Adapun empat Raperda tersebut yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau, dan Raperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah. Dan iikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltara, forkopimda Kaltara, unsur pimpinan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hadir pula diantaranya Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Dr. Yansen TP. M. Si., Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marjanus, S.T., Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi M Akbar MD, SE.,MM serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Kaltara, H Muhammad Fandy.
Paripurna diawali pembacaan laporan akhir oleh Pansus masing-masing Raperda, pandangan akhir fraksi DPRD Kaltara. Dilanjutkan dengan sambutan dan pandangan Gubernur Kaltara, diakhir dengan penandatanganan berita acara dan surat keputusan tentang persetujuan masing-masing Raperda menjadi Perda.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa setiap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk produk-produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.
Dalam proses perancangan hingga penyempurnaan Raperda tidak lepas dari berbagai kendala. Menurutnya, persetujuan rancangan peraturan daerah ini merupakan bagian dari proses legislasi daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kaltara Utara, yang dimulai dari tahapan perancangan, penyusunan dan pembahasan.
“Berbagai kendala telah kita rasakan bersama dalam proses pembahasan, namun kita tetap bersatu dalam semangat dan sinergi dalam proses pembahasan untuk menyempurnakan Raperda ini,” katanya.
Diantara Raperda yang telah disetujui ialah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
“Untuk Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan upaya pemerintah untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Ini sebagai bentuk kesiapan kita mengantisipasi meningkatnya pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi”, imbuh Gubernur.
Selanjutnya tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau, peraturan ini merupakan kebijakan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan.
“Dan yang terakhir adalah Raperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif di Provinsi Kaltara,” beber Gubernur.
Gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembahasan dan menyempurnakan Raperda tersebut. Untuk tahapannya selanjutnya, Pemerintah Daerah akan secepatnya melakukan permohonan Nomor Register (Noreg) ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
“Mudah-mudahan kerja keras yang telah kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat Kaltara”, tutupnya.
(dkisp)
