Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar selalu siap menghadapi berbagai situasi. Salah satunya dengan penyetaraan jabatan struktural yang menjadi jabatan fungsional.

Menurutnya, esensi dari penyetaraan dalam jabatan fungsional ini adalah agar terciptanya iklim birokrasi yang lebih dinamis dan profesional.

“Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memberi pemahaman bagi pejabat pengelola kepegawaian dan pejabat fungsional dari dinamika regulasi yang mengatur,” kata Gubernur pada Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemprov Kaltara, Kamis (14/9).

Gubernur mengungkapkan proses penyederhanaan birokrasi terus dilakukan di Kaltara. Hal ini merupakan wujud mengimplementasikan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai bagian dari upaya Reformasi Birokrasi.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memangkas panjang alur birokrasi sehingga dapat bergerak secara inovatif adaptif dan responsif.

Turut hadir Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, dan Kepala Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, A. Darmuji, S.Sos., M.Si secara daring (Zoom Meeting) serta seluruh forkopimda.

“Adanya regulasi ini harus kita sosialisasikan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh instansi kepegawaian di lingkup provinsi dan kabupaten/kota,”tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum, menerima kedatangan Tim Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Pertemuan itu berlangsung di Kuliner Tepian Kayan (Kulteka) di Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (13/9/2023) malam.

Pertemuan ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam perencanaan pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Pengadilan Tinggi (PT) yang akan dibangun di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Adapun rombongan dipimpin oleh Bapak H. Sahwan, SH., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI. Hadir sejumlah anggota tim terampil lainnya seperti Rosfiana, SH., M.H (Kepala Biro Perlengkapan), Fany Widia, SE., MM (Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang dan Biro Perlengkapan), Arif Hidayat, SE., M.H (Kasubbag Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang dan Biro Perlengkapan), Indah Wahyuni, SE, M.M (Kasubbag Bimbingan dan Monitoring Program Biro Perencanaan dan Organisasi), Rustimah, A.Md., SH.,M.M (Kasubbag Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi), serta Desy Putriani Purwastuti, SE, (Staff PPNPN Biro Perlengkapan).

Dalam pertemuan tersebut, Tim Teknis MA RI dengan tekad kuat menyatakan komitmennya untuk segera memulai pembangunan gedung PTA dan PT di KBM Tanjung Selor.

“Kami sudah melakukan survei lokasi, dan rencananya, pembangunan akan dimulai pada tahun 2024,” kata Ketua Tim MA RI, H. Sahwan.

Sementara Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyambut baik upaya MA RI untuk segera membangun gedung PTA dan PT di wilayah Provinsi Kaltara.

“Pemprov sangat mendukung pembangunan ini, dan kami berharap pembangunan tersebut dapat segera terealisasi,” ujar Gubernur Kaltara.

Seperti yang diketahui, pembangunan gedung PTA dan PT memegang peran penting dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Kaltara. Gedung ini diharapkan akan menjadi pusat pelayanan hukum yang modern dan efisien di wilayah Kaltara, sekaligus menjadi simbol penegakan hukum yang kuat di daerah.

“Semoga proyek ini sukses dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr Bustan SE.,M.Si. membuka Sosialisasi Sistem Data Terpadu Monitoring Pengadaan Barang / Jasa (SIMADU MORASA) dan Workshop Penyusunan Dokumen Pemilihan bagi Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Luminor, Tanjung Selor.

Kegiatan workshop juga dihadiri langsung Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Amir Hamsyah dan perwakilan seluruh perangkat daerah Kaltara.

“Kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa hari ini dan itu harus disikapi. Dan kita semua dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga proses pengadaan sesuai dengan target dan kebutuhan baik kebutuhan perangkat daerah maupun kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara,” kata Bustan.

Pengadaan barang dan jasa tentu saja akan menimbulkan potensi permasalahan apabila tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Sehingga harus disikapi oleh semua tingkatkan pengetahuan keterampilan.

Ia mengatakan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam segala bidang menjadi kebutuhan. Sehingga proses pengadaan harus sesuai dengan target dan kebutuhan dari perangkat daerah maupun kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

“Salah satu tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kaltara yaitu memberikan pembinaan dan advokasi kepada pelaku pengadaan,”jelasnya.

Karena itu ia berharap kepada peserta untuk mampu mengikuti kegiatan sesuai dengan penugasan dari instansi masing-masing.

“Kita harapkan dapat meningkatkan profesionalisme yang diberikan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional,” tutupnya.

(dkisp)