TANJUNG SELOR – Keseriusan pemerintah dalam memantau perkembangan inflasi yang hampir terjadi di seluruh dunia terlihat dari jalinan komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah.
Setelah mendengarkan arahan Presiden Ir. Joko Widodo dan pemaparan informasi terkait pengendalian inflasi daerah minggu lalu, rapat koordinasi pengendalian nasional kembali digelar, Senin (30/01/2023).
Rapat koordinasi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan secara bulanan dan mingguan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hadir mengikuti secara daring, Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. H. Suriansyah, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, S.E., M.Si, Kepala Biro Ekonomi Rohadi, S.E., M.AP, Kepala Disperindagkop Kaltara, Dra. Hj. Hasriani, dan OPD terkait.
Selain itu, turut hadir perwakilan dari Danrem 092/Mrl, Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kaltara, dan Kadin Kaltara.
Membuka sekaligus memimpin rapat, Mendagri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D memberikan waktu kepada beberapa stakeholder untuk memaparkan kondisi terkini serta upaya yang sedang dilakukan.
Beras menjadi atensi pada rapat tersebut karena frekuensinya tiga kali mengalami kenaikan, disusul dengan minyak goreng.
“Memang dari data yang ada, makanan menjadi penyumbang pertama inflasi. Khusus beras memasuki musim panen, kita harus betul-betul agar produksi dari petani kita dapat terserap untuk kesejahteraan petani. Jangan sampai beras impor masuk diwaktu panen ini sehingga mengakibatnya harganya jatuh, petani akan kesulitan,” ungkapnya.
Untuk pembahasan selanjutnya kedepan, ia akan mengundang Bulog membahas/berdiskusi mengenai pemasaran dan distribusi ke daerah-daerah.
Ia menambahkan, yang perlu juga diwaspadai dengan angka proxy inflasi ini melihat trend 20 komoditas dan akan di tambah lagi beberapa komoditas jasa.
“Ini akan diKeletahui inflasi mingguan tiap daerah,” katanya.
Untuk minyak sendiri, permintaan Minyak Kita lebih diminati masyarakat daripada minyak premium.
Pada rapat ini diungkapkan, minimnya pasokan bukan disebabkan masalah produksi, melainkan pendistribusiannya.
(dkisp)
