Zulkifli Hasan Pimpin Rakor Bidang Pangan Di Sul-Sel, Hadir Mentan Andi Amran, Pj. Bupati Andi Winarno Hingga Bupati Terpilih Andi Asman Sulaiman


Makassar-Berandankrinews.com
Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 berlangsung di Aula Tudang Sipulung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Jumat (17/01/2025). 

Kegiatan ini dihadiri oleh para tokoh nasional dan regional bersinergi dan berkolaborasi dalam sektor pangan yang  berkomitmen kuat terhadap ketahanan pangan Indonesia.

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, turut dihadiri Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP, Menteri Pertanian RI; Budi Santoso, Menteri Perdagangan RI; serta sejumlah menteri dan wakil menteri dari berbagai kementerian strategis, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, hadir pula Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, para bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, kepala Forkopimda Sulsel, pimpinan instansi vertikal, hingga rektor dari berbagai universitas di Sulawesi Selatan.

termasuk Kabupaten Bone, dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Sebagai salah satu kabupaten strategis dalam sektor pangan di Sulawesi Selatan, kehadiran H. Andi Asman Sulaiman menjadi perhatian khusus.  Bupati Bone terpilih menyampaikan komitmennya untuk mendukung program nasional terkait ketahanan pangan.

“Kami di Kabupaten Bone memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi tersebut,” ungkap Andi Asman Sulaiman.

Lebih lanjut Bupati Bone terpilih H Andi Asman Sulaiman mengungkapkan dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan global. 

“Sulawesi Selatan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan pasokan pangan tetap stabil dan merata” Tukasnya.

Pemprov Gelar Kegiatan Pendampingan LKJIP Dan Pohon Kerja Tim SAKIP Kaltara 2025

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Asisten Bidang Adminisistrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, S.KM., M.AP membuka secara resmi kegiatan Pendampingan Penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dan Pohon Kinerja Bagi Tim SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/1).

Pollymaart dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi serta Biro Organisasi Kaltara menginisiasi kegiatan ini.

“Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya kita untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kualitas tata kelola Pemerintahan di provinsi Kalimantan Utara,” kata Pollymaart.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan dokumen strategis yang wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan pencapaian kinerjanya kepada publik dan para pemangku kepentingan.

Ia menuturkan sebagai instrumen akuntabilitas, LKJIP berfungsi sebagai salah satu sarana utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pollymaart berharap melalui pendampingan ini seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman, kompetensi dan keterampilan dalam menyusun LKJIP dan Pohon Kinerja yang berkualitas.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk terus memperkuat komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Acara ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Yanneri Andreas Panjaitan dan Willy Rifokto Kesuma Dharmawan, Tim SAKIP Kaltara dan Tim SAKIP dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara.

(dkisp)

Lampaui Target RPJMD, Kaltara Tinggalkan Status Desa Sangat Tertinggal

TANJUNG SELOR-Sejak tahun 2023, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tidak memiliki desa yang berstatus sangat tertinggal. Hal ini disampaikan Gubernur Dr. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum pada upacara peringatan Hari Desa tahun 2025 yang digelar di Lapangan Agatis, Rabu (15/01).

Ia mengatakan, saat ini Kaltara memiliki 55 desa dengan status tertinggal. Sementara itu, 241 desa berstatus berkembang, 79 desa berstatus maju, dan 72 desa berstatus mandiri.

“Pencapaian ini telah melampaui target RPJMD hingga tahun 2024,” katanya.

Melihat Kaltara dari luas wilayahnya, 92,74 persen adalah wilayah desa dengan jumlah 447 desa yang tersebar di 4 kabupaten. Berujuk dari data ini, Gubernur Zainal memberikan apresiasi kepada 3.296 aparatur pemerintahan desa.

“Pembangunan desa berarti pembangunan sebagian besar wilayah provinsi kita. Untuk itu, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 3.296 orang aparatur pemerintahan desa, atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kesempatan ini, Gubernur Zainal menyampaikan, Pemprov Kaltara melalui DPMD dan dinas terkait berperan aktif dan memfasilitasi pemerintah desa agar dapat berprestasi di tingkat regional maupun nasional.

Beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih desa adalah Desa Malinau Kota yang meraih juara desa teladan peningkatan kapasitas aparatur desa dari Kemendagri; kedua, Desa Apung Bulungan meraih juara lomba desa tingkat provinsi dan mengikuti lomba di tingkat regional Kalimantan/Sulawesi, dari Kemendagri; ketiga, Desa Sungai Limau, Sebatik yang dinobatkan sebagai Desa Anti Korupsi oleh KPK RI; serta Desa Sebawang, Kabupaten Tana Tidung mendapatkan anugerah desa wisata oleh Kementerian Pariwisata.

“Prestasi-prestasi ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kalimantan Utara mampu bersaing dan menjadi teladan di tingkat nasional. Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini,” pujinya.

