JAKARTA – Berandankrinews.com – pernyataan Presiden Majelis Dzikir RI-1 Habib Salim Jindan Baharun ketika berbincang dengan reporter di Markas Majelis Dzikir RI-1 Cileungsi Bogor, Rabu Sore, (17/04/2019).
Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Swt. karena Pemilu berlangsung dengan Damai dan Aman maka Majelis Dzikir RI-1 akan menyelenggarakan Tasyakuran Akbar yang insha Allah kami laksanakan besok Kamis Sore, (18/04/2019) di Markas Majelis Dzikir RI-1 Cileungsi Bogor.
Kemudian Habib Salim meminta kepada Rakyat Indonesia pada umumnya dan khususnya anggota Majelis Dzikir RI-1 di manapun berada mulai dari Sabang sampai Merauke marilah kita menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dan yakinkan diri bahwa Pemilu berjalan dengan damai dan aman.
“Selanjutnya bila kita melihat hasil sementara di media cetak maupun elektronik yang pada umumnya mengunggulkan pasangan Jokowi Ma’ruf dan bila ini betul terjadi maka Allah maha berkuasa atas segala sesuatu dan makhluk tidak berkuasa dan untuk pendukung paslon Prabowo Sandi dimohon untuk bersikap legowo serta kita tetap bersaudara sebagai sesama anak bangsa dan mari kita bangun bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia.” harap Habib Salim.
“Mari kita sambut Presiden baru dengan rasa syukur yang besar dan terima kasih yang tak terkira kepada rakyat Indonesia Hebat yang mempunyai Iman, keteladanan dan akhlaq untuk menjaga keutuhan NKRI.” pungkas Habib Salim. (fri)
Berandankrinews.com — Jakarta — Berbincang dengan Farouk Abdullah Alwyni di rumahnya di Gambir Jakarta Pusat, Senin Sore, (15/04/19), tentang ‘Gonjang Ganjing’ pemungutan suara di Malaysia kemarin, telah menjadi viral di sejumlah media.
Model persoalan pencoblosan surat suara di Malaysia, berdasarkan info yang saya terima dari kawan-kawan di Malaysia sebenarnya sudah sering terjadi sejak pemilu-pemilu sebelumnya hal ini mengingat bahwa banyak para pemilih kita yang bekerja di ladang-ladang dan pabrik-pabrik yang tidak mudah terakses. Juga banyak dari pemilih ini tidak begitu peduli untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Menurut Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development (CISFED) ini, terdapat tiga macam model pemilihan yang ada di luar negeri kali ini yakni model pemilihan langsung di Tempat Pemungutan Suara umumnya di KBRI dan KJRI, Kotak Suara Keliling, dan melalui Pos. Dan potensi penyalahgunaan bisa terjadi di mekanisme melalui pos, karena biasanya surat suara tersebut tidak sampai langsung ke para pekerja yang ada, melainkan ke para mandor dan/atau kepala perkebunan mereka. Disinilah transaksi bisa terjadi dimana surat suara tersebut bisa diperjual belikan, disatu sisi para pekerja yang ada tidak peduli untuk mengikuti pemilu sedangkan disisi lain, surat suara mereka menumpuk di para mandor dan kepala perkebunan tersebut, maka bagi sebagian pihak itu bisa menjadi bisnis tersendiri dengan menawarkan kesempatan pencoblosan kepada TimSes Presiden/Wapres ataupun Partai/Caleg.
Solusi dari persoalan tersebut perlu menyeluruh dengan benar-benar mengupdate pendataan warga Indonesia yang ada di Malaysia serta PPLN harus benar-benar memastikan surat suara yang ada benar-benar diterima oleh pemilih yang berhak dengan info yang jelas terkait data para pemilih. Mengingat model penyebaran warga Indonesia di Malaysia hal ini memang tidak mudah, tetapi paling tidak sudah harus dilakukan. Untuk indikasi kecurangan yang sudah terjadi maka surat suara tersebut otomatis harus dibatalkan papar Farouk yang saat ini tengah menyelesaikan studi doktoral riset (S-3) di University Sains Malaysia.
Kemudian tentang statement Ketua KPU yang berkata bahwa ‘Gonjang-ganjing’ pemungutan suara di Malaysia adalah biasa saja, maka jika benar Ketua KPU menyatakan hal tersebut, tentunya Ketua KPU tidak layak duduk diposisinya sekarang ini. Karena sebagai ketua KPU beliau harus memastikan dan berusaha seoptimum mungkin bahwa Pemilu, baik pemilihan Presiden maupun Legislatif, harus berjalan secara jujur dan adil. Dan saya pribadi mengecam keras jika benar Ketua KPU menyatakan hal tersebut, karena dengan itu beliau telah kehilangan legitimasi moralnya (moral legitimacy) sebagai Ketua KPU yang gaji dan segala fasilitas yang diberikan kepadanya adalah dibayarkan oleh rakyat, ujar Farouk yang juga Caleg DPR RI dari PKS nomor urut 6 Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.
Kecurangan dalam Pemilu adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam konteks negara demokrasi, yang otomatis adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Jadi jika Ketua KPU membiarkan ‘kecurangan’ itu terjadi maka Ketua KPU telah berkhianat kepada rakyat, bangsa, dan negara, pungkas Farouk. (fri)
Jakarta — Berandankrinews.com — Caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 7 Dapil 2 DKI memperoleh informasi bahwa adanya Jual Beli Suara di Malaysia.
Ir. Basri Kinas Mappaseng melaporkan dugaan praktik jual beli suara yang terjadi di Malaysia ke BAWASLU Jakarta, Jum’at (05/04/2019 ) dengan membawa barang bukti berupa rekaman percakapan telepon, danscreenshot percakapannya dengan salah seorang yang menawarkan jual beli suara di Malaysia yang diterima oleh Subhan Kurnia sebagai Staff Pusat Pelaporan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu RI.
Basri menyampaikan bahwa dia telah melakukan komunikasi via telepon dan media sosial Whatsapp oleh seorang yang berdomisili di Kuala Lumpur yang kemudian menawarkannya jasa untuk dapat membeli suara terjamin untuk wilayah Malaysia. Menurutnya, orang tersebut mengaku dapat memperoleh suara dalam Pemilu untuk beberapa wilayah di Malaysia dengan biaya sekitar RM 15 sampai RM 25 per suara.
Laporan ini serupa dengan aduan Founder komunitas Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patti Djalal beberapa waktu lalu yang menyampaikan adanya dugaan calon suara ke Bawaslu, namun hingga saat ini masih belum mendapatkan tindakan tegas dari Bawaslu. Informasi mengenai calo suara ini diterimanya saat menjalankan program pengenalan caleg DKI Jakarta 2, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.
Ditemui di Bawaslu setelah mengajukan laporannya, Basri menyatakan protes terhadap praktik dan potensi kecurangan, terutama di Dapil Malaysia dalam Pemilu 2019 ini, dan berharap agar para calon suara ini dapat segera ditindaklanjuti dan Pemilu 2019 dapat berjalan sesuai dengan prinsip dasar Pemilu, yaitu jujur, adil dan netral.
Kenetralan ini perlu disoroti mengingat suara luar negeri untuk Dapil DKI Jakarta 2 ini rawan disalahgunakan seperti pernyataan dari Habib Rizieq beberapa hari lalu yang menyatakan bahwa ada dugaanusaha dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi untuk mengarahkan masyarakat di Arab Saudi untuk memenangkan pasangan Petahana. Dan tim dari BPN Prabowo-Sandi pun memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini, utamanya Malaysia karena sebagaimana diketahui bahwa putra dari Duta Besar Indonesia untuk Malaysia juga ikut dalam pemilihan caleg Dapil DKI Jakarta 2 tersebut.
“Menang atau kalah dalam Pemilu kali ini diharapkan mendapatkan pemimpin atau Caleg yang berkualitas bukan dengan cara yang kotor sehingga negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai integritas tinggi dan mau membangun negeri dan masyarakat yang lebih baik lagi,” pungkas Basri. (fri )
Jakarta, Berandankrinews.com–Ratusan paramiliter Bakamla mendemonstrasikan aksi beladiri, pertempuran jarak pendek, aksi perahu karet, parade upacara dan halang rintang di lapangan Markas Yonif 10 Mar/Satria Bhumi Yudha, Setokok, Batam, Rabu (3/4/2019).
Kegiatan tersebut sebagai upaya pembinaan kemampuan paramiliter dan mendukung kebugaran fisik personel cawak kapal Bakamla yang nantinya akan mengemban tugas Indonesian Coast Guard sebagai penjaga keselamatan laut (maritime safety), penjaga keamanan laut (maritime security), dan fungsi sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pertahanan dalam aspek maritim (maritime defence).
Penguasaan terhadap seni beladiri wajib dimiliki setiap paramiliter Bakamla, agar mampu menjaga diri dari ancaman bahaya saat melaksanakan tugas di laut.
Demonstrasi pertempuran jarak pendek menampilkan teknik bertempur jarak dekat. Pelaksanaan demontrasi PJD ini tentunya mendapat bimbingan, pengawasan dan pengendalian yang melekat dari para pelatih Batalyon 10 Marinir. Hal ini dilakukan untuk menjaga faktor keamanan dan keselamatan saat demonstrasi sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
Demonstrasi halang rintang pun dilaksanakan untuk melatih kemampuan, kekompakan, ketelitian, sportivitas dan jiwa korsa sesama paramiliter. Demonstrasi halang rintang kali ini menggunakan senjata dan memakai helm melewati berbagai macam rintangan yang harus diselesaikan.
Turut mengawasi jalannya demonstrasi ini para binsis Bakamla dan pelatih dari Batalyon 10 Marinir. (Humas Bakamla RI/Fri)
Bekasi — Berandankrinews.com — H. Ahmad Buchory Muslim dikenal dengan UBM yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar VI (Kota Bekasi dan Depok) nomor urut 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini berbincang dengan reporter di rumahnya di kawasan Kota Bekasi Selatan, Selasa Sore, (02/04/2019).
