TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), secara daring (virtual) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (13/2/2023) kemarin di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltara.
Sebagai infromasi, berdasarkan hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan trend yang sangat baik di awal tahun 2023, inflasi berada diangka 5,28 persen.
Menurut data hasil rilis BPS, inflasi pada bulan Januari 2023 sebesar 0,34 persen (mtm) yang tersebar pada enam wilayah di Indonesia. Yakni Sumatera tertinggi di Kota Gunungsitoli sebesar 1,87 persen.
Sementara Jawa tertinggi berada di Kota Cirebon 1,17 persen, Kalimantan tertinggi di Kota Singkawang 0,45 persen, Sulawesi tertinggi di Luwuk 0,74 persen, Maluku Papua tertinggi di Kota Sorong 0,96 persen, dan untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara inflasi tertinggi di waingapu 1,16 persen.
Penyumbang Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, secara (mtm) sebesar 0,30 persen dan (yoy) 1,51 persen terdiri dari komoditas beras, cabe merah, cabe rawit dan bawang merah.
Secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kota Solok Sumatera Barat, dengan nilai Indikator Perubahan Harga (IPK) 7,25 persen. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku dengan nilai IPH -6,78 persen.
Dimana komoditas penyumbang kenaikan harga pada minggu kedua Februari 2023 adalah beras di 147 kabupaten/kota (delapan provinsi), bawang merah 130 kabupaten/kota (13 provinsi) dan minyak goreng di 105 kabupaten/kota (11 provinsi).
Sedangkan untuk bahan pangan dengan fluktuasi harga tertinggi yaitu cabe merah yang sangat signifikan terjadi di 101 kabupaten/kota pada 11 provinsi di Indonesia.
Dalam pengendalian inflasi di awal tahun, Menteri Dalam (Mendagri) Negeri Tito Karnavian meminta dan agar memastikan pasokan pangan di masing-masing daerah terpenuhi.
Pemerintah di daerah juga diharapkan dapat selalu bekerjasama dengan Bulog terkait pemantauan stok pangan di daerah.
“Koordinasi harus terus dijaga, pantau terus stoknya berapa, cukup berapa hari, cek lokasi pasar, berapa stagnisasi harganya. Berikan subsidi supaya harga tetap stabil,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Tito juga menyampaikan bahwa, dalam hal ini Menteri Pertanian (Mentan), sudah bersurat kepada seluruh gubernur di Indonesia terkait dengan pemantauan dan pasokan pangan.
Ia mengingatkan terkait adanya kendala pengendalian inflasi dan pangan pada masing-masing daerah harap melapor ke Pemerintah Pusat. Satgas Pangan RI dan TNI juga siap membantu pengendalian inflasi yang terjadi di daerah sesuai intruksi Presiden.
“Tetap melaksanakan 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif),” ungkapnya.
Hadir mengikuti secara daring Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diantaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara dan Biro Perekonomian Kaltara. Selain itu, turut hadir Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara serta perwakilan dari Danrem 092/Maharajalila.
(dkisp)
