Nunukan, Berandankrinews.com–Beginilah kondisi jalan poros di Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik, Nunukan.
Jalan Poros yang diberi nama Jl Yos Sudarso wilayah Rt. 02 ini tampak sangat memprihatinkan, Kepala Desa Tanjung Karang, Anir dan Stafnya telah membuat rambu peringatan untuk penguna jalan agar berhati-hati melintas di jalan tersebut, karena Jalan tersebut sudah mulai retak.
Saat dikonfirmasi melalui via Whatsapp, Anir mengatakan bahwa, Jalan tersebut sudah mulai retak dan drainase yang ada dibawah jalan sudah tertutup sehingga air tertampung tidak mengalir ke luar.
Disampaikan, kita baru meninjau kembali bersama Babinsa dan Baninkamtibmas karena jalan ini sudah mulai parah, sementara kami memasang tiang dengan diikatkan kantong plastik berwarna putih.
“Ini agar pengendara juga dapat melihat jalan yang sudah runtuh,” kata Anir, Kamis (7/1/19)
Anir berharap pihak pemerintah yang mengurusi jalan poros dapat segera meninjau dan langsung melakukan perbaikan terhadap jalan tersbut, karena jalan itu merupakan satu-satunya warga Desa Tanjung Karang dan Desa lainnya.
“Kami harap, Pemerintah khususnya Pemprov Kaltara bisa meninjau jalan poros ini, kami sangat berharap jalan ini dapat diperbaiki karena ini merupakan satu-satunya jalan kami. Kalau sudah terputus haruskah kami berputar melewati bukit menangis,” Ujarnya. (Rusli/Dhian)
TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com–Pembangunan gedung kantor Sekretariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang berlokasi di Jl Kolonel Soetadji, Tanjung Selor (eks kantor Gubernur Lama) tahun ini kembali dilanjutkan. Tahapan yang akan dikerjakan, yakni pembangunan struktur pondasi.
Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Sudjadi mengungkapkan, bangunan Gedung Sekretariat Pemerintah Provinsi (Pemprov), yang nantinya juga akan difungsikan sebagai Kantor Gubernur itu, telah memasuki pengerjaan tahap kelima.
Saat ini, kata Sudjadi, prosesnya sudah masuk pada tahap persiapan dokumen lelang. “Tahun ini, kita laksanakan pekerjaan struktur pondasi. Di antaranya, dilaksanakan bore pile untuk dinding penahan tanah atau yang kita sebut dengan pekerjaan soldier pile, terang Sudjadi.
Diungkapkan, saat ini tim DPUPR-Perkim masih melakukan persiapan dokumen lelang. Termasuk penyusunan HPS atau Harga Perkiraan Sendiri yang digunakan untuk perhitungan biaya atas pekerjaan/jasa. Ini sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
Kita masih dalam tahap penyusunan HPS. Mengenai alokasi biaya pekerjaan nanti akan kita sesuaikan dengan anggaran yang ada, unggap Sudjadi. Ditambahkan, bangunan ini nantinya memiliki dua lantai basement untuk pemenuhan fasilitas areal parkir kendaraan.
Sebagai informasi, pada tahap sebelumnya pembangunan gedung Sekretariat Provinsi dilakukan pengerjaan pengadaan tiang pancang beserta pemasangannya. Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46 miliar itu, kini sudah 100 persen selesai dikerjakan.
Untuk diketahui, proyek pembangunan gedung kantor ini tidak dikerjakan secara kontrak multiyears atau tahun jamak, tetapi dikerjakan secara parsial. (**/humas Pemprov Kaltara)
Tanjung Selor, Berandankrinews.com–Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie sebelum melakukan kunjungan kerja ke Sebatik Nunukan, pagi tadi menyempatkan untuk melantik kepada para Eselon dilingkungan Pemprov Kaltara, Senin (14/01/2019).
Pada Apel pagi tadi, Irianto menyampaikan dalam setiap organisasi, komunitas atau kelompok, termasuk di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara, ada tiga sifat orang yang di dalamnya,
Yaitu, baik, sedang (tidak baik juga tidak buruk) dan ketiga bersifat buruk.
Baik, dimaksud di sini, tak hanya dalam sifat dan sikap. Namun juga dalam pekerjaan.
Begitupun sebaliknya, buruk tak hanya dalam sifat, sikap maupun kedisiplinan saja. Tapi buruk dalam pekerjaannya. Ini yang patut kita waspadai. Karena biar pun hanya sedikit yang berbuat buruk, semua akan merasakan dampaknya.
Untuk itu, Kata Irianto Lambrie, mulai 2019 ini akan ada ketegasan. Akan ada punishment atau sanksi tegas bagi yang berbuat buruk. Baik berupa pemberhentian dari jabatannya, maupun memberhentikan dari ASN.
Sebaliknya bagi yang telah berbuat baik, yang sudah memberikan kontribusi untuk Kaltara akan kita berikan reward.
Dia juga menginginkan pada 2019 ini ada perubahan di Pemerintahan Provinsi Kaltara yang lebih baik.
“Lakukan inovasi, kurangi atau bahkan hilangkan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi,” Tutur Irianto.
Irianto juga berpesan Kepada para pejabat eselon yang baru saj dilantik, agar untuk segera menyesuaikan dan juga menyelesaikan administrasi pada OPD sebelumnya.
