NUNUKAN – Belum kunjungnya pengesahan Aggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan hingga saat ini menjadi tanda tanya publik. Berbagai pihak saling berasumsi mengenai tarik ulurnya kesepakatan pendapat antara eksekutif dan legislatif apalagi usai Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid melempar wacana akan mengeluarkan Perkada.
Menanggapi asumsi publik tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Hendrawan mengungkapkan bahwa hal lumrah apabila masyarakat berasumsi karena dalam sistem demokrasi masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi wakil – wakilnya tak terkecuali dengan pengesahan anggaran yang pada hakikatnya adalah milik masyarakat.
” Saya kira wajar lah kalau masyarakat mempunyai asumsi terkait hal ini. Nah disinilah tugas kita sebagai wakil mereka untuk memberi penjelasan agar tak terjadi multipersepsi,” tutur Hendrawan kepada Redaksi, Senin (3/12/2019).
Namun Politisi Partai NasDem tersebut juga meminta kepada masyarakat untuk dapat memahami bahwa tarik ulur dalam pengesahan APBD juga hal yang biasa sepanjang substansinya demi memperjuangkan aspirasi mereka.
“Apabila ada sedikit ketegangan dalam batas yang wajar dan sepanjang masih substansial, itu juga hal yang harus dimaklumi. Karena kita punya kewajiban memperjuangkan aspirasi merereka juga,” katanya
Hendra menegaskan bahwa anggota DPR maupun DPRD adalah orang – orang yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka dalam kesejahtaraan melalui pembangunan yang berkeadilan. Sehingga Hendra meyakini bahwa semua anggota DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Nunukan akan mengedepankan kepentingan mayoritas masyarakat diatas ego pribadi.
“Kendati terbilang sebagai orang baru di Parlemen Daerah, namun saya melihat kawan – kawan anggota DPRD tak kan melupakan diri, bahwa anggota DPRD adalah pengemban amanat rakyat. Sehingga yang sedang diperjuangkan pasti demi kepentingan masyarakat minimal aspirasi mayoritas konstituen,” tandasnya.
Hendra pun tak mau berandai – andai apabila Bupati Nunukan benar – benar akan mengeluaran Perkada. Sebagaimana diketahui konsekwensi dari keluarnya Perkada adalah anggota DPRD dan Bupati tak menerima gaji selama enam bulan kedepan dari tanggal ditetapkanya Perkada tersebut.
“Kita optimis saja lah bahwa APBD Nunukan pasti akan disahkan walau sedikit terlambat. Namun secara pribadi saya tegaskan bahwa sejak saya dilantik sebagai anggota DPRD, maka hidup saya selama lima tahun telah saya hibahkan untuk masyarakat. Untuk itu, konsekwensi apapun yang akan saya terima sepanjang demi kesejahteraan rakyat, pasti saya akan jalani,” pungkas Hendra.(Eddy)
