NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya memangkas rentang kendali dalam pelayanan publik. Berbagai upaya dilakukan untuk mewuwujudkan pemerataan dalam pembangunan di segala lini terutama terbuka dan terbangunya sarana transportasi.
Dan sebagai bentuk keseriusan dalam hal tersebut, Pemkab Nunukan tengah berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membuka Bandara Perintis di wilayah pedalaman Sebuku sebagaimana Bandara yang ada di Krayan saat ini.
“Ini adalah bentuk upaya Pemkab Nunukan dalam memangkas rentang kendali. Karena kita ketahui bahwa transportasi adalah salah satu sarana vital bagi masyarakat,” tutur Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Nunukan Robby Nahak kepada Pewarta, Rabu (18/9/2019).
Menurut Robby, pihaknya saat ini tengah menseriusi rencana tersebut melalui koordinasi intens dengan Kementerian Perhubungan. Pemerintah Pusat, ungkap Robby, sangat mendukung rencana Pemkab Nunukan tersebut dengan segera akan menyipkan Tim Perencanaan sebelum Bandara tersebut dibangun. Bandara Perintis, lanjut Robby, tak seperti Bandara Regional pada umumnya.
Pasalnya, pesawat yang akan landas dan terbang hanya pesawat kecil semacam Susi Air. Sehingga anggaran pun menurut Robby tak kan menelan terlalu banyak pendanaan.
“Paling lebar 30 hingga 40 meter dan panjang 600 hingga 800 meter. Kalaupun nantinya bandara tersebut akan bertambah maju dan pesat, kebijakan dari Pemerintah pasti akan menyusul,” papar Robby.
Selain karena tekat Pemkab Nunukan yang berkomiten membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan dalam pembangunan, bandara tersebut juga sebagai sikap antisipasi terhadap perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Setelah Ibu Kota Negara terbangun nantinya, suka atau tidak suka pasti akan ada gelombang eksodus ke Ibu Kota dan sekitarnya. “Kita jangan lagi berfikir kalau masyarakat Nunukan ini adalah masyarakat tertinggal. Karena saat Ibu Kota Negara terwujud nantinya, Nunukan ini akan seperti Bogor, Bekasi dan wilayah sekitar Jakarta pada saat ini,” tandasnya.
Pun apabila ada yang mengkait-kaitkan rencana Pemkab Nunukan tersebut adalah terselip motif politik karena mendekati Pilkada (sebagaina diketahui Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menyatakan diri kembali akan berlaga di Pilkada 2020), Robby menilai anggapan masyarakat tersebut sah-sah saja.
Namun ia menegaskan bahwa yang dilakukan Pemkab Nunukan adalah semata-mata demi terciptanya kesejahteraan yang merata untuk masyarakat Nunukan. “Kalau sedikit-sedikit dikaitkan dengan misi politik, berarti kita tidak boleh membangun apapun selama memerintah? Obyektif lah. Karena kepentingan rakyat itu jauh lebih penting daripada kepentingan politik dan misi pribadi,” pungkas Robby.(***)
