PKL dan UMKM Mantapkan Dukungan untuk Pramono-Rano: Jakarta Butuh Pemimpin untuk Rakyat, Bukan Elit


Jakarta-Berandankrinews.com
Pemilihan Gubernur Jakarta adalah momentum penting yang melibatkan suara 8,2 juta warga, bukan hanya segelintir elit. Pemimpin Jakarta harus menjadi sosok yang merakyat, tangguh, dan tulus melayani, bukan pemimpin yang terombang-ambing oleh ambisi pribadi atau tekanan elit politik. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, yang menegaskan dukungan penuh PKL dan UMKM se-Jakarta terhadap pasangan calon Pramono-Rano untuk memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran.
20 November 2024
“Jakarta butuh gubernur yang memahami denyut nadi rakyat kecil. Pemimpin yang melayani 650 ribu PKL dan UMKM Jakarta, bukan mereka yang hanya melayani kepentingan elit,” ujar dr. Ali Mahsun. Ia menambahkan bahwa dukungan dari tokoh besar seperti Presiden Jokowi kepada salah satu pasangan calon tentu merupakan hak politik, namun tidak boleh mengesampingkan fakta bahwa setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama.

Bagi komunitas PKL dan UMKM, lanjut dr. Ali, endorsement dari elit justru menjadi pemicu semangat baru untuk memperkuat solidaritas dan soliditas. “Semakin banyak dukungan dari elit politik kepada pasangan lain, semakin kuat tekad kami. Endorsement ini menjadi adrenalin yang mempersolid kebulatan suara kami untuk memenangkan Pramono-Rano dalam satu putaran,” tegasnya.

Sebagai pemimpin APKLI, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), dr. Ali menilai bahwa Jakarta memerlukan pemimpin yang sepenuhnya berpihak pada rakyat. “Satu suara PKL atau UMKM sama berharganya dengan satu suara dari elit politik. Kami ingin gubernur yang benar-benar hadir untuk rakyat, bukan hanya tampil demi kepentingan segelintir orang.”

Dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara, PKL dan UMKM se-Jakarta terus memantapkan koordinasi dan menyatukan langkah. Mereka percaya bahwa Pramono-Rano adalah pasangan yang mampu membawa Jakarta menjadi kota yang inklusif, ramah bagi pelaku usaha kecil, dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.

Catatan
Dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed adalah Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia (APKLI), Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI). Ia dikenal sebagai aktivis yang konsisten memperjuangkan hak-hak PKL dan UMKM di Indonesia.

Perundingan Bipartit Tidak Menemui Titik Terang, Serikat Buruh Dan Manajemen PT. SIL SIP Sebakis Akan Melanjutkan Tahap Mediasi Bersama Disnaker Nunukan

NUNUKAN Tindak lanjut aksi damai oleh Serikat Buruh PT. SIL SIP Sebakis beberapa waktu lalu akibat dari PHK sepihak yang dilayangkan oleh pihak Manajemen PT. SIL SIP Sebakis terhadap salah satu karyawannya yang juga merupakan Ketua Serikat Buruh

Diketahui sebelumnya aksi damai itu berlangsung selama dua hari namun tuntutan dari aksi tersebut tidak kunjung diindahkan oleh pihak Manajemen PT. SIL SIP Sebakis sehingga jalan penyelesaiannya berlanjut hingga ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan pada Rabu, 20 November 2024

Dijelaskan oleh Sekretaris Serikat Buruh PT. SIL SIP Sebakis “Muhammad Saenal” Mengungkapkan pertemuan ini masih dalam proses Bipartit antara pihak Serikat Buruh dan Manajemen PT. SIL SIP Sebakis. Dalam pertemuan tersebut Saenal juga mengatakan tidak menemui jalan penyelesaian dimana kedua belah pihak masih bertahan pada keputusan masing-masing

“Sebenarnya yang kami lakukan ini proses Bipartit namun dalam proses ini tidak ada penyelesaian dimana tuntutan kami kepada pihak Manajemen untuk mencabut PHK yang dilayangkan kepada Pak Maksimum Bana selaku Ketua Serikat Buruh tidak diindahkan” Ujar Saenal

Saenal Juga mempertanyakan PHK yang dilayangkan kepada Bapak Maksimus Bana oleh pihak Manajemen PT. SIL SIP jangan sampai sebuah praktik Union Busting dari pihak perusahaan sebab alasan untuk mem-PHK Pak Maksi bersifat mendesak serta menggunakan alibi dengan pelanggaran yang pada kebenarannya sudah berlangsung 1 Tahun berlalu dan telah menempuh jalan penyelesaian secara damai, untuk itu proses Bipartit ini pada kesimpulannya tidak menemui jalan penyelesaian dan akan dilanjutkan mediasi yang akan difasilitasi oleh Disnaker Kab. Nunukan

