Kategori: PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kaltara, Wagub Minta Dewan Pendidikan Libatkan Masyarakat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DESA, NASIONAL, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub), Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Yansen TP., M.Si menghadiri sekaligus menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pendidikan se-Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza, Selasa (23/8). Acara yang berlangsung sejak tanggal 22 hingga 23 Agustus itu, memilih tempat di Hotel Tarakan Plaza.

Dalam sambutannya, Wagub Yansen memaparkan salah satu visi dan misi Gubernur dan Wagub Kaltara ialah menjadikan Provinsi Kaltara Berubah, Maju dan Sejahtera. Hal ini sangat mendasar, salah satunya penting bagi seluruh masyarakat Kaltara mengenyam pendidikan wajib belajar minimal 9 Tahun.

“Salah satu orientasinya adalah bagaimana wajib belajar itu diselenggarakan dengan benar,” ujar Wagub Yansen TP dihadapan peserta Rakor.

Dalam menemukan konsep dasar, menurut Wagub, persoalan mengimplementasikannya agar sesuai dengan cara pengentasan tantangan dalam hal peningkatan mutu dunia pendidikan di Kaltara harus lah tepat.

“Ini yang saya kira perlu didobrak oleh bapak-bapak yang memiliki pengalaman atau background sebagai tenaga pendidik, ada yang background swasta, adapula yang background politikus. Apa artinya, semua sisi terlibat dalam bagaimana membentuk pendidikan yang berkualitas,” jelasnya.

Maka dari itu, Wagub mengajak bersama-sama mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melibatkan masyarakatnya melalui Dewan Pendidikan ini untuk bagaimana menghidupkan suasana pendidikan berdasarkan partisipasi masyarakat.

“Harapan saya dengan tekad semangat pemerintah membangun dunia pendidikan supaya betul-betul memfasilitasi anak-anak belajar, dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan,” tutur Yansen.

“Ada 3 peran dalam pendidikan yang baik itu, yaitu pemerintahan yang baik, masyarakat yang baik dan rumah tanggga atau keluarga yang baik. Ketika ketiga peran ini bisa berjalan dengan baik pasti melahirkan produk pendidikan yang baik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, Drs H Ahmad Maulana, MM menambahkan, dalam mewujudkan arahan Wagub Kaltara menumbuhkan semangat membangun dunia pendidikan di Kaltara, yakni dengan mengajak kembali daerah yang dewan pendidikannya tidak aktif.

Ia menjelaskan tujuan utama dari rakor ini tidak lain untuk menyamakan persepsi antar Dewan Pendidikan yang ada di kabupaten/kota di Kaltara. Dengan begitu, pelayanan peningkatan mutu pendidikan se-Kaltara akan terwujud.

“Kabupaten/kota juga senang dengan adanya rakor ini. Sehingga menyamakan persepsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang ada di kabupaten/kota,” jelasnya.

Oleh karena itu, dari rakor tersebut lahir rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kaltara,
DPRD Provinsi Kaltara, Bupati/Walikota se-Kaltara, dan DPRD kabupaten/kota se-Kaltara.

“Ada 12 butir rekomendasi semuanya itu adalah penguatan terhadap dewan pendidikan yang ada di kabupaten/kota dan penguatan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah. Sehingga peningkatan pelayanan pendidikan itu InsyaAllah akan terlaksana,” ujarnya.

Adapun salah satu rekomendasi tersebut, meminta Dewan Pendidikan kabupaten/kota agar dapat mengaktifkan kembali kepengurusannya dan bagi yang telah masa berlakunya telah habis untuk segera membentuk kepengurusan dewan pendidikan yang baru. (dkisp)

Prodi Kedokteran Prioritaskan SDM Lokal

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TARAKAN – Impian membuka Program Studi (Prodi) Kedokteran pertama di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) segera terwujud.

Hal tersebut ditandai dengan kunjungan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Prof dr Taruna Ikrar di Kota Tarakan, Kaltara, Ahad (14/8). Tentu, turut hadir pula Gubernur Kaltara, Drs H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum.