Selain itu, momentum Hari Desa ini baginya menjadi waktu yang tepat melestarikan budaya dan tradisi lokal. Hal ini akan menjadi identitas dan kekuatan komunitas desa.

“Mari kita dorong inovasi dan kreativitas masyarakat desa, seperti pengembangan produk unggulan dan sektor pariwisata desa. dengan demikian, desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya,” tutupnya.

Usai upacara, Gubernur Zainal menyerahkan secara simbolis pemberian bibit pendukung ketahanan pangan di desa. Upacara ini dihadiri Sekretaris Daerah Dr. Suriansyah, M.AP, Forkopimda Kaltara, Kepala Dinas dan Pejabat di Lingkunga Pemprov Kaltara, ASN/PPPK/Non ASN Pemprov Kaltara, dan kepala desa/perangkat desa se-Kaltara.

(dkisp)

Bupati Laura Ramah Tamah Dengan Pangdam VI Mulawarman

Bupati Laura : Rencana Kabupaten Nunukan sebagai salah satu medan latihan tempur, masyarakat diberikan Informasi secara detail dan lengkap.

NUNUKAN- Kunjungan kerja Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha beserta rombongan ke Kabupaten Nunukan disambut hangat oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid SE MM Ph D beserta jajaran, Selasa (14/1/2025) malam.

Malam ramah tamah sekaligus makan malam di RM Sayn Nunukan menjadi sambutan selamat datang kepada rombongan.

Salah satu rangkaian kunker Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha beserta rombongan yaitu melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan terkait dengan terpilihnya Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Medan Latihan Tempur TNI AD.

Mengawali sambutannya, Laura mengucapkan selamat datang di kabupaten Nunukan.

“Ijinkan saya atas nama Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Nunukan mengucapkan selamat datang di Kabupaten Nunukan kepada bapak Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha beserta rombongan.

“Kunjungan ini merupakan satu kehormatan bagi kami, karena kami selalu percaya bahwa dalam setiap pertemuan akan selalu menumbuhkan harapan dan kerjasama yang lebih baik di masa depan,” ucap Laura.

Dijelaskannya juga bahwa keberadaan dan kiprah TNI tidak lepas dari kehidupan masyarakat di kabupaten Nunukan.

“Dalam sejarahnya, keberadaan dan kiprah Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Kolaborasi dan kemanunggalan antara TNI dan masyarakat Nunukan bahkan sudah terjalin kuat jauh – jauh hari sebelum Kabupaten Nunukan berdiri”, tambahnya.

Laura juga menyampaikan wilayah kabupaten Nunukan jauh sebelumnya telah menjadi medan pertempuran.

“Dimulai dari Era Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia di tahun 60-an, wilayah Kabupaten Nunukan sudah menjadi medan pertempuran antara TNI dan Tentara Kerajaan Malaysia, ketika muncul konflik di perairan Ambalat sekitar tahun 2005, TNI kembali menjadikan wilayah di Kabupaten Nunukan sebagai medan persiapan pasukan. Dan sebagai daerah perbatasan, wilayah di Kabupaten Nunukan juga menjadi daerah operasional Pasukan Pengaman Perbatasan yang personilnya selalu mengalami pergantian secara rutin,” tuturnya.

Lebih lanjut Laura mengatakan bahwa dari semua pengalaman tersebut Pemerintah dan Masyarakat menyambut dengan tangan terbuka ketika ada rencana sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Nunukan akan dijadikan sebagai medan latihan tempur.

“Semua itu menunjukkan, betapa kuat dan eratnya hubungan antara TNI dan masyarakat di Kabupaten Nunukan selama ini, hubungan itu terbina dengan begitu baik, saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain, maka ketika saat ini muncul rencana untuk menjadikan salah satu wilayah di Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Medan Latihan tempur, kamipun menanggapinya dengan tangan terbuka. bagi kami, sepanjang untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka apapun akan kami berikan dengan penuh ke-Ikhlasan dan kebesaran hati,”ujarnya.

Laura berharap sebelum kegiatan berlangsung agar TNI dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang berada disekitarnya agar tidak menimbulkan kekagetan dan keresahan.

Kami tentu berharap agar pemilihan salah satu wilayah di Kabupaten Nunukan sebagai area latihan tempur ini tidak menimbulkan kekagetan dan keresahan di tengah Masyarakat. kami berharap, agar kiranya masyarakat juga diberikan informasi secara detail dan lengkap tentang apa saja yang akan dilakukan oleh TNI nanti.

Saya juga bersyukur malam hari ini kita, TNI, Pemerintah dan masyarakat bisa duduk satu meja, berdiskusi dan saling bertatap hati untuk menyamakan visi misi dan harapan kita di masa depan,”tutup Laura.

(PROKOMPIM)

Persiapan Tanam Jagung Serentak 1 Juta Hektar, Menteri Pertanian Rakor Bersama Polda Se Indonesia.

