NUNUKAN,– Menanggapi Nota Pengantar RAPBD Bupati Nunukan tahun anggaran 2023, Fraksi Partai Demokrat memberikan empat rekomendasi terhadap Nota pengantar keuangan tersebut.
Menurut Juru Bicara Fraksi Demokrat, Darmawansyah, Kondisi keuangan Pemkab Nunukan untuk tahun depan belum mencerminkan keprihatihan eksekutif sebagai pengguna anggaran.
Keprihatinan yang dimaksud masih banyak kegiatan bukan merupakan kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan.
Karena itu Fraksi Demokrat menyampaikan empat catatan strategis sebagai rekomendasi dari pelaksananaan RAPBD 2023.
Pertama, Instruksi kementrian keuangan bahwa alokasi dana intensif daerah digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah.
“ Kami Fraksi Demokrat menyampaikan hal ini dan menjadi perhatian bersama, sebagai contoh kenaikan BBM Subsidi menyebabkan laju inflasi yang tentunya semakin menyulitkan masyarakat.” Kata Dramawansyah.
Terkait hal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan kebijakan Makro dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Nunukan.
Kedua, Fraksai Demokrat meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendorong tumbuhnya sentra ekonomi UMKM atau ekonomi kreatif.
Menurut pengamatan Fraksi ini, Pemerintah daerah belum serius mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
Padahal jika melakukan hal ini dapat meningkatkan Pendapatan AsIi Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan.
“ Dapat kita lihat target pemerintah daerah tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya,” ungkapnya.
Ketiga, Fraksi demokrat meminta agar sebaran kegiatan dan pemerataan pembangunan daerah di seluruh kecamatan memperhatikan asas keadilan.
Keempat, Fraksi Demokrat meminta penjelasan lebih rinci mengenai rencana alokasi dan peruntukan terhadap belanja tak terduga dalam Nota Keuangan RAPBD 2023.
“ kami menyarankan agar Pemerintah Daerah tetap fokus pada pemulihan ekonomi terutama pelaku usaha kecil dan senantiasa memperhatikan catatan LHP BPK, jangan sampai ada realisasi belanja tak terdugatidak sesuai dengan peruntukannya maupun prioritas dan kebutuhan di lapangan,” tutup Darmawansyah.
(Humas DPRD Kab.Nnk)
