WAJO – Pemerintah Kabupaten Wajo bekerjasama dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Wajo menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras antar Pengusaha Penggilingan se-Kabupaten Wajo.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Wajo, Selasa (20/8/2019), dan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait diantaranya, Kepala Divre Bulog Sulselbar, Kepala Sub Divre Bulog Wajo, Ketua KTMA Kabupaten Wajo, para anggota Perpadi Kabupaten Wajo, para pimpinan cabang Perbankan se-Kabupaten Wajo, para Kepala Perangkat Daerah, para unsur Forkopimda, dan Sekda Kabupaten Wajo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Waio H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.dalam hal ini, selaku moderator memberikan kesempatan kepada Kepala Divisi Regional Bulog Sulselbar, M. Attar Rizal untuk mengawali dengan menyampaikan bahwa Bulog memiliki tugas mewujudkan ketahanan pangan khususnya bahan pangan pokok beras melalui percepatan penyerapan Gabah/Beras yang diambil dari produksi lokal di Sulselbar khususnya di kabupaten Wajo.
“Bulog mempunyai peran mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung beras di Indonesia. Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub), minimal 10 persen dari total produksi padi di wilayah Sulsel diserap Perum Bulog. Target pengadaan Bulog Divre Sulselbar untuk triwulan pertama 2019 sebanyak 224.423 ton,” terangnya.
Hal tersebut dikatakannya penting karena merupakan pilar ketersediaan untuk cadangan beras pemerintah terkait dengan bencana alam dan stabilisasi harga di daerah lain. Selain itu stok beras di Bulog juga didistribusikan ke daerah defisit beras seperti Papua dan Kalimantan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud S.Sos., M.Si, berkomitmen akan menjaga dan membantu Bulog terkait stabilisasi harga, keterjangkauan, dan ketersediaan cadangan beras untuk pemerintah dengan melakukan berbagai upaya kedepannya.
“Sebagai salah satu lumbung padi nasional sudah sepantasnya kita terus berbenah dan berusaha bagaimana mencapai aspek target tersebut, kita punya program untuk terus menjaga stabilitas harga bahkan kedepannya kita ingin menbackup dengan berbagai upaya termasuk resi gudang agar petani betul-betul terlindungi dan terus bersemangat untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi dan kualitas pertanian kita di Wajo,” jelas Dr. H. Amran Mahmud. Dr. H. Amran Mahmud menambahkan, untuk bersaing dengan Kabupaten lain, Pemerintah Kabupaten Wajo kedepannya akan memfasilitasi dan membackup para pengusaha penggilingan padi dalam hal permodalan agar para pengusaha bisa berdaya demi memulihkan kembali citra Kabupaten Wajo sebagai lumbung padi nasional.
Sementara itu, Ketua Perpadi Wajo, Amran MN mengungkapkan berdasarkan pemantauan harga jual gabah oleh petani saat ini berada dikisaran Rp 4.550 – 4.600 per kg. Sedangkan pengepul menjual kepada pedagang dengan harga Rp 4.800 per kg.
“Jadi selisihnya kurang lebih Rp 250, padahal seharusnya pengepul memperoleh keuntungan paling banyak Rp 100 per kg,” kata Amran MN yang baru dilantik pada bulan Maret lalu.
Untuk itu, menurutnya dalam hal metrologi sebaiknya dilakukan kalibrasi timbangan secara berkala oleh Dinas Perdagangan dengan dibantu anggota TNI demi menghindari hal-hal yang bisa merugikan petani.
Selain kalibrasi timbangan, Amran MN juga meminta dilakukan pengawasan terhadap waktu penimbangan yang sering dilakukan pada malam hari, serta berharap para pengepul gabah dilapangan memiliki legalitas dari pemerintah daerah untuk beroperasi dan bertransaksi dengan petani. ( Humas Pemkab Wajo )
