Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) akan melaksanakan survei pra Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Kepastian ini disampaikan Ketua PWI Nunukan, Taslee di Kantor PWI Nunukan, Jumat (23/2/2024).

Survei pra Pilkada 2024 yang dijadwalkan Litbang PWI merupakan upaya konkrit PWI dalam memastikan terpenuhinya hak publik dalam memperoleh informasi yang benar, tepat, akurat dan berimbang sesuai kaidah jurnalistik.

Selain itu, dijelaskan Taslee, survei Litbang PWI akan memberikan gambaran awal kepada masyarakat tentang figur-figur populer dan potensial yang akan menjadi bakal calon kepala dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Badan Litbang PWI akan bekerja secara mandiri. Puluhan anggota PWI Nunukan akan terlibat dalam menjalankan program ini,” ungkap Taslee.

Landasan kerja Litbang PWI Nunukan sepenuhnya mengacu pada ketentuan PD PRT PWI tahun 2024 serta Surat Keputusan PWI Nunukan Nomor : 007-PGS/PWI-NNK/II/2024. Hasil survei Badan Litbang selanjutnya diumumkan ke publik secara berjenjang.

Sementara itu, Ketua Tim Litbang PWI Budi Anshori mengatakan, saat ini Badan Litbang sedang menyusun dan merangkum teknis dan panduan kerja sebelum tim diturunkan ke lapangan.

“Tahap awal sebelum turun ke lapangan adalah menyusun kerangka dan acuan kerja. Kami juga sedang menyiapkan jumlah dan sebaran responden yang akan di survei,” terang Budi.

Terpisah, Juru Bicara Badan Litbang PWI, Adharsyah menjelaskan, sesuai ketetapan Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2024.

Selanjutnya, disampaikan Adharsyah, Litbang PWI akan melakukan survei secara spesifik terhadap figur-figur potensial pilihan masyarakat yang diperkirakan akan bertarung pada Pilkada Nunukan maupun Pilkada Kalimantan Utara.

“Konsen pada survei ini adalah figur-figur potensial pilihan masyarakat yang akan maju bertarung sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Nunukan, serta bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara,” rinci Adharsyah.

Dia kemudian menegaskan, tujuan utama program survei ini fokus pada penyajian aspirasi publik. Selain itu, keterlibatan responden merupakan bentuk perlibatan masyarakat secara aktif dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

(tim)

NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan gelar media gathering dengan tema Kawal Masa Tenang Tanpa Kampanye dan Pelanggaran untuk Pemilu yang Luber dan Jurdil serta Memperingati Hari Pers Nasional ke-78 di Rio’s Coffe & Shisha Nunukan, Sabtu (10/02/2024) malam.

Terlihat hadir berbagai wartawan media di lingkungan Kab.Nunukan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan.

Selaku Ketua Bawaslu Nunukan, Yusran menyampaikan bahwa masa kampanye telah berakhir sehingga partai politik (Parpol) tidak lagi boleh melakukan kegiatan selain bimbingan teknis (Bimtek) saksi.

“Nanti di jam 23.59 malam tahapan pemilu yakni masa kampanye telah selesai, jadi para parpol tidak lagi boleh melakukan kampanye ataupun kegiatan dengan indikasi mengajak, visi misi ataupun berbau kampanye tetapi untuk kegiatan bimtek saksi bisa dilakukan hanya saja tidak boleh ada unsur-unsur kampanye,” ujar Yusran.

Lebih lanjut, Yusran mengatakan Bawaslu memiliki beberapa strategi pencegahan pelanggaran dalam tahapan masa tenang Pemilu 2024.

“Starteginya diantaranya himbauan kegiatan aktivitas kampanye kepada peserta pemilu tidak lagi dilakukan, melakukan himbauan kepada peserta pemilu untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK), berkoodinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dan stakeholder terkait untuk penertiban APK, lalu mitigasi dan percepatan pengawasan adanya potensi pemilih pemula yg belum melakukan perekaman identitas, melakukan patroli dan pengawasan secara serentak di tiap tingkatan,” terang Yusran.

“Melakukan patroli dan pengawasan secara serentak disetiap tingkatan, berkordinasi dengan kepolisian, peserta pemilu, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya untuk mencegah terjadinya mobilisasi massa, politik uang, ancaman, intimadasi dan lain-lain, lalu melakukan pemetaan terhadap potensi masyarakat yang belum terakomodir dan terdaftar sebagai pemilih, selanjutnya melakukan himbauan KPU agar seluruh logistik sampai sesuai dengan sebagaimana mestinya,” sambungnya.

Bersama dengan itu, Yusran mengatakan bahwa pada tahapan masa tenang, Bawaslu Nunukan telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya daftar pemilih khusus (DPK) dalam jumlah besar.

“Kita sudah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi untuk terjadinya pembludakan untuk DPK sehingga kemungkinan bisa terjadi pelanggaran pemilu, tetapi kami belum bisa membeberkan dimana daerah-daerah tersebut,” kata Ketua Bawaslu Nunukan.

Lalu, Ia juga mengingatkan kepada seluruh wartawan Kab.Nunukan untuk tidak lagi memasang ataupun mengiklankan peserta pemilu pada medianya masing-masing.

Sementara terkait kegiatan peserta pemilu pada saat masa kampanye, Ketua Bawaslu Nunukan membeberkan bahwa terdapat 214 pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh peserta pemilu.

“Terdapat 214 kali pertemuan tatap muka pada masa kampanye diantaranya 119 untuk caleg DPRD Kabupaten, caleg provinsi 69 kali, DPR RI sebanyak 24 kegiatan, 1 DPD dan 1 Capres-Cawapres,” terang Yusran.

Kegiatan terbanyak digelar oleh parpol PKS, diikuti PBB, Nasdem, Demokrat dan partai peserta pemilu lainnya.

Adapun saat hari pertama tahapan masa tenang, Bawaslu Nunukan akan melakukan penertiban APK berbentuk stiker pada mobil pribadi ataupun angkutan umum.

Juga Bawaslu Nunukan akan melakukan penindakan terhadap peserta pemilu yang belum menertibkan APK ataupun pelanggaran yang terjadi pada masa tenang pemilu 2024.

(Nam/Nam)