NUNUKAN – Imigrasi Kelas II TPI Nunukan gelar siaran pers terkait penegakan hukum keimigrasian di Kabupaten Nunukan sepanjang tahun 2023, bertempat di aula kantor Imigrasi Nunukan, Senin (11/12/2023) sore.
Dalam setahun ini, upaya penegakan hukum keimigrasian mengalami peningkatan signifikan, dimana menciptakan atmosfer ketegasan serta langkah-langkah penindakan diambil secara penuh kebijakan.
Sebelumnya, kantor Imigrasi Nunukan menjadi pusat perhatian seiring dengan intensitas operasi penindakan yang semakin meningkat, mengarah pada penahanan dan deportasi terhadap pelanggar hukum imigrasi.
Selaku Kepala Kantor Imigras Kelas II TPI Nunukan, Ryan Aditya, A.Md.Im., S.H., M.Si mengungkapkan beberapa penindakan administratif keimigrasian di Kabupaten Nunukan sepanjang tahun 2023.
“Kantor Imigrasi Nunukan melaksanakan Tindak Administratif Keimigrasian berupa Projustitia terhadap 2 WN Pakistan (HR dan RA) yang dikenakan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 134 huruf b UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana (HR) divonis hakim dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan, sedangkan (RA) divonis hakim dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan,” ujar Ryan Aditya.
“Selain itu kantor Imigrasi Nunukan melaksanakan Tindak Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian terhadap 44 Warga Negara Asing asal Malaysia dan Filipina yang dideportasi melalui Pelabuhan Internasional Tunon Taka Nunukan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta dan Pelabuhan Bitung Manado,” sambungnya.
“Juga penindakan terhadap Warga Negara Asing yang tinggal lebih lama di Indonesia (overstay) yakni warga negara Malaysia, Singapura, Perancis, USA, Thailand, Australia dan Filipina, dimana bervariasi dari 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 19 hari, lalu diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.000.000 per hari sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” terang Kepala Kantor Imigrasi Nunukan.
Selanjutnya, hal tersebut merupakan upaya keras Kantor Imigrasi Nunukan untuk mengatasi pelanggaran keimigrasian menghasilkan dampak yang signifikan.
Tidak hanya sebagai langkah penindakan, tetapi tindakan ini juga memberikan sinyal kuat tentang tekad pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan warga.
Lalu, Ryan Aditya menyampaikan bahwa beberapa penindakan keimigrasian merupakan komitmen terhadap keamanan Nasional.
“Keberhasilan Kantor Imigrasi Nunukan dalam penegakan hukum selama tahun 2023 menjadi cerminan dari komitmen penuh terhadap keamanan nasional.
Bersama dengan itu, Kepala Kantor Imigrasi Nunukan tersebut berharap dengan berbagai upaya dilakukan bisa menciptakan lingkungan yang baik.
“Adapun diantara upaya yang dilakukan, diharapkan peredaran orang dan kebijakan keimigrasian dapat dikelola dengan lebih efektif, mendukung terciptanya lingkungan yang aman, adil, dan teratur di wilayah Nunukan,” tutup Kepala Kantor Imigrasi Nunukan.
(Meri,Neni/Nam)
