TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com–Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginginkan, realisasi kegiatan Pemerintah Provinsi pada 2019 ini bisa dilakukan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dirinya menginstruksikan, paling lambat Maret sudah ada pemenang lelang. Sehingga April sudah bisa teken kontrak, dan kegiatan fisik dapat jalan.
Dikatakan, memasuki Februari, masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Gubernur pun meminta agar semua OPD segera menyerahkan RUP pengadaan barang dan jasa kepada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang ada di Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi. Saat ini sedang dalam proses penyusunan RUP. Sebagian sudah selesai. Saya minta bulan Maret itu sudah ada yang ditetapkan jadi pemenang (lelang). Bahkan kalau bisa, akhir Februari ini sudah ada yang diumumkan, kata Irianto.
Gubernur meminta agar proses pekerjaan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang dianggarkan APBD bisa lebih cepat. Dengan demikian, realisasinya juga bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan waktu seefektif mungkin.
“Kalau Maret sudah bisa diumumknya pemenang lelangnya, pada April sudah bisa ditandatangani kontrak. Sehingga kita punya waktu delapan sampai sembilan bulan efektif untuk pengerjaan, ujarnya. Melihat progres yang ada, Irianto optimis tahun ini pelaksanaan dan realisasi kegiatan APBD bisa lebih cepat.
Gubernur mengungkapkan, pekerjaan di daerah kadang terkendala di Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini karena kegiatan yang dianggarkan melalui DAK kerap terkendala dengan Juknis (Petunjuk Teknis) dari pusat yang terlambat. Atau sering berubah-ubah.
Ini yang kadang membuat lambat. Dan ini bukan hanya di Kaltara saja, tapi hampir di seluruh daerah. Kita mau dilelang, tiba-tiba ada perubahan, tidak sesuai juknis. Ini bisa jadi masalah, ungkapnya.
Berkaitan dengan hal itu, Gubernur menginstruksikan kepada kepala OPD yang melaksanakan kegiatan melalui DAK, untuk intens berkomunikasi dengan kementerian masing-masing. Apalagi OPD dengan alokasi DAK yang besar, agar segera meminta juknis di kementerian.
Saya sudah perintahkan kepada Kepala OPD secara intensif mengejar penyelesaiannya itu. Misalnya DAK kehutanan yang nilainya besar sekali, ratusan miliar lebih. Jadi uang itu dapat digunakan untuk apa saja, masih menunggu Juknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bebernya.
Sementara itu, informasi di Biro Pembangunan menyebutkan, capaian realisasi fisik yang didanai APBD 2019 oleh jajaran OPD di lingkup Pemprov Kaltara per 31 Januari telah mencapai Rp 74 miliar atau 2,5 persen. Sedangkan realisasi keuangannya Rp 37 miliar atau 1,26 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.978.421.907.475,44.
Kepala Biro Pembangunan Setprov Kaltara Sunardi mengatakan, sebanyak 26 paket yang telah memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) sudah dalam proses lelang. Sementara, untuk program kegiatan tahun ini baru akan tersusun di triwulan pertama pada bulan Maret mendatang.
Program kegiatan, jelasnya, di-input oleh masing-masing OPD dan Biro melalui sistem e-pengendalian berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) murni tahun 2019. Untuk banyaknya program kegiatan kita belum bisa pastikan berapa totalnya. Kita masih menunggu masing-masing SKPD (OPD da Biro) menginput terlebih dahulu. Jadi belum bisa kita hitung,” kata Sunardi.
Dijelaskanya, pada 2018, ada sebanyak 357 program dengan 1.403 paket kegiatan pada 56 DPA yang dilaksanakan oleh seluruh OPD dan Biro di lingkup Pemprov Kaltara. Pada tahun tersebut juga, lanjutnya, dari total 451 paket lelang yang masuk pada Biro Pembangunan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebanyak 314 paket berdasarkan jumlah SPT sudah diproses dan telah selesai lelang. Dengan realisasi fisiknya mencapai 83,11 persen, lebih rendah dari realisasi fisik pada periode 2017 sebesar 84,44 persen. Sementara, realisasi keuangan pada 2018 sebesar 80,94 persen, lebih tinggi dari pada realisasi periode 2017 lalu, yakni 77,47 persen.
Sangat diharapkan, untuk capaian realisasi khususnya fisik tahun anggaran 2019 bisa mencapai 90 persen, bahkan lebih,” katanya.
Diakui Sunardi, ada beberapa hambatan yang memang mempengaruhi capaian kegiatan fisik maupun keuangan tahun sebelumnya. Seperti, kurangnya Sumber Daya Aparatur, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian ada juga pejabat struktural yang merangkap jabatan sebagai Pokja pengadaan barang dan jasa, serta SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) belum maksimal dilakukan. (humas)