Hadir bersama Gubernur, Wali Kota Tarakan dr H Khairul, Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) Prof Dr Adri Patton, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) H Usman, dan Direktur RSUD dr Jusuf SK, dr Rustan Samsudin.

Dalam sambutnya, Gubernur mengungkapkan bahwa tujuan dari kedatangan Ketua KKI ke Kaltara dalam rangka Pembukaan Fakultas Kedokteran UBT, dan Persiapan Penetapan RSUD dr H Jusuf SK, menjadi Rumah Sakit Pendidikan.

Menurutnya, ini bentuk perhatian dan wujud nyata dari KKI dalam mendukung percepatan pembukaan Prodi Kedokteran di Kaltara.

Seperti ketahui, sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, KKI memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia.

Diantaranya yakni pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam meningkatkan mutu pelayanan medis.

“Alhamdulillah, artinya tak lama lagi pembentukan Prodi Kedokteran serta Penetapan RSUD dr Jusuf SK menjadi RS Pendidikan akan segera terwujud,” tutur Gubernur.

Ia pun menyampaikan, bahwa untuk penerimaan awal mahasiswa kedokteran akan memprioritaskan putra dan putri asli daerah.

“Kedepan, untuk sekolah kedokteran tak perlu hingga ke luar daerah, kini putra-putri daerah dapat menempuh sekolah kedokteran di rumah sendiri. Dengan harapan, setelah selesai menempuh pendidikan akan dapat mengabdi dan memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada seluruh warga Kaltara,” ungkap Gubernur.

Sebagai informasi, sebelumnya juga telah dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara UBT dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ditandangani pada 8 Agustus 2022 lalu.

Dimana, PKS tersebut berisi perjanjian kerjasama kedua perguruan tinggi mengenai pendampingan pendirian dan penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter UBT. (dkisp)

Pembentukan Prodi Kedokteran UBT Dikebut

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

YOGYAKARTA – Pembentukan Program Studi Kedokteran Universitas Borneo Tarakan (UBT) segera segera terwujud. Informasi menggembirakan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama UBT dan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Ruang Sidang Pimpinan Gedung Pusat UGM, Senin (8/8).

Penandatanganan MoU ini mendapat dukungan langsung dari Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH. M.Hu. Bentuk dukungannya, dengan hadir secara langsung pada agenda penandatanganan. Proses penandatanganan MoU oleh Rektor UBT, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si dan Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Di mana MoU tersebut berisi perjanjian kerja sama kedua perguruan tinggi itu tentang pendampingan pendirian dan penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter UBT.

“Hal ini suatu kebahagiaan bagi saya karena bisa hadir di UGM dan juga kabar gembira yang akan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kaltara,” kata Gubernur.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pendampingan review borang, pendampingan pemenuhan tenaga pendidik (dosen), pendampingan staff development bagi dosen baru dan/atau laboran, pendampingan proses belajar mengajar, dan peningkatan kompetensi SDM dosen melalui studi lanjut dengan jangka waktu 5 tahun.

Gubernur menjelaskan peningkatkan mutu dunia pendidikan dan kesehatan di provinsi ke 34 ini merupakan salah satu program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang mendapat perhatian khusus. Karena itu melalui penandatanganan MoU terkait pembentukan Prodi Kedokteran UBT menjadi komitmen serius yang bidang pendidikan dan kesehatan.

Gubernur juga sedikit menceritakan kilas balik rencana pembentukan Prodi Kedokteran UBT. Di mana hal itu langsung disambut baik oleh segenap pihak. Alhasil, belum setahun pembentukan prodi ini terus berprogress hingga penandatanganan MoU.

“Rektor UBT bersama beberapa perangkat bertemu saya menyampaikan terkait pendirian Prodi Kedokteran. Saya bilang ayo kita bergerak cepat. Saya tidak mau berjalan lambat. Ayo kita wujudkan sehingga belum ada setahun ada beberapa dokumen yang sudah selesai,” jelasnya.

Ia mengungkapkan kehadiran Prodi Kedokteran ini nantinya dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan khususnya dokter-dokter yang kelak mampu bersama Pemerintah Daerah mengentas permasalahan kesehatan di Bumi Benuanta.

