NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, Faridah Ariyani membuka secara resmi kegiatan sosialisasi gugus tugas Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK-PMI) yang merupakan bagian dari kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan itu diselenggarakan sehingga pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah bersinergi bersama-sama memastikan pemenuhan kebutuhan yang layak serta perlindungan bagi anak keluarga PMI. Kegiatan tersebut menghadirkan langsung narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Dra. Hj. Arsanah.
Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK-PMI) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.
Dalam kegiatan sosialisasi gugus tugas Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Nunukan, Faridah menyampaikan 3 hal yang menjadi fokus utama, yaitu (1) melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengelolaan remitansi sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi PMI dan keluarga, (2) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan (3) menjamin pemenuhan hak-hak keluarga PMI.
Harapannya dengan adanya gugus tugas tersebut setiap bagian lembaga atau instansi yang ada memiliki pemahaman tentang peran masing-masing dalam bina keluarga pekerja migran Indonesia dan dapat berkontribusi untuk merancang dan menerapkan program.
“Jadi saya menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini agar terbentuk sinergitas kebijakan dalam bina keluarga pekerja migran bersama pemerintah Kabupaten Nunukan dengan GT-BK-PMI. Saya berharap dengan ditetapkannya kebijakan yang kuat dapat melindungi dan membina keluarga migran di Kabupaten Nunukan”, ujar Faridah.
(PROKOMPIM/Nam)
