Ketua dan Anggota DPRD Kaltara Hadiri Festival Budaya Irau Ke-11 di Malinau

Malinau —Festival Budaya IRAU ke-11 resmi dibuka pada Selasa, 7 Oktober 2025, di Panggung Budaya Padan Liu’ Burung. Pembukaan acara berlangsung meriah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Malinau.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Prov. Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., MM Beserta Anggota DPRD Prov. Kaltara dapil Malinau, Pdt. Robenson Tadem, Agus Salim, S.Sos, Hendri Tuwi , S.E., M.Si, dan Ibu Listiani. Dalam acara tersebut juga di hadiri ribuan masyarakat, tokoh adat, dan tamu penting, termasuk Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman.

Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, dalam sambutannya menyatakan syukur atas terselenggaranya IRAU. Ia menekankan bahwa festival ini lebih dari sekadar seremoni.

“IRAU adalah ekspresi dari keberagaman etnik, proses pembelajaran, dan pelestarian budaya. Melalui kegiatan ini, kita menumbuhkan kebersamaan, toleransi, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Angkat Peran Strategis Pengendali Air Tema festival tahun ini adalah “Malinau Negeri Sang Pengendali Air, Kaltara Terang, No Indonesia Gelap”, dengan subtema “Dari Malinau Menyala, Harapan Menuju Kaltara Maju, Indonesia Emas.”

Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si. menegaskan bahwa Festival IRAU adalah wujud nyata semangat masyarakat Malinau dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, IRAU bukan hanya pesta, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur dan perayaan atas keberagaman yang menyatukan. Ia juga menilai usia ke-26 tahun Kabupaten Malinau sebagai momentum penting untuk terus maju dan berdaya saing di wilayah perbatasan Kaltara.

Festival Budaya IRAU akan berlangsung selama 20 hari, menyuguhkan beragam pertunjukan seni, budaya, dan pameran pembangunan. Acara ini semakin meriah dengan partisipasi 551 pelaku UMKM. Kehadiran ratusan UMKM ini diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung yang signifikan bagi daerah, berupa peningkatan penjualan dan perputaran uang Daerah.

(Humas DPRD Kaltara)

Tanam Raya Jagung Serentak, Wujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan di Kaltara

BULUNGAN – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alimuddin, ST., bersama Anggota DPRD, H. Ladullah, S.H.I., turut menghadiri kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal IV dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Baratan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, pada Rabu (08/10/25).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., dan juga dihadiri oleh Wakapolda Kaltara serta unsur Forkopimda Provinsi Kaltara.

Pelaksanaan penanaman jagung ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan serta kemandirian pangan di Provinsi Kalimantan Utara.

(Humas DPRD Kaltara)

Bupati Nunukan Resmi Buka Perayaan Peringatan HUT Kabupaten Nunukan ke 26 Tahun Dengan Job Fair dan Pekan Pelayanan Publik

NUNUKAN – Pelaksanaan Pekan Pelayanan Publik dan Job Fair Tahun 2025 menandai dibukanya rangkaian Hari Ulang Tahun Kabupaten Nunukan ke 26. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Nunukan H. Irwan Sabri SE di GOR Dwikora Nunukan, Rabu (08/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati H. Irwan Sabri menyampaikan bahwa pelaksanaan Pekan Layanan Publik serta Job Fair Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini adalah wujud komitmen dan keseriusan dari pemerintah Kabupaten Nunukan, khususnya kepada generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan. Kegiatan Job Fair ini dilakukan dengan menghadirkan beberapa perusahaan dan BUMN untuk membuka lowongan pekerjaan untuk memberikan kesempatan bekerja di wilayah kabupaten Nunukan.

Lanjut menurut Bupati H. Irwan selain job fair, pekan pelayanan publik adalah juga wujud upaya pemerintah unruk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, akuntabel, transparan dan bermanfaat seperti pelayanan kesehatan, kependudukan, perijinan serta pelayanan sosial lainnya kepada seluruh masyarakat kabupaten Nunukan.

Lanjut dikatakannya, kegiatan HUT Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini tidak dilaksanakan secara meriah seperti tahun-tahun sebelumnya, namun anggaran yang ada dipergunakan untuk hal hal yang lebih meyentuh masyarakat seperti memberikan 10.000 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu serta juga mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten Nunukan untuk membuka lowongan pekerjaan yang banyak diprioritaskan bagi pencari kerja dari masyarakat Nunukan.

Lebih lanjut dalam laporannya sebagai Ketua Panitia HUT Kabupaten Nunukan ke 26 Tahun, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukqn Ir. Jabbar menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Nunukan Job Fair Tahun 2026 ini tersedia 349 lowongan pekerjaan yang terbagi dalam 2 sektor, yaitu Sektor Formal yang menyediakan 159 lowongan pekerjaan di bidang Perbankan, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan, serta sektor informal yang didominasi oleh tenaga kerja perkebunan, asisten rumah tangga dan pekerja ke luar negeri.

Pada kesempatan ini, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri memberi sertifkat penghargaan kepada perusahaan – perusahaan swasta dan BUMN pemberi lowongan pekerjaan serta juga pemberian santunan dari BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan yang diserahkan langsung oleh Bupati Nunukan kepada penerima santunan.

(PROKOMPIM)

Wilson Lalengke Guncang New York: Suara Kemanusiaan Indonesia Siap Menggema di PBB

Kedatangannya bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan misi moral — sebuah panggilan hati untuk mengguncang kebisuan dunia di hadapan Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), forum yang membahas isu-isu global: dekolonisasi, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia.