“Kalau ada tanggung jawab kendaraan dinas, segera serahterimakan dengan baik,” Paparnya.
Usai apel, sebelum berangkat melakukan kunjungan kerja ke Sebatik, Irianto juga menerima kunjungan Branch Manager PT Bank Tabungan (BTN) Kantor Cabang Samarinda.
Tujuan kedatanganya di Tanjung Selor untuk menyampaikan bahwa, Bank BTN akan meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi Cabang di Tarakan.
Gubernur Kaltara sangat mengapresiasi rencana Bank BTN untuk membuka cabang baru di wilayah Kaltara.
“Tentunya hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltara yang ingin memiliki perumahan, karena Bank BTN merupakan bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat,” Kata Irianto.
Menurutnya, Produk yang menjadi andalan pada Bank BTN adalah Kredit Perumahan Rakyat (KPR) BTN Subsidi, yaitu kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan.
Apalagi saat ini, di ibukota Kaltara pengembangan perumahan memiliki peluang besar, karena Pemprov Kaltara akan membangun Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi.
Tidak hanya itu, berdasarkan laporan dari Branch Manager PT. Bank Tabungan, Yasmin, bank BTN juga memiliki produk KPR BTN Platinum, yaitu kredit pemilikan rumah dari Bank BTN untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun non developer.
“Baik untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah belum jadi (indent) maupun take over kredit dari bank lain,” Ujar Irianto (**/Humas Pemprov Kaltara).
Tanjung Selor, Berandankrinews.com- Selasa (9/1), Sebanyak 13.940 jiwa warga kurang mampu di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang belum bisa menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, karena tak mampu membayar premi.
Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengatakan, Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Tahun ini Insya Allah warga kita ini tetap dapat menikmati layanan kesehatan gratis tersebut.
“Melalui program Kaltara Sehat, dengan kartu Kaltara Sehat atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara nasional, kita akan membantu membayarkan premi warga kurang mampu ini,”Kata Irianto.
Dia menuturkan, Sebanyak 13.940 jiwa warga kurang mampu itu, akan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah JKN-KIS atau Kaltara Sehat dengan premi yang dibayarkan oleh pemerintah.
Ini merupakan komitmen, sekaligus melanjutkan program Kaltara Sehat yang telah berjalan sejak 2017 hingga saat ini.
Lanjutnya, Untuk mendanai pembayaran premi tersebut, Pemprov Kaltara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,045 miliar melalui pagu anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara. Tiap PBI tersebut akan menerima bantuan pembiayaan sebesar Rp 23 ribu per bulan.
“Insya Allah, komitmen kita untuk mencapai status UHC (Universal Health Coverage) 100 persen di 2019 dapat tercapai,” Ujar Irianto
Dia juga mengatakan, PBI yang preminya dibiayai Pemprov Kaltara ini, juga merupakan bentuk konsistensi Pemprov Kaltara memenuhi komitmen proporsi pembiayaan program JKN-KIS 40 berbanding 60.
Yakni, dari total kebutuhan anggaran premi PBI JKN-KIS di Kaltara, 40 persen menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltara. Sementara 60 persen lagi, jatah pemerintah kabupaten/kota.
Dia berharap, program tersebut dengan komitmennya yang sama, juga dapat direalisasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Kaltara. Hal ini untuk mempertahankan status UHC.
Sebagai informasi, pada Oktober 2018, sedianya Provinsi Kaltara telah mencapai status UHC dengan total cakupan PBI sebesar 98,37 persen atau sebanyak 635.401 jiwa telah terjamin layanan JKN-KIS atau Kaltara Sehat.(*/Humas Pemprov Kaltara).
Berandankrinews.com, Tanjung Selor-Bertempat di Lapangan Agatish Tanjung Selor, dihari kelima Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara melaksanakan apel pertama di 2019.
Diawal tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih penghargaan dari Kementerian Agama.
Kaltara dinilai sebagai provinsi terbaik pertama dalam hal kerukunan kehidupan beragama, dan meraih Harmony Award 2018.
Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengatakan, Ini menjadi tanggung jawab besar bagi kita untuk merawat dan menjaga apa yang menjadi makna dari penghargaan ini.
Ia mengatakan, pada rapat staf Rabu lalu, setiap kepala OPD berkomitmen untuk mengkoreksi apa yang belum tepat sebelumnya. Sehingga tak terjadi kesalahan berulang.
Menurutnya, Memang ada kepala OPD yang bekerja dengan baik, cukup baik dan mengecewakan. Pada saatnya nanti, akan ada evaluasi untuk digantikan. Dari itu, saya minta komitmen yang disampaikan kepala OPD, laksanakan secara berjenjang.
Pada 2019 tantangan akan semakin kompleks. Kita akan hadapi beberapa event nasional, seperti Pilpres dan kegiatan lain yang multidimensi. “Ini butuh kepekaan dan kecerdasan,” Katanya.
Irianto menururkan, Mengikuti perkembangan dan kemajuan yang dicapai negara kita. Di antaranya, dalam keterlibatan penggunaan IT. Jangan biasakan kerja menunggu perintah, mengharapkan promosi jabatan atau lainnya.
“Bekerjalah yang baik. Tetap berhati-hati dalam penggunaan anggaran karena kita akan dievaluasi, segera tindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan,”Ujar Irianto. (**/Humas Pemprov Kaltara)