“Pada pertemuan ini kami sepakat untuk tidak sepakat dan kami akan lanjutkan kembali ke Disnaker artinya akan dimediasi oleh pihak Disnaker” Tegas Saenal

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Industrial Disnaker Kab. Nunukan “Marsel Keraf” Mengatakan Sebagaimana mekanisme yang  diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebelum masuk ke tahap Mesiasi atau pertemuan Bipartit terlebih dahulu diadakan perundingan Bipartit antara Serikat Buruh dan Pihak Perusahaan, selanjutnya bila perundingan tersebut gagal maka salah satu pihak atau kedua belah pihak boleh mencatatkan pengaduan kepada Disnaker untuk menempuh jalan mediasi

Sebagaimana sebelum perundingan Bipartit antara Serikat Buruh dan pihak Manajemen PT. SIL SIP Sebakis tidak menemukan kesepakatan untuk itu Marsel mengungkapkan pihaknya senantiasa bersedia dan menunggu pengaduan dari kedua belah pihak untuk dilanjutkan tahap penyelesaian mediasi yang difasilitasi oleh Disnaker Kab. Nunukan

“Kami dalam hal ini menunggu dan membuka diri dari kedua belah pihak untuk mencatatkan pengaduan guna menyelesaikan masalah ke tahap berikutnya yaitu mediasi yang akan difasilitasi oleh Disnaker Kab. Nunukan” Tutupnya

Sejauh ini yang menjadi catatan pihak Manajemen PT. SIL SIP Sebakis masih enggan mengklarifikasi terkait PHK yang dilayangkan terhadap salah satu karyawanya kepada Media ini.

Indra Lawetoda (Tim Redaksi)

264 PPPK Kelas Kabupaten Nunukan Ikuti Orientasi

NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui BPSDM Provinsi Kaltara, menggelar kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kelas kabupaten Nunukan tahun 2024. Selasa (19/11)

Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Utara di hadiri Asisten Administrasi umum, dan didampingi kepala BKPSDM kabupaten Nunukan dan seluruh peserta Orientasi PPPK.

Mewakili Bupati Nunukan Asisten Administrasi umum Drs. Syafarudin membacakan sambutan Bupati mengucapkan selamat kepada bapak – ibu sekalian yang sudah dinyatakan lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan kabupaten Nunukan.

Lebih lanjut Syafarudin mengatakan tercatat sebanyak 264 orang lolos menjadi PPPK kabupaten Nunukan, yang terdiri atas angkatan pertama : penyuluh pertanian 3 orang, tenaga kesehatan 108 orang, guru 21 orang ; angkatan kedua : pemadam kebakaran 86 orang ; guru 46 orang.

Bila dikelompokkan dalam kualifikasi jabatannya peserta orientasi PPPK kali ini terdiri atas : guru 67 orang, pemadam kebakaran 86 orang, tenaga kesehatan 108 orang, dan penyuluh pertanian 3 orang.

“Menjadi PPPK, artinya sudah resmi menjadi bagian dari aparatur sipil negara, dan bergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia. keberhasilan menjadi PPPK ini dimaknai sebagai rejeki dan anugerah dari Allah SWT yang harus diterima dengan penuh rasa syukur. karena di luar sana, ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan orang yang sedang antri dan sangat berharap bisa menjadi PPPK”, ungkap Bupati dalam naskah sambutannya.

Selanjutnya, sebagai pembina kepegawaian di pemerintah kabupaten Nunukan, Bupati pada kesempatan ini mengingatkan bahwa sejak menerima surat keputusan tentang pengangkatan sebagai PPPK, maka sudah terikat dengan sumpah – janji, nilai – nilai dan norma yang harus dipegang dan dipatuhi bersama.

“Jadikan profesi PPPK ini sebagai ladang untuk menanam kebaikan sebanyak mungkin, supaya kita bisa mendapatkan kepuasan bathin, serta bisa mencintai profesi dan pekerjaan ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam sambutannya melalui via zoom mengatakan selamat pada peserta yang sudah diangkat PPPK dan hari ini akan mengikuti Orientasi.

“Saya berharap jaga baik-baik sikap dan perilaku kita jangan sampai jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan dimana pun kita bertugas, sudah diatur dalam undang-undang tentang ASN maupun PPPK”, harapnya.