Gubernur menjelaskan pembentukan Prodi Kedokteran UBT menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, Kaltara merupakan wilayah yang strategis untuk meningkatkan layanan kesehatan.

“Kaltara memang saya prioritaskan untuk membuka Prodi Kedokteran. Sebab lokasinya di wilayah perbatasan,”katanya.

Ia menyebut, Kaltara membutuhkan distribusi dokter yang berkualitas. Khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. Sebab, dokter memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan daerah.

“Jadi memang kekurangan tenaga medis yang masih banyak, sehingga mudah-mudahan hadirnya Prodi Kedokteran UBT ini bisa membantu peningkatan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kesehatan,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kaltara ini adalah berharap nantinya putra-putri Kaltara dapat diprioritaskan saat penerimaan calon mahasiswa. “Saya nanti menghadap Mendikbud RI, untuk menyampaikan ini sehingga lulusan pertama Prodi Kedokteran UBT adalah putra-putri Kaltara,”tuntasnya. (dkisp)

Gubernur Ajak Putra Daerah Jadi Aktor Pembangunan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TANJUNG SELOR – Pada Wisuda ke-31 Universitas Borneo Tarakan (UBT) Tahun 2022, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum, mengajak 300 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan dan keilmuan untuk mengambil peran dalam pembangunan di Provinsi Kaltara.

“Dengan gelar yang telah disandang saat ini, selayaknya sudah dapat berkontribusi aktif dalam mengembangkan ilmunya, tidak saja bagi kemajuan Kaltara, tapi juga bangsa Indonesia,” kata Gubernur Kaltara, saat menyampaikan sambutan di Auditorium Lantai 4 Gedung Rektorat UBT, Senin (1/8).

Gubernur mengharapkan agar yang bekerja di perusahaan atau pun pemerintahan banyak diisi oleh anak-anak asli daerah. Ia ingin anak-anak Kaltara menjadi aktor di balik pembangunan-pembangunan di Kaltara, tidak hanya menjadi penonton.

“Saya turut berbangga dan menyambut gembira, ini merupakan acara puncak dari proses akhir suatu siklus pendidikan, jangan hanya jadi penonton jadilah aktor pembangunan di daerah sendiri,” ucap Gubernur.

Selain itu, Gubernur yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan UBT, mengingatkan bahwa kehidupan di era modern sekarang ini sangat kompleks dengan tingkat kompetisi yang semakin ketat.

Ia berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati dapat terus mengikuti kemajuan perkembangan zaman. “Jangan hanya stuck, harus berani mengikuti perubahan,” kata Gubernur.

Dihadapan Rekor UBT, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., para Dekan dan Dosen, serta seluruh Civitas Akademika UBT, para wisudawan dan wisudawati, Gunernur mengucapkan selamat dan sukses.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran UBT berhasil menyelenggarakan proses pendidikan, dan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk turut serta membangun provinsi ke-34 ini.

Pemprov Kaltara memberikan atensi yang sangat tinggi terhadap urusan pendidikan dan pembangunan SDM di Bumi Benuanta-sebutan Kaltara.

Hal tersebut dtunjukkan melalui salah satu prioritas pembangunan daerah, yaitu peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun.

“Diharapkan ini dapat mewujudkan pembangunan SDM yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing. Dengan begitu visi misi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera dapat segera terwujud,” tuntasnya. (dkisp)

Tingkatkan Kualitas Demokrasi, Gubernur Berikan Hibah Bankeu Parpol

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA, POLITIK DAN EKONOMI

TARAKAN – Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum hadir sekaligus membuka acara Sosialisasi Pendidikan Politik Tahun 2022 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltara. Tujuannya, meningkatkan Stabilitas Politik dan Indeks Demokrasi di Provinsi Kaltara menjelang Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

Gubernur menjelaskan, politik sangat berhubungan dengan demokrasi dan pendidikan politik dalam upaya meningkatkan indeks demokrasi di daerah. Seperti diketahui, pendidikan politik pada kader partai politik juga merupakan salah satu indicator dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Untuk diketahui, melalui penilaian IDI keadaan demokrasi pada masing-masing provinsi dapat digambarkan dengan jelas. Gubernur menjelaskan, IDI disusun untuk membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan di bidang politik.

“IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah. Namun juga dilihat dari perkembangan aspek peran masyarakat, lembaga legislative, partai politik dan penegak hukum,”terang Gubernur di Hotel Royal, Kota Tarakan, Ahad (31/7) pagi. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab semua stakeholder, tidak hanya pemerintah.

Seperti diketahui, capaian IDI di Kaltara pada tahun 2021 bernilai 79,38. Meningkat sedikit dibandingkan dengan tahun 2020 yang bernilai 78,24. Untuk itu, Gubernur mengajak semua pihak untuk bekerjasama meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Kaltara.

“Terlebih kita akan masuk pada tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024,”terangnya.

Partisipasi masyarakat pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 perlu ditingkatkan karena menjadi salah satu indicator tingkat kesadaran masyarakat dalam politik.

Menurutnya, peran partai politik saat ini sangat penting. Sebab, menjadi poros penting dalam proses demokrasi. Sehingga partai politik tidak hanya menjadi saluran paritispasi politik warga negara.

“Tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok masyarakat ke dalam sistem politik,”kata Gubernur.

Selain itu, kata Gubernur, partai politik tidak hanya menyiapkan kadernya untuk calon pemimpin bangsa. Tetapi juga memperjuangkan kebijakan public berdasarkan kepentingan masyarakat.

Meski demikian, keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Di mana, sebagian masyarakat beranggapan jika politik di Indonesia hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Gubernur menilai wajar ketika pandangan tersebut beredar di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan politik kepada warga negara.

“Sehingga mereka kurang begitu paham mengenai pendidikan politik. Di mana ketidaktahuan masyarakat dalam berpolitik mencerminkan pendidikan politik tidak berperan maksimal. Oleh karena itu, negara sangat berkepentingan dalam memberikan pendidikan politik kepada warga negaranya,”jelas Gubernur.

Dijelaskannya, pendidikan politik merupakan sarana vital dalam membentuk warga negara atau indivdu untuk mendapatkan wawasan politik. Di samping itu, juga berimplikasi pada persepsi mengenai politik serta peka terhadap gejala politik yang terjadi.

“Di mana warga negara diharapkan memiliki keterampilan politik sehingga memiliki sikap kritis dan mampu mengambil alternative pemecahan masalah politik yang ada di sekitarnya,”beber Gubernur.

Upaya meningkatkan kesadaran dan kedewasaan politik perlu dilakukan secara terus menerus melalui sosialisasi, diskusi maupun simulasi. Sehingga dengan begitu, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih dapat mencerminkan tingkat pemahaman politik yang baik.

Dalam kesempatan tersebut pula, Gubernur secara simbolis menyerahkan Hibah Bantuan Keuangan (Bankeu) dari APBD Pemprov TA 2022 kepada 12 partai politik di Provinsi Kaltara.

Setiap partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kaltara, akan memperoleh bantuan Rp 7.887,53 per suara sah. Total bankeu yang akan diberikan kepada 12 partai politik tersebut adalah Rp 2.499.999.958 atau sekitar Rp 2,5 miliar.

Adapun partai politik penerima bankeu dari Pemprov Kaltara yaitu DPD PDIP, DPD Partai Gerindra, DPW PKS, DPD Partai Hanura, DPD Partai Golkar, DPW Perindo, DPD Partai Demokrat, DPW PAN, DPW PKB, DPW Partai Nasdem, DPW PPP, dan DWP PBB.

Dana hibah bankeu yang diberikan kepada partai politik sudah ditentukan persentasenya, dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Kesekretariatan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan PP No. 1/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Gubernur pun turut mengingatkan, terhadap penggunaan hibah bankeu kepada partai politik, akan dilaksanakan audit oleh BPK RI. Untuk itu ia meminta agar bankeu dipergunakan sebagaimana peruntukannya.(dkisp)