NUNUKAN- Dalam rangka kesiapan penanaman jagung serentak 1 juta hektar di lahan perkebunan atau lahan lainnya dalam rangka mendukung swasembada pangan Tahun 2025, Polda se Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi bersama Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P secara virtual, Senin (13/1/25).

Rapat tersebut juga dihadiri Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Prihasto Setyanto., M. Sc, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Friendy P. Sihotang, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo, Inspektur Pengawasan Umum Polri Irjend Dedi Prasetyo, Cahyaningtiyas Rispinatri Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Perum Bulog.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Nunukan Muhtar mewakili Bupati Nunukan bersama Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas beserta jajarannya, Lurah Nunukan Selatan, Lurah Nunukan Timur, Perwakilan PT. NJL, Perwakilan PT. Inhutani Nunukan, serta Ketua Kelompok Tani Nunukan juga mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual di Aula Pertemuan Polres Nunukan.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P menyampaikan arahannya.

Menteri Pertanian RI Andi Amran menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kepolisian RI yang telah memberikan dukungan dalam sektor pertanian sesuai dengan arahan Presiden RI tanggal 9 Desember 2024.

“Beliau memerintahkan kepada kita semua agar kita mencapai swasembada yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya.” ungkapnya.

Andi Amran juga mengatakan bahwa telah berdiskusi bersama Kapolri tentang rencana pencapaian swasembada jagung di Tahun 2025, yang akan melaksanakan tanam perdana jagung yang rencananya akan dilaksanakan serentak pada tanggal 15 Januari 2025.

Indonesia pada Tahun 2015 mengimpor jagung sebanyak 3,5 juta ton, pada tahun 2016 impor sebanyak 1,3 ton, dan berbalik di tahun 2018 menjadi ekspor sebanyak 380.000 ton ke beberapa negara dan merupakan satu prestasi yang pernah di raih.

“Para Kapolda, Kapolres di seluruh Indonesia, kedepan mimpi kita adalah menaikkan produktifitas, menaikkan produksi yang mana di tahun 2023-2024 berkisar 15 juta ton. Kita akan naik menjadi 16 juta ton apabila target yang kita canangkan tercapai itu akan mencapai 23 juta ton dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Inspektur Pengawasan Umum Polri Irjend Dedi Prasetyo, menyampaikan berdasarkan data statistik (BPS) untuk periode Januari – September 2024 total impor jagung mencapai 967,9 ribu ton.

Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa ada 4 program Gugus Tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu Program yang pertama Perkarangan Pangan Bergizi. Berdasarkan data statistik jumlah seluruh desa sekitar 83.971, jumlah polisi penggerak 27.383, sedangkan jumlah desa yang terinput sekitar 33.646.

Untuk program kedua, pemanfaatan lahan produktif target lahan jagung 1 juta ha, Total lahan yang sudah tercapai 329.929 ha, yang belum tercapai 670,071 ha ini merupakan target tahun 2025.

Program ketiga, pengawasan distribusi. Pengawasan bantuan pemerintah, pengawasan penggunaan bantuan pemerintah, pengawasan distribuai hasil pangan.

Kemudian untuk program keempat, relrutmen Bakomsus ketahanan pangan yang sudah direkrut sekitar 600 orang, yang terdiri dari 336 orang Bakomsus pertanian, 91 orang Bakomsus peternakan, 73 orang Bakomsus perikanan, 50 orang Bakomsus kesehatan masyarakat, 50 orang Bakomsus gizi.

Sementara itu, berdasarkan Rapat Koordinasi bersama Kapolda Kaltara Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa sesuai data Kementan total untuk wilayah Kaltara terdapat 4 Polres yang menjadi pengembang jagung di lahan perkebunan dengan target luasan 9007,52 Ha.

“Untuk data luasan lahan perkebunan yang telah terkonfirmasi yakni 124,94 Ha. Sedangkan lahan kelapa sawit yang masih TBM seluas 15.476,77 Ha yang terbagi wilayah Polres Bulungan 3.041,15 Ha, Wilayah Polres Tana Tidung 12.435,62 Ha. Masih terdapat kekurangan lahan belum terkinfirmasi sesuai target Kementan yakni 8882,58 Ha,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas secara terpisah dalam wawancaranya menyampaikan untuk program suasembada jagung Polres Nunukan akan terus mendukung penuh apa yang menjadi program dari pemerintah.

“Tentunya dari jenjang Mabes Polri telah memberi perintah kepada Polda dan polres, tentunya untuk menyikapi ini kita sudah berusaha untuk menyediakan lahan yang sedianya ditargetkan untuk Polres Nunukan sekitar kurang lebih 2.771 Ha lebih yang haris disiapkan,”ujarnya.

Menurut Bonifasius, untuk lahan itu sendiri dari Polres Nunukan akan dipenuhi secara berjenjang, untuk saat ini lahan yang tersedia dari Polres Nunukan maupun Polsek sekitar 106 Ha, yang akan dijadikan lahan untuk menanam jagung untuk mendukung ketahan pangan.

(PROKOMPIM)