Jakarta-berandankrinews.com.
Carut marut penyaluran bansos sembako dan BLT ke rakyat terdampak wabah Corona terjadi dimana-mana hampir diseluruh tanah air.
Bukan saja akibat data tidak akurat sebagaimana disampaikan salah satu Kepala Desa di Kab. Sukabumi Jabar secara terbuka, jumlah yang disalurkan masih sangat jauh dari yang disampaikan pemerintah. Sebagian besar rakyat terdampak wabah corona yang berhak belum menerima. Kondisi ini diperparah adanya regulasi yang berbeda dan simpang siur antar kementrian.
di
Banyak pemerintah daerah bahkan,salah satu Bupati di Sulawesi secara terbuka sampaikan kebingungannya atas regulasi yang simpang siur dari pemerintah pusat. Hal mendasar yang jadi penyebabnya seyogyanya segera diperbaiki oleh pemerintah.
Pertama, melakukan pembaharuan data penerima bansos dengan libatkan RT/RW dan pemangku kepentingan akar rumput yang mengetahui rakyat yang dipimpinnya. Kasihan RT, RW, Kepala Desa / Lurah jadi sasaran kemarahan rakyat yang de facto belum menerima bansos ditengah banyak yang tidak berhak mendapatkannya. Bahkan banyak RT/RW di demo warganya sendiri bahkan ada yang hampir di rusak rumahnya.
Kedua, koordinasi, serta sinkronisasi kebijakan dan regulasi antar kementrian yang saat ini sangat lemah bahkan bertolak belakang satu dengan lainnya. Demikian pula koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan Pemda.
Ketiga, seyogyanya menanggalkan segala bentuk politik kepentingan (infiltrate and interst politic), apalagi ‘aji mumpung’ harus dibuang jauh-jauh, tegas Presiden GUMREGAH NUSANTARA, dr. Ali Mahsun Atmo M Biomed yang juga Ketua Umum DPP APKLI seusai Live On Air MNC Trijaya FM With Doddy J Tatipang di Jakarta Senin pagi 27/4/2020
“Rakyat terdampak wabah corona dalam jumlah sangat besar hingga ratusan juta saat ini terancam kelaparan. Mereka makin sulit isi perut keluarga akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencarian hidup. Rakyat tidak boleh dan tidak mampu menunggu terlalu lama dapatkan bansos, penuhi isi perut keluarga mereka sehingga tidak terjadi persoalan sosial yang ujungnya sulit dikendalikan.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi selaku Kepala Negara diharapkan memimpin penangangan wabah corona ini hanya ada satu komando ditangan Presiden, dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju harus menanggalkan ‘Baju Politik’ darimana berasal sehingga tidak ada infiltrate dan interest politic dalam penyaluran bansos ke rakyat terdampak wabah corona.
Selaku Kepala Negara, Presiden Jokowi diharapkan pula segera duduk satu meja dengan Ketua MPR, DPR, DPD dan MK RI untuk selamatkan jiwa rakyat, memenuhi kebutuhan pangan rakyat dan mencegah terjadinya krisis pangan yang mengancam didepan mata, berapapun anggaran yang dibutuhkan itu tidak jadi persoalan, pungkas Ali Mahsun Atmo dokter ahli kekebalan tubuh putra asli Mojokerto Jawa Timur jebolan FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta.
Laporan
Muh Ishak Hammer
