Kategori: NASIONAL

TANJUNG SELOR – Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri sekaligus membuka kegiatan Festival Tari, Musik Kreasi Pesisir dan Pedalaman Tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (18/10).

Festival ini merupakan salah satu kegiatan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Provinsi Kaltara. Tidak hanya mempertandingkan tari-tarian tradisional, dalam festival ini menampilkan fashion show batik karya siswa/siswi SMK Tata Busana.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal bernostalgia mengenang masa Sekolah Menengah Atas (SMA) tepat pada tahun