NUNUKAN – Melanjutkan agenda penjaringan aspirasi Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Klatara) Masa Sidang Ke – 1 Tahun 2024 di Nunukan Arming, SH adakan penjaringan aspirasi bersama masyarakat Jl. Brigada, Persemaian, Nunukan Barat pada Jumat, 15 November 2024

Dikatakan oleh Anggota DPRD Provinsi Kaltara Dapil Nunukan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) “Arming, SH” bahwa dalam penjaringan aspirasi bersama warga persemaian ada beberapa persoalan yang menjadi catatan dan atensi sebagai perwakilan rakyat berupa perbaikan jalanan sebagai kelancaran aktivitas transportasi, pemberdayaan kelompok tani, kebutuhan akan ketersediaan air bersih dan bantuan perbaikan rumah ibadah

“Ada beberapa yang dikeluhkan mereka yang pertama persoalan jalan terhitung hampir 10 tahun ini tidak terealisasi, selain itu juga persoalan yang dihadapi oleh masyarakat persemaian yang menjadi catatan saya yaitu yang pertama ada kelompok tani, yang kedua mereka butuh air bersih, mereka butuh bantuan untuk rehab gereja dan masjid” Ungkap Arming

Legislator muda ini berharap kedepanya setiap persoalan yang ada di masyarakat selalu menjadi atensi bersama baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten serta pemerintah daerah saling bahu membahu dan berkolaborasi untuk bersama-sama membangun daerah agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat selalu diprioritaskan

Salah satu warga Jl. Brigada, Persemaian, RT 29 Nunukan Barat “Erma” menanggapi kunjungan Reses Anggota DPRD Kaltara Arming, SH diharapkan mampu menjawab segala persoalan masyarakat Persemaian yang hingga hari ini belum banyak tersentuh program pemerintahan

“Reses ini sangat bagus, masyarakat diarahkan untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan, apa permasalahan di wilayah mereka dan itu sudah kami sampaikan tadi bahwa banyak hal yang diperlukan oleh masyarakat terutama jalanan dan air bersih” Turut Erma

“Harapanya apa yang kubutuhkan disini dapat direalisasikan untuk betul-betul buktikan kerja nyata karena masyarakat disini belum banyak mendapat sentuhan program pemerintah daerah” Tutupnya

Indra Lawetoda (Tim Redaksi)

NUNUKAN – Dalam rangka Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Sidang Ke – 1 Tahun 2024 di Nunukan  sebagaimana dalam penjaringan aspirasi ada keluhan masyarakat terkait rumah singgah yang menampung keluarga kurang mampu dan orang sakit beralamat di Jl. Pesantren, Nunukan Tengah pada Jumat, 15 November 2024

Anggota DPRD Kaltara Komisi III “Arming, SH” mengungkapkan kunjungannya kali ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penjaringan aspirasi yang digelar pada Kamis, 14 November 2024 di Jl. Rimba Nunukan Tengah

” Hari ini sebelum melaksanakan agenda Reses di Persemaian kita sempatkan mengunjungi rumah singgah yang berada di Jl. Pesantren, Nunukan Tengah sebagai bagian dari tindak lanjut penjaringan aspirasi yang kita laksanakan di Jl. Rimba” Ungkap Arming

Dalam kunjungan tersebut Sang Legislator Muda ini menuturkan terdapat 3 rumah ditemui yang dibangun atas inisiasi Bapak Petrus  untuk menampung keluarga yang kurang mampu serta turut prihatin dengan kondisi rumah yang memprihatinkan sehingga Ia sempatkan menyisipkan bantuan seadanya untuk membantu sedikit dari yang masih kekurangan

“Saya melihat 3 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan, ada yang dindingnya terbuat dari seng, tidak punya kipas dan sebagainya saya tergerak menjadi atensi saya pribadi sempat saya memberikan sembako serta membelikan 1 unit kipas angin” Tuturnya

Arming Berharap kedepannya hal ini menjadi perhatian pemerintah khususnya Dinas Sosial agar mereka dapat diberikan bantuan agar mereka bisa nyaman melangsungkan hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak

“Harapan kami sebagai Anggota DPRD Provinsi Kaltara kita bahu membahu, bisa menjadi perhatian pemerintah dari dinas sosial khususnya untuk dapat memberikan perhatian ini sehingga bisa didata diberikan bantuan yang kiranya membantu mereka untuk terus melangsungkan hidup dan mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak” Harap Arming

Indra Lawetoda (Tim Redaksi)

NUNUKAN – Aksi Damai yang digelar oleh Serikat Buruh PT. SIL/SIP Sebakis masih terus berlanjut hingga hari ini Jumat, 15 November 2024. Keberlanjutan dari aksi tersebut hingga hari ini akibat dari tidak ada proaktif dan responsifnya pihak manajemen PT. SIL/SIP terhadap tuntutan dari Serikat Buruh

Dikatakan oleh Sekretaris “M. Saenal” Antusiasme karyawan sangat luar biasa sampai hari ini, walaupun mendapatkan surat panggilan dari manejemen, meraka tak pernah gentar dan mundur untuk mempertahankan dan membela ketua Serikat buruh yang di PHK.

“Semalam kami juga telah melakukan rapat internal, terkait permasalahan yang dihadapi oleh pak maks, PHK pak Maks ada kaitannya dengan aksi mogok resmi yang kami lakukan beberapa minggu yang lalu, dan kami juga mendapatkan informasi dari orang baik yang kami rahasiakan namanya, PHK pak maks dilatarbelakangi juga oleh orang yang haus akan jabatan dengan gaji kurang lebih 20 juta/perbulan, tapi semoga saja itu tidak benar” Ungkap Saenal

“Jika memang benar sungguh miris mendengar hal seperti itu, hanya persoalan gaji dan jabatan, orang tersebut berusaha mengeluarkan  ketua kami dari PT.SIL/PT.SIP” Sambungya

Upaya-upaya untuk diadakannya proses mediasi telah dilaksanakan, mulai dari bantuan pihak Kepolisian dan perwakilan Dinas Tenaga Kerja, namun pihak Manejemen masih banyak alasan yang tidak masuk akal untuk diadakannya mediasi penyelesaian masalah

“Dan sampai pagi ini juga belum ada itikad baik dari manejemen untuk menemui kami” Tutur Saenal

Saenal juga berharap dari manejemen pusat PT. SIL/PT.SIP dalam hal ini pemilik perusahaan Ibu Hartati Murdaya mengambil sikap tegas terkait apa yang telah dilakukan oleh Manajemen PT.SIL /PT. SIP  kepada Ketua Serikat Buruh saudara Maksimus Bana, serta mengharapkan peran dari Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam hal ini Bupati dan DPRD untuk menyikapi persoalan yang ada di PT.SIL/PT.SIP.

Indra Lawetoda (Tim Redaksi)

NUNUKAN – Rapat Paripurna Ke – 7 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2024 – 2025 Pandangan Umum Atas Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda Tentang APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan pada Kamis, 14 November 2024

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa tersebut dihadiri oleh 18 Anggota DPRD dan Bupati Nunukan yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum serta unsur FORKOPIMDA Kabupaten Nunukan

Ketua DPRD Nunukan “Hj. Leppa” dalam penyampaian pandangan masing-masing Fraksi Pemda Kabupaten Nunukan diharapkan dapat menindaklanjuti pandangan tersebut yang akan dijelaskan pada Rapat Paripurna berikutnya

“Adapun catatan-catatan dan pendapat dari Fraksi diharapkan untuk mendapatkan penjelasan jawaban dari Pemerintah Daerah yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna berikutnya” Tegas Hj. Leppa

Saat yang sama dalam penyampaian pandangan umum  Fraksi Gerindra yang diutarakan oleh Ketua Fraksi “Dr. Andi Mulyono, SH.,MH” menyoroti hingga saat ini dalam kenyataannya tercipta struktur APBD tidak seperti yang diharapkan, struktur APBD hanya menyajikan informasi tentang jumlah pendapatan dan penggunaan dana sedangkan informasi tentang keadaan yang dicapai, keadaan dan kondisi ekonomi serta potensi tidak tergambarkan dengan jelas

Lebih Lanjut Fraksi Gerindra telah melakukan analisis secara cermat terhadap nota keuangan Rancangan APBD Tahun anggaran 2025, dengan demikian Fraksi Gerindra memiliki pandangan diataranya mengapresiasi Penyusuna RAPBD Tahun 2025 yang komperhensif dan sistematis

Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya pembangunan SDM yang inovatif berkualitas dan berdaya saing, Fraksi Gerindra juga menyatakan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengawalan keuangan dan pelayanan publik, Pemda diharapkan melakukan evaluasi berkala untuk optimalisasi realisasi pendapatan dan belanja, selanjutnya persoalan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD tetapi hanya bergantung pada kenaikan biaya transfer maka hal tersebut merupakan sirkulasi yang masih dikatakan ironis  dengan demikian meminta agar kinerja pungutan pajak daerah terus dikaji hingga akhir tahun 2025

Terhadap penurunan belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp. 306.486.134 Fraksi Gerindra meminta penjelasan faktor penyebab terjadinya penurunan angka yang cukup signifikan, tentunya ini akan jadi pertanyaan besar bagaimana penurunan Bansos yang seharusnya menjadi hak masyarakat, Fraksi Gerindra meminta kepada Pemda terkait akan menyalurkan Bansos untuk secara cermat pendataan penerimaan bantuan tetap mengdepankan standar kepatutan dan kelayakan serta jangan tidak tepat sasaran

“Jangan hanya keluarga tertentu yang mendapatkan bantuan sosial namun tidak merata” Tegas Andi Mulyono

Andi Mulyono dalam mengakhiri pandangan umum menekankan kepada Pemda untuk tidak menganggap pandangan fraksi ini hanya kegiatan normatif atau seremonial tetapi juga menjadi acuan dalam pembahasan-pembahsan selanjutnya

Indra Lawetoda (Tim Redaksi)