Polri presisi , Tiga pilar Kamtibmas kelurahan Bajoe selesaikan gosip pencemaran Nama baik warganya

Bone – Manurungnge.
Berandankrinews.com
Seorang warga Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Inisial SS (33), Nelayan, Warga Lingkungan Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dilapor pencemaran nama baik lantaran menyebarkan gosip.

Inisial RD, (27), Nelayan, Warga Lingkungan Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone mempunyai hubungan dengan kakak SS dan berkembang berita atau gosip yang tidak menyenangkan sehingga RD merasa malu dan dirinya merasa dicemarkan nama baiknya sehingga melaporkan kepada pihak kelurahan untuk di mediasi di Kantor Lurah Bajoe.

Polri yang presisi melalui 3 pilar kamtibmas diantaranya Lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Menghindari terjadinya tindak pidana, 3 pilar kamtibmas bertindak cepat dengan mempertemukan kedua belah pihak di Kantor Lurah Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone untuk dilakukan mediasi. “Senin (17/5/2021).

Melalui mediasi atau dalam istilah Binmas disebut program problem solving (penyelesaian masalah) antar warga, kedua belah pihak dipertemukan dan sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai yang diketahui 3 pilar kamtibmas.

Ditempat terpisah Kapolsek Tanete Riattang Akp Andi Ikbal, S.Pd., SH menyatakan bahwa salah satu keberhasilan program 100 hari kapolri menuju polri yang presisi yaitu selain memodernisasi polri mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif juga mengedepankan penyelesaian masalah tanpa melalui proses hukum.

Dalam penanganan tindak pidana ringan dan masalah sosial ditengah masyarakat, Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang terjadi di wilayah binaan sudah menjadi tanggungjawabnya.

“Dengan banyaknya permasalahan atau tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reskrim dapat menghemat milyaran rupiah.

Ril MIH