TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Kementerian Peruhubungan (Kemenhub) kembali memberikan bantuan hibah kapal pelayaran Indonesia (Pelra) kepada pemerintah daerah. Salah satu daerah yang mendapatkan bantuan adalah Propinsi Kaltara.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara Taupan Madjid mengungkapkan, dari tiga kapal itu, dua diantaranya akan didistribusikan ke Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. Sedangkan satunya akan dikelola oleh Pemprov Kaltara. “Penggunaan Kapal Pelra ini nantinya sebagai angkutan orang dan barang,” jelas Taupan, Senin (15/4).
Penyerahan kapal dengan ukuran 35 gross tonage (GT) itu diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi kepada sejumlah daerah. Taupan menyebutkan, kapal ini jarak dekat ini memiliki kapasitas angkut 24 penumpang dengan kecepatan 9 knot. “Kapal ini juga dapat mengangkut 10 ton barang, dengan 5 orang awak kapal. Nantinya Kapal ini berfungsi sebagai pengangkut barang dan orang dengan jarak dekat,” katanya.
Taupan mengungkapkan, sebelum mendapatkan hibah kapal dari Kemenhub. Pemerintah daerah terkait, seperti Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung sudah menyampaikan usulan ke pemerintah pusat. Ia menyebutkan, pertimbangan Kaltara mendapatkan 3 unit itu, karena letak geografis provinsi termuda di Indonesia ini berada di perbatasan. “Untuk penggunaannya nanti, akan ada penyerahan terlebih dahulu dari Pemprov Kaltara ke Pemkab Nunukan dan KTT, setelah itu nanti daerah yang akan mengelolanya,” bebernya.
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi dalam sambutannya menjelaskan, pembagian kapal ini selain untuk meningkatkan konektivitas juga untuk mengembalikan dan meningkatkan kearifan lokal Kapal Phinisi yang dikenal dengan ketangguhan mengarungi samudra. Namun demikian, dalam perkembangannya pemerintah berupaya untuk mengembangkan kapal baik dari sisi desain agar lebih efisien dan memiliki daya tahan lebih kuat. “Pemerintah tentu berharap agar kapal tersebut memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan,” imbuhnya.
Budi berharap agar pemerintah daerah yang menerima kapal bisa mengelola dan memanfaatkan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan konektivitas antar daerah baik untuk kepentingan penumpang maupun barang.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kemenhub Agus H Purnomo mengatakan, sebanyak 12 unit kapal pelayaran rakyat (pelra) tersebut memiliki ukuran 35 GT, dari yang pada tahun sebelumnya juga telah menyerahkan 24 unit kapal Pelra kepada pemerintah daerah.
Pada Tahun Anggaran 2018, Kemenhub telah menyelesaikan pembangunan 94 unit kapal pelra yang seluruhnya akan dan sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah, yang membutuhkan akses konektivitas. Agus mengingatkan keselamatan pelayaran harus tetap menjadi prioritas dan diharapkan agar semua pihak dapat bersama-sama mewujudkannya karena keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama.
Kapal Pelra yang dibangun oleh Kemenhub telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan keselamatan yang cukup modern dan lengkap, seperti perlengkapan keselamatan seperti jaket keselamatan, perlengkapan pencegahan kebakaran, perlengkapan navigasi, radio komunikasi dan pencegahan pencemaran, serta tetap memperhatikan aspek kenyamanan penumpang.
Pemerintah akan terus menggulirkan program pembangunan kapal Pselra, karena masih banyak daerah yang membutuhkan, serta banyaknya pelabuhan yang tidak bisa melayani kapal besar.(humas)
