NUNUKAN – Pemerintah terus berupaya dalam membangun dari pinggiran, selain insfratruktur, sarana komunikasi adalah adalah salah satu dari kebutuhan di kawasan Perbatasan.
Dan untuk merealisasikannya, kini Pemerintah terus mengembangkan sarana digital (digitaliasasi) yang dengan hal tersebut bukan hanya akan mempermudah komunikasi namun juga diharap dapat memperkuat sendi-sendi kedaulatan.
Hal itu dituturkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada awak media di Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (30/8/2019).
Menurut Rudi, saat ini Pemerintah terus meningkatkan pelayanan dengan menambah quota jaringan pada titik-titik tertentu diwilayah perbatasan seperti di Nunukan.
“Ini adalah bentuk komitment Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sehigga warga di perbatasan dapat merasakan hal yang sama dengan masyarakat lain di Perkotaan,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut Rudi, melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) menyiapkan siaran digital yang akan di launching pada 31 Agustus 2019 bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Hal tersebut agar siaran digital di perbatasan sebagai upaya pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia. “Siaran digital diterapkan bagi masyarakat digital sebagai upaya mewujudkan target Nawacita,” ujarnya.
Dipilihnya wilayah Nunukan sebagai program pertama Digitalisasi Perbatasan karena di wilayah yang tersebut belum memiliki fasilitas 4G seperti halnya di wilayah Pulau Jawa.
Selain itu ditempat lainya Pemerintah akan terus membangun sarana dan prasana telekomunikasi di perbatasan mampu mencapai layanan fasilitas 3G.
Diketahui, saat ini siaran digital bagi masyarakat perbatasan telah tersedia fasilitas siar milik LPP TVRI yang berada di 17 lokasi perbatasan. Selain mencoba siaran digital di perbatasan Kalimantan, pemerintah akan mencoba melakukan siaran digital di Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.
Ketika disinggung mengenai terisolirnya masyarakat di wilayah Lumbis Ogong, Nunukan, Rudiantara menegaskan bahwa dalam hal menyediakan fasilitas pelayanaan publik, adalah kewajiaban Pemerintah. Sehingga ia memastikan bahwa masyarakat di Lumbis Ogong pun secara perlahan akan mendapatkan hak yang sama seiring dengan pembangunan sektor lain di wilayah tersebut.
Sementara itu Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat terhadap sarana informasi di wilayahnya. Tidak bisa dipungkiri, memang selama ini masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti Lumbis Oging dan Krayan, banyak mengalami ketertinggalan dalam mendapatkan sarana komunikasi.
“Tapi dengan perjuangan semua pihak terutama Kemenkominfo, kita optimis bahwa ketertinggalan sarana komunikasi diwilayah itu akan dapat diatasi,” kata Laura. Sebelumnya, pada Jumat (30/8/2019) siang, didampingi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie, Rudiantara dari Nunukan terbang melihat Krayan yang merupakan salah satu Kecamatan terdepan antara wilayah lain yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kaltara.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Nunukan, Rudiantara selain meninjau beberapa fasilitas, utamanya yang berkaitan dengan prasarana telekomunikasi di Nunukan, saat berada di Krayan Menkominfo mendapat gelar adat Dayak Lundayeh yang disampaikan oleh 5 kepala desa setempat dan mengecek akses internet di SMA 1 Krayan. (***)
