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional XII Balikpapan, sudah teraspal sepanjang 24 kilometer dari arah Malinau. Sebaliknya dari sisi Krayan, tepatnya di Long Midang sudah beraspal 5 kilometer menuju Malinau.
Untuk ruas jalan, menurut informasi BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional) XII Balikpapan, secara data itu sudah tembus. Hanya tersisa kurang lebih 40 kilometer dari total panjang 206 kilometer serta pembangunan jembatan yang perlu dilakukan untuk penurunan grid agar mencapai target fungsional, kata Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, baru-baru ini.
Sementara pada tahun ini, kata Irianto, akan kembali dilakukan sejumlah pengerjaan baik pembangunan maupun pemeliharaan. Di antaranya, pembangunan ruas jalan dari Long Bawan menuju Long Midang sepanjang 5,70 kilometer. Dan ruas jalan Malinau-Long Bawan sepanjang 2,08 kilometer.
Sedangkan pemeliharan pada ruas jalan dari (Long Semamu-Long Bawan-Long Midang) sepanjang 91,63 kilometer juga terus dilakukan. Kemudian jalan Malinau menuju Long Semamu dengan panjang jalan 80 kilometer. “BPJN XII Balikpapan akan fokus pada pengerjaan titik-titik rawan longsor dan tanjakan yang terlalu tinggi, ungkap Gubernur.
Selain pembangunan dan pemeliharaan jalan, juga dilakukan pekerjaan pembangunan jembatan. Jembatan PaBarenung (Long Semamu-Long Bawan-Long Midang) dengan panjang 20 meter. Untuk pengaspalan pada ruas jalan belum menjadi fokus BPJN XII Balikpapan. Target mereka, tahun ini fungsional dulu agar fasilitas umum yang dibuat pemerintah itu dapat dinikmati masyarakat, pungkas Irianto.(humas)