New York City — Berandankrinews.com Langit Manhattan sore itu seolah menyambut langkah seorang putra bangsa yang datang membawa pesan nurani dunia. Setelah menempuh perjalanan udara selama 23 jam dengan Etihad Airways, Wilson Lalengke, tokoh pers dan aktivis kemanusiaan Indonesia, akhirnya mendarat di New York City pukul 16.00 waktu setempat, Senin, 6 Oktober 2025.

Dari ruang megah di Markas Besar PBB, Wilson akan berbicara — bukan atas nama kekuasaan, tapi atas nama kemanusiaan. Ia membawa jerit sunyi korban ketidakadilan, membawa air mata bangsa-bangsa tertindas yang selama ini dibungkam oleh kepentingan politik global.

“Dunia boleh diam, tapi kita tidak. Keadilan tidak boleh ditukar dengan diplomasi,”
— Wilson Lalengke.

Selama berada di New York, Wilson menginap di Millennium Hilton New York One UN Plaza, hotel elit yang biasa menjadi markas para diplomat tinggi dunia — hanya beberapa langkah dari jantung keputusan global. Dari tempat itu, langkahnya akan menuju podium PBB, membawa petisi solidaritas internasional agar aturan hukum dunia ditegakkan dan krisis kemanusiaan dihentikan.

Isu yang akan ia angkat bukan hal sepele. Dunia kini tengah diselimuti kegelapan:
pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penahanan tanpa dasar, hingga pembiaran pembantaian massal. Semua terjadi di depan mata — sementara dunia memilih diam.

Dan di tengah keheningan itulah, Wilson Lalengke berdiri tegak.
Ia menolak tunduk pada kebisuan. Ia datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai wakil nurani rakyat Indonesia — bangsa yang pernah dijajah, tapi tak pernah kehilangan rasa kemanusiaannya.

Sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan lulusan Global Ethics, Birmingham University – Inggris, Wilson membawa satu pesan tajam ke jantung dunia:
bahwa rakyat kecil pun berhak bersuara, dan suara kebenaran tak boleh dikubur oleh politik kepentingan.

Pidatonya diyakini akan menjadi gema moral dari Timur, menembus dinding dingin PBB yang kerap bisu di hadapan kezaliman global.

Indonesia patut berbangga — karena dari tanah air yang jauh, ada satu anak bangsa yang berani menantang diamnya dunia.

“Ketika manusia berhenti peduli pada penderitaan sesamanya, maka dunia kehilangan jiwanya.”
— Wilson Lalengke. Red tim

Bakal Dikucurkan Rp150 Miliar dari Kemenkeu, Gubernur Target Bangun Jembatan Malinau-Binuang Selesai 2026

TANJUNG SELOR – Pemerintah Pusat akhirnya menyetujui aspirasi dari Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum terhadap kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan Kaltara.

Dalam pertemuan Gubernur Zainal tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10) lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jembatan di Kaltara.

“Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari Kaltara. Dia (Gubernur Kaltara) bilang tempatnya enggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia,” kata Purbaya usai pertemuan.

Karena itu, dirinya akan meminta Kementerian Pekerjaan Umum, untuk segera membangun jembatan di wilayah yang disampaikan Gubernur Zainal.

“Kebutuhan anggarannya sekitar Rp100 miliar hingga Rp150 miliar,” ujarnya.

Ia pun memastikan pembangunan jembatan akan dilakukan secepatnya. Bahkan, Purbaya mengaku telah menginstruksikan dirjennya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Gubernur Zainal menuturkan dalam audiensi bersama Menkeu Purbaya memastikan Kaltara akan mendapat alokasi dana sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan di wilayah Binuang, Kabupaten Nunukan.

“Saya sampaikan bahwa Kaltara mendapat bantuan langsung dari Bapak Menteri Keuangan sebesar Rp150 miliar untuk membangun jembatan supaya saudara kita di Krayan mendapat koneksi wilayah yang dapat segera terwujud,”

Menurut Gubernur Zainal, selama ini kebutuhan logistik dan sembako di perbatasan Kaltara berasal dari Malaysia, akan tetapi dengan selesainya jembatan ini maka sembako bisa di drop langsung dari Kabupaten Malinau.

“Kita negara besar, negara kaya malu kalau semua bergantung dari Malaysia, itu tidak akan terjadi insyaallah setelah selesai jembatan,” bebernya.

Oleh karena itu Gubernur Kaltara memohon dukungan dari Menteri dan Wamen untuk selalu mendukung Kaltara yang merupakan Beranda Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Insyaallah tahun depan, pembangunan jembatan yang menghubungkan Binuang sama Malinau. Dana langsung di transfer ke provinsi,” jelas Gubernur.

Dia juga menginstruksikan Kepada Dinas PURP Perkim Kaltara untuk segera membuat perencanaan, beserta kesiapannya untuk pembangunan jembatan di Kabupaten Nunukan.

Ungkapnya, jembatan Malinau ke Binuang nanti yang akan dibuat tidak mencapai 100 meter dengan lebar jembatan sekitar 6 meter.

“Insyaallah, kita upayakan tahun depan selesai. Sehingga nanti akses mengangkut sembako dari Malinau tidak perlu lagi kita berharap dari Malaysia,” imbuhnya.

Lebih lanjut Gubernur Zainal menerangkan dalam pembangunan jembatan ini akan dibagi menjadi dua sesi yaitu pembangunan jembatan Binuang dan jembatan Semamu.

“Insyaallah 2 jembatan, dengan anggaran tersebut saya usahakan dapat 2 jembatan. Rp150 miliar untuk satu jembatan tapi kalau bisa dibuat 2 jembatan,” pungkasnya.

(dkisp)