Diusulkan Rp 588,7 Miliar, Cakup Revitalisasi Sarpras Sekolah

JAKARTA – Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan 2023 direncanakan mencakup revitalisasi sarana prasarana serta pembangunan sekolah baru untuk mendukung peningkatan partisipasi siswa dan pembelajaran berkualitas yang inklusif.

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meminta agar pemanfaatan DAK dapat dikelola secara maksimal. Salah satunya sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di provinsi termuda ini.

Sesuai kewenangannya, DAK 2023 oleh Pemprov Kaltara diusulkan untuk pembangunan baru satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Jadi berdasar laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara hingga 18 juni 2022, kita (Pemprov) telah menginput sebanyak 926 usulan, dengan pagu anggaran Rp 588,7 miliar,” kata Gubernur, Senin (20/6).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Drs Teguh Henri Susanto, M.Pd mengungkapkan ketersediaan anggaran DAK-Fisik 2023 diperkirakan turun sebanyak 17 persen atau sekitar Rp 10,4 triliun dibanding DAK 2022.

Ia menuturkan turunnya nilai DAK 2023 menyebabkan pengelolaan DAK kedepan harus dilakukan secara optimal dan fokus pada penajaman. Hal ini menurutnya agar alokasi DAK 2023 dapat lebih signifikan dan secara bertahap menyelesaikan sasaran.

“Sesuai arah kebijakan DAK-Fisik 2023, DAK 2023 difokuskan pada penajaman. Diantaranya lokasi prioritas pembangunan berdasarkan kesesuaian prioritas nasional dan major project nasional, isu, tahapan target yang akan dituntaskan, serta kawasan prioritas,” ujar Teguh.

Teguh menjelaskan khusus bidang pendidikan, pengusulan dilakukan melalui menu usulan berdasarkan referensi. Dimana perangkat daerah hanya dapat memilih referensi diantaranya metode pengadaan, desa, geotagging dan berkas pendukung usulan.

Sementara lokus, volume dan unit cost telah ditetapkan Kementerian/Lembaga berdasarkan data DAPODIK guna mendukung prinsip ketuntasan. “Jadi total usulan sementara Rp 588,4 miliar. Rinciannya SMA Rp 333,4 miliar, SMK Rp 219,1 mliar, dan SLB Rp 36,2 miliar,” terangnya.

Teguh pun mengatakan bawah usulan pada bidang pendidikan di Provinsi Kaltara masih akan melalui proses verifikasi dan validasi. “Jadi ada dua tahap, dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Yakni pertama verifikasi berdasarkan usulan awal dalam sinkronisasi dan harmonisasi, lalu verifkasi usulan akhir dalam penetapan RK Kegiatan,” jelasnya. (*/dkisp)

Sekretaris Daerah Melepas Kontingen Kabupaten Nunukan dalam Pesparawi Nasional Ke – XIII di Yogyakarta

NUNUKAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus mewakili Bupati Nunukan melepas Kontingen Kabupaten Nunukan dalam Pesparawi Nasional Ke-XIII Yogyakarta di Pelabuhan PLBL Liem Hie Jung, Minggu (19/06).

Dalam sambutan Bupati yang di sampaikan oleh Sekertaris Daerah Kab. Nunukan menyampaikan rasa bangga kepada para kontingen yang akan mewakili Kab. Nunukan.

“Saya tahu proses untuk menuju ke Pesparawi Nasional cukup panjang, banyak seleksi yang sudah dibuat dan diikuti untuk menjaring yang terbaik guna mewakili Prov. Kalimantan Utara. Saya berpesan kiranya seluruh peserta bisa tetap dan terus bersemangat, tetap fokus pada perlombaan yang akan dihadapi dan bernyanyilah dengan sepenuh hati tanpa beban”, ujarnya.

Serfianus juga berharap kiranya segenap anggota kontingen dan peserta lomba untuk tidak melupakan yang namanya Doa, dan selalu berdoa di dalam setiap hal yang akan dilakukan.

Selain itu Serfianus juga menambahkan untuk kegiatan Pesparawi tingkat Kabupaten ini diharapkan bisa diadakan setiap tahun dan harus direncanakan dengan baik.

“Sebagai contohnya seperti pelaksanaan MTQ yang dilaksanakan setiap tahunnya, saya berharap ini bisa dikoordinir dengan baik dan dapat diajukan proposalnya, sehingga nantinya dari Pemerintah Daerah bisa menganggarkan karena Pemerintah Daerah itu sendiri harus melalui proses dan itu harus sangat hati-hati jika berkaitan dengn anggaran keuangan. Jadi nantinya bisa melakukan usulan berupa pengajuan proposal agar kegiatan ini bisa terlaksana setiap tahunnya di tingkat Kabupaten”, ungkap Serfianus.

Pendeta Micha Mubes Sukoco selaku ketua BAMAG dan Ketua rombongan menjelaskan bahwa Kontingen Pesparawi yang mewakili Kab. Nunukan berjumlah 18 orang terdiri dari 10 orang tim musik pop gerejawi, 2 Solowis, pianis, pemain musik dan didampingi 3 pelatih dan 2 official dengan persiapan kurang lebih selama 3 bulan sejak bulan Maret kemarin.

Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ini juga merupakan bagian dari kegiatan pembinaan mental spiritual dan etika umat kristen serta sebagai wahana perwujudan iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (*/Prokompim)

Jumpai Forum Guru Swasta Tarakan, Fokus Meningkatkan Kesejahteraaan

TARAKAN – Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik khususnya guru SMA/SMK sederajat. Perhatian ini diberikan agar para guru-guru mendapatkan haknya dan mampu menjalani proses belajar-mengajar lebih optimal.

Belum lama ini Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH M.Hum bersua langsung dengan para guru SMA/SMK dalam agenda Silaturahmi bersama Forum Sekolah Swasta dan Forum Guru Muhammadiyah Kalimantan Utara Kota Tarakan.

Dalam silaturahmi itu Gubernur berdialog dengan para pembentuk karakter anak bangsa. Baginya, guru merupakan pahlawan yang turut andil jadi kekuatan pemerintah dalam membangun sebuah peradaban.

“Saya sangat senang dan bersyukur dapat hadiri ditengah-tengah para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Saya bisa menjadi gubernur karena jasa para guru,” jelasnya, Kamis (16/6) sore.

Untuk itu dunia pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam program kegiatan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara. Termasuk memerhatikan sekolah swasta seperti yang ada di Kota Tarakan. Masih berlakunya zonasi dalam penerimaan siswa baru, menjadikan sekolah swasta harus memutar otak ekstra untuk memenuhi kuotanya.

“Saya mendengar laporan bahwa untuk tidak membangun lagi SMA di Tarakan karena kalau membangun akan ada sekolah lain yang tutup lagi sekolah-sekolah swasta. Kalau memang di sini sudah cukup SMA nanti akan kami pindahkan ke kabupaten lain yang membutuhkan,” jelasnya.

Agar mendapat respons, Gubernur akan berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara. Supaya dapat mewujudkan pemerataan antara sekolah negeri dan swasta.

“Dan untuk tunjangan-tunjangan guru kalau PAD nanti meningkat insyaAllah tunjangan-tunjangan juga akan meningkat. Mudah-mudahan kita bisa dapat anggaran yang banyak dari pusat dan juga bisa mendapatkan PAD dari berbagai sektor,” tutupnya. (dkisp)

Siap Menuju MTQ, Kafilah Kab Nunukan Ikuti Training Center

NUNUKAN – Bupati Nunukan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Amin,SH membuka secara resmi Training Center (TC) Kafilah MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur’an) Kabupaten Nunukan dalam persiapan menuju MTQ VII tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Pembukaan TC ini berlangsung di Masjid Hidayaturrahman Islamic Center Nunukan, Rabu (15/6/2022).

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid,SE.,MM.,Ph.D dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Amin,SH menyampaikan jika pemusatan latihan ini adalah untuk mengasah kemampuan teknis maupun moral para peserta MTQ agar kafilah Kabupaten Nunukan datang ke arena lomba dengan persiapan yang benar-benar matang dan mampu meraih prestasi yang maksimal

“Saya minta kepada peserta TC, agar menggunakan kesempatan ini untuk belajar sungguh- sungguh, jangan cepat merasa puas dengan kemampuan yang ada saat ini, asah terus, coba terus, ulang-ulang terus bacaan dan hafalan kalian masing-masing, sampai kalian menjadi yang terbaik diantara semua peserta yang baik”, ujar M.Amin.

Mewakili Ketua LPTQ Kabupaten Nunukan, H Muhammad Tahir dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Training Center (TC) ini dianggap sangat penting terutama untuk memberikan pelatihan, bimbingan dan pembekalan kepada para peserta Qari- qari’ah dan beberapa cabang lainnya yang akan dilombakan pada pelaksanaan MTQ VII TK. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

” Kita semua berharap mudah-mudahan kegiatan Training Center ini bisa meningkatkan prestasi para anak- anak kita dan meraih juara terbaik nantinya”, ujar Muhammad Tahir.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Pengadilan Agama ,Kepala kantor urusan Agama kab. Nunukan,Ketua Training Center, Kabag Kesra, Pimpinan Bank Kaltimtara, Pimpinan Bank Mandiri Syariah, Camat se kabupaten Nunukan, Pendamping TC Kab. Nunukan, Serta Peserta TC kafilah Kabupaten Nunukan. (*)

DP3AP2KB Kaltara Terus Kampanyekan “Lindungi Hak Anak dari Kekerasan”

MALINAU – Akhir-akhir ini, banyak media dan tayangan memberitakan bentuk-bentuk penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Bahkan, kekerasan terhadap anak seperti telah membudaya. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah.

Misalnya, baru-baru ini di Tarakan, balita berusia sekitar 3,4 tahun yang menjadi korban kekerasan ayah tiri dan ibu kandung-Nya. Hal ini membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tak hentinya mengkampanyekan agar hak anak terlindungi dari tindak kekerasan.

Demikian disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Wahyuni Nuzband saat membuka acara Pelatihan Penguatan Jejaring Antar-Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi di Hotel MC, Malinau, Kamis (16/6).

Wahyuni mengungkapkan, di Kaltara, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan tidak sedikit. Dimana, berdasarkan data DP2APPKB Kaltara, tahun 2017 jumlah anak sebagai korban tindak kekerasan mencapai 82 orang. Sementara di tahun 2018 sebanyak 109 orang, tahun 2019 sebanyak 15 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 96 orang.

Menindaklanjuti hal tersebut, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPAP) digagas lahirnya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM.

Menurutnya, meskipun usaha perlindungan anak sudah banyak digalakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Namun, sebagian besar praktik belum terpadu melibatkan keluarga, anak, maupun masyarakat.

“Jadi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga memerlukan peran masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah PATBM yang dikelola oleh masyarakat yang berada di wilayah desa atau kelurahan” terang Kepala DP3AP2KB Kaltara, Wahyuni.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa gerakan PATBM dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). “Jadi disitu memberikan pengetahuan tentang PATBM, berupa pelatihan dan simulasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat,” terangnya

Ia pun berharap nantinya, lewat pelatihan ini didapatkan kesatuan pemahaman dan komitmen diantara para faslitator dan aktivis PATBM, serta pemangku kepentingan untuk perlindungan anak di daerah.

“Lewat momen ini, diharapkan pengatahuan dan pemahaman tentang sistem perlindungan anak akan lebih meningkat dan terlatih. Dan, pada akhirnya kedepan akan mampu melakukan advokasi dan sosialisasi terkait perlindungan anak. Ayo jadikan provinsi tercinta ini sebagai daerah layak huni dan aman bagi anak,” pungkasnya. (*/dkisp)