NUNUKAN – Belakangan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan menjadi sorotan publik lantaran sejumlah masyarakat merasa dirugikan dikarenakan tidak tersedianya blangko e-KTP.
Apalagi, masyarakat yang berada di dapil tiga yang sudah keluar biaya transportasi banyak untuk ke pulau Nunukan namun hasilnya mengecewakan lantaran tidak terlayani akibat blangko kosong.
Menanggapi hal itu, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan pun tidak tinggal diam. Mereka langsung melakukan sidak ke kantor Disdukcapil Nunukan, sekira pukul 9.30 WITA, Senin (4/11/2019).
Dari hasil sidak itu, Wakil Ketua I DPRD Nunukan, H. Irwan Sabri (HIS) mengaku telah melihat langsung melihat pelayanan publik tersebut. Bahkan, pihaknya juga melakukan diskusi mengenai persoalan blangko.
“Nah, masalah sekarang ketersediaan dana. Anggaran mereka tidak ada katanya. Sementara kalau kita mau ambil blangko itu kita harus jemput bola dan melakukan pengajuan,” terangnya.
Dalam pengajuan ini, kata dia, tidak semua langsung di deal kan. Artinya, jika dilakukan pengadaan seribu blangko maka yang diberikan dari pusat hanya 500 hingga 700 blangko.
“Kita jug diskusi bersama capil. Memang kita melihat anggaran mereka miris sekali. Mereka cuman dikasih Rp 1,2 miliar. Sementara mereka memiliki 60 pegawai yang harus digaji, belum lagi biaya lainnya,” pungkasnya.
Menurutnya, jika melihat asas manfaat dan sebagainya, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. “Karena ini juga kepentingan masyarakat kita. Saya rasa kalau masih ada cela kita untuk menambahkan anggaran mereka kenapa tidak. Ya ini kalau kita berpikir asa manfaatnya,” ujarnya.
Dia berharap dengan adanya sidak ini, bukan semata untuk mencari-cari kesalahan. Namun sidak ini juga bagian dari mitra bagaimana kabupaten Nunukan bisa nyaman untuk peningkatan pelayanannya. “Kasian masyarakat kita. Contoh datang dari dapil 3 membuat KTP tapi sampai di Nunukan ternyata kosong,” tutupnya.
Reporter, Irwan/charles