Di tahun 2019 ini pilpres dan pileg bareng dan baru kali ini, kebijakan dibuat untuk menghemat anggaran dan hemat waktu. Betul, itu sisi positifnya.
Akan tetapi, ada dampak negatifnya. Pertama, pileg tak kebagian ruang publik. Semua orang, dan juga media, bicara pilpres. Seolah tak ada pileg. Kedua, polarisasi pilpres mempengaruhi pilihan rakyat. Caleg tak banyak dilihat performa-nya. Integritas, kapasitas dan komitmen personalnya cenderung diabaikan. Semua terkontaminasi oleh polarisasi capres.
Pemilih yang condong ke capres nomor urut 02 cenderung tak mau memilih caleg dari partai pendukung 01. Begitu juga sebaliknya. Fenomena ini terjadi dimana-mana.
Partai mana yang nantinya akan dapat kursi terbanyak di DPR, akan sangat tergantung pada “coat-tail effect” atau efek ekor jas dari pilpres. Dalam hal ini, caleg yang partainya punya capres dan cawapres sangat diuntungkan.
Di pilpres kali ini, partai Gerindra dan PDIP paling diuntungkan. Sebab, capresnya dari kedua parpol ini. Juga PKB, karena efek dari Ma’ruf Amin, mantan kader dan anggota DPR RI dari PKB.
Nasib partai lain akan pertama, akan sangat bergantung kepada kegigihan caleg-calegnya menyapa pemilih. Makin sering ketemu pemilih, potensi dapat kursi makin besar. Tentu ada logistik yang tak kalah pentingnya. Tanpa logistik, sehebat dan sepopuler apapun caleg, gak bakal jadi. Ini konsekuensi dari demokrasi padat modal.
Kedua, bergantung juga kepada capres-cawapres mana yang didukung oleh para pemilih di wilayah itu. Jika capres-cawapres yang didukung partainya kuat di wilayah itu, potensi untuk dapat kursi akan cukup besar. Tapi, jika jumlah pendukung capres-cawapres yang diusung partainya itu kecil, caleg harus sadar bahwa dirinya telah masuk di dapil ‘neraka’.
Sejumlah caleg sengaja memasang baliho dengan foto capres-cawapres yang tidak didukung partainya. Di sejumlah daerah, ada sebagian caleg PPP, PBB dan Golkar memasang baliho dengan background foto Prabowo-Sandi.
Sementara di tahun 2019 ini ada 7.968 caleg DPR RI. 4.774 laki-laki, dan 1.394 perempuan. Caleg perempuan sekitar 40 persen. Melampaui batas dari quota. Jika ditotal dengan caleg DPRD I dan II, maka jumlahnya ada sekitar 245.106 orang. Tentu, tak akan jadi semua. Caleg yang tak jadi sudah disiapkan kamar di Rumah Sakit Jiwa. Antisipasi jika ada yang benar-benar gila.
Sebanyak itu jumlah caleg yang akan rakyat pilih, tentu akan sangat membingungkan. Dan faktanya, pemilih pada umumnya abai dan tak peduli pada caleg. Bagus tidak bagus, pemilih umumnya “ngasal” dalam mencoblos caleg. Belum lagi DPD yang jumlahnya ada 807 orang.
Di tangan pemilih nanti ada 5 surat suara. Capres-cawapres, DPD, DPR RI, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II. Kecuali DKI Jakarta, DPRD tingkat II tidak ada.
Anda yang berpendidikan dan berasal dari kelas menengah atas, sudahkah kenal caleg dan calon DPD yang rencana akan anda pilih? Kalau anda saja gak kenal, bagaimana dengan kakek-nenek yang usianya sudah di atas 60 tahun. Atau anak muda generasi milenial yang tak peduli terhadap pemilu. Ini tentu jadi persoalan tersendiri.
Padahal, anggota DPR tak kalah penting eksistensinya dari presiden dan wakil presiden. Tugas presiden dan wakil presiden akan sangat dipengaruhi oleh peran parlemen. Sebab, parlemen punya fungsi membuat undang-undang yang menjadi dasar dan roadmap presiden dan wapres menjalankan tugasnya. Belum lagi peran kontrol dan budgeting. Bagaimana anda mengabaikan pileg?
Jika di tahun 2014 dan sebelumnya, dimana pileg tidak dibarengkan pilpres saja masih gagal menghasilkan para anggota parlemen yang ideal, apalagi sekarang? Ditangkapnya sejumlah anggota parlemen oleh KPK, termasuk ketua DPR RI, adalah salah satu buktinya.
Pesona caleg yang redup dan terabaikan oleh gegap gempitanya pilpres mesti jadi renungan bersama jika ingin melahirkan para anggota parlemen yang baik. Baik artinya dipilih rakyat berbasis kesadarannya. Dan kesadaran itu ada jika pemilih kenal dan tahu siapa caleg yang akan dipilih dan diberikan amanah oleh mereka. Jangan sampai gara-gara pilpres, caleg yang terpilih bukan orang-orang yang sesuai dengan harapan rakyat, karena faktor “ngasal” dalam mencoblos. (fri)
