Nunukan – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) melalui Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Kerakyatan: Sadarestuwati mengingatkan kepada seluruh pengurus Cabang se – Kalimantan Utara (Kaltara) bahwa wilayah Kaltara sangat rawan terhadap bencana terutama Banjir.
Untuk itu DPP PDIP menginstruksikan kepada seluruh kepengurusan Daerah dan Cabang di Kaltara agar mengaktifkan dan menyiagakan Badan Penanggulangan Bencana ( Baguna).
“Mengingat Kaltara adalah wilayah yang rawan terhadap bencana terutama Banjir, maka Ketua Umum menginstruksikan agar seluruh pengurus Daerah dan Pengurus Cabang segera mengaktifkan dan menyiagakan Badan Penanggulangan Bencana,” tutur Sadarestuwati saat secara virtual membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC PDIP Kabupeten Nunukan, Rabu (16/5).
Menangagpi instruksi tersebut, Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Utara, Norhayati Andris mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti. Norhayati menuturkan bahwa saat ini Baguna PDIP Kaltara telah terbentuk dan segera akan siaga.
“Kalau di Baguna Kaltara sudah terbentuk dan saya sendiri adalah Kepala Baguna PDIP Kaltara. Tinggal kita siagakan dan segera aktifkan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan tugasnya nanti, Baguna PDIP akan bersinergi dengan pihak – pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) maupun pihak lain dalam penanganan Bencana.
Anggota Baguna PDIP, ungkap Norhayati, akan dibekali keterampilan dalam olah evakuasi melalui pelatihan. Pada intinya, Politisi yang juga menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut memastikan bahwa Baguna PDIP siap untuk ditugaskan dilokasi bencana nantinya.
Sementara ketika disinggung mengenai Banjir kiriman dari Malaysia yang hampir setiap tahun menerjang wilayah Indonesia seperti Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis Hulu hingga Sembakung, Norhayati menilai harus ada langkah dan kebijakan khusus dari Pemerintah.
“Hampir setiap tahun masyarakat kita selalu menjadi korban banjir kiriman tersebut. Maka perlu ada langkah dan kebijakan yang konperhensif untuk meminimalisir nya,” jelas Norhayati.
( Edy / Adm )
