TANJUNG SELOR – Sebanyak 7.021 sertifikat lahan transmigrasi siap dibagikan kepada 2.900 kepala keluarga (KK), yang selama ini bermukim di beberapa daerah transmigrasi di Kalimantan Utara (Kaltara) Rencananya sertifikat itu akan diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sanjoyo, dalam waktu dekat.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, selain menyerahkan sertifikat lahan transmigrasi, kunjungan Menteri Desa-PDTT ke Kaltara juga akan menyerahkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi untuk pembangunan Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). “Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara, Armin Mustapa, agenda lainnya adalah penyerahan kunci rumah penempatan transmigrasi kepada 37 KK lokal, dan peninjauan pembuatan tanggul di Desa Sepunggur, Kabupaten Bulungan, dan pelepasan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Borneo Tarakan ke daerah transmigrasi di Kabupaten Bulungan,” kata Gubernur, Ahad (21/7).
Dari 2.900 KK penerima sertifkat, masing-masing akan mendapatkan 3 bidang tanah meliputi lahan rumah perkarangan, dan dua bidang lahan usaha. Kawasannya terbagi atas 3 lokasi, yakni Tanjung Palas Hilir sebanyak 1.217 bidang tanah dengan 500 KK, Desa Salimbatu sebanyak 3.257 bidang tanah dengan 1.550 KK dan Tanjung Buka sebanyak 2.547 bidang tanah untuk 850 KK. “Sedangkan untuk 390 KK yang direncanakan tahun ini akan ditempati pada Oktober dan berlokasi di Desa Sepunggur, yakni Satuan Permukiman (SP) 6B dan SP 10,” jelasnya.
Karena itu, Gubernur pun menginstruksikan agar Disnakertrans Kaltara dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus berkoordinasi untuk mempersiapkan rencana kunjungan kerja ini. “Juga terus jalin komunikasi dengan jajaran Kementerian Desa-PDTT,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kaltara Armin Mustapa mengakui, akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Pasalnya, sertifikat yang akan diserahkan oleh Menteri Desa-PDTT cukup banyak. “Kita akan terus berkoordinasi dengan melibatkan 2 hingga 5 KK perwakilan dari tiap permukiman transmigrasi,” jelas Armin.
Ia berharap, program ini mendapat dukungan dari segenap pihak serta mendapatkan manfaatnya. Disnakertrans sendiri, kata Armin telah menyiapkan 5 susunan alternatif kegiatan yang rencananya akan dihadiri Mendes-PDTT.(humas)