Lebih kanjut Sekprov berpesan untuk peserta orientasi agar tingkat kompetensi pelayanan publik semakin berkualitas, seperti majerial, sosialkultural dan teknis. Kompetensi secara prinsip ada tiga yaitu pertama pengetahuan ,keterampilan dan prilaku, sikap dan karakter terutama pelayanan publik.

Dengan adanya orientasi ini Sekprov berharap semakin meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para peserta untuk menjadi PPPK di pemerintah kabupaten Nunukan.

“Teruslah pada jalur kebaikan dan berikan terbaik untuk masyarakat dan pemerintah kabupaten Nunukan”, harapnya .

(PROKOMPIM)

DPK Pemkab Nunukan Gelar Bimtek Peningkatan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Dalam Menerapkan Sistem Automasi Perpustakaan Terintegrasi InlisLite

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan Asisten Perintahan dan Kesra Setda H. Abdul Munir membuka Bimtek Peningkatan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Dalam Menerapkan Sistem Automasi Perpustakaan Terintegrasi InlisLite. Selasa (19/11) 24).

Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di ruang pertemuan lantai I Kantor Bupati Nunukan ini dihadiri Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Nunukan Hj. Erlina serta menghadirkan Narasumber Abrar Nasbey, Pranata Komputer Ahli Muda Pusat Data dan Informasi Perpusnas dan diikuti 38 Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah yang berada di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan.

Dalam sambutan yang dibacakan H. Abdul Munir, Bupati Laura menyambut baik dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nunukan serta narasumber yang telah melaksanakan kegiatan bimtek kali ini.

“Kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung Nunukan sebagai Kabupaten Literasi berbasis Inklusi Sosial,” ujarnya.

Dalam sambutannya Bupati juga menyampaikan bahwa melalui perpustakaan digital, diharapkan agar setiap sekolah dapat mengimplementasikan gerakan literasi dengan enam komponen dasar yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial dan literasi kewargaan sebagai promosi sekolah.

“Melalui kesempatan ini pula, saya meminta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), dan register perpustakaan,” ungkapnya.

Menurut Bupati Laura, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar perpustakaan dapat dikelola dengan baik. Sehingga keberadaan perpustakaan dan kelengkapan administrasi menjadi jelas.

“Ketika ada pihak swasta ingin membantu, maka legalitas perpustakaan yang dibutuhkan sudah tersedia,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu pula, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Nunukan Hj. Erlina juga menyampaikan sambutannya.

H. Herlina mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya bimtek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengelola perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan dan mempersiapkan akreditasi perpustakaan sekolah.

“Dengan adanya automasi perpustakaan berbasis web menggunakan aplikasi inislite, pelayanan perpustakaan bisa menjadi lebih cepat dan akurat, terutama dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perpustalaan mulai dari pengolahan bahan pustaka, managemen keanggotaan, sirkulasi, inventatis koleksi, statistic pengunjung dan kegiatan operasional perpustakaan lainnya,”ungkapnya.

(PROKOMPIM)

Dukung Program Binaan WBP, Lapas Nunukan Terima Kunjungan DKPP

NUNUKAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan terima kunjungan kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Nunukan dalam rangka mendukung program pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sekaligus memantau pengembangan program ketahanan pangan di lingkungan Lapas pada Selasa (19/11/2024).

Selaku Kepala Lapas Nunukan, Puang Dirham menjelaskan bahwa program pertanian ini merupakan bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan, sehingga ketika mereka bebas, mereka memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk mencari nafkah.

“Kami berharap sinergi dengan Dinas Pertanian ini dapat terus berlanjut, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun bantuan teknis,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mukhtar meninjau berbagai program pertanian yang telah dijalankan di Lapas.

Ia menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Lapas Nunukan dalam mengintegrasikan program pembinaan warga binaan dengan pengembangan sektor pertanian.

“Kami sangat mendukung langkah ini karena tidak hanya membantu pembinaan keterampilan warga binaan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan masyarakat luas,” ujarnya.

Diharapkan kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian dan Lapas Nunukan dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan masyarakat binaan.

Selanjutnya akan dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara Lapas Nunukan dan Dinas Pertanian dalam hal sosialisasi dan penyuluhan serta pendampingan proses Ketahanan Pangan yang dilakukan serta akan diberikannya bantuan pupuk dan Bibit Tanaman yang akan di tanam di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lanuka.

(Lapas Kelas IIB Nunukan/nam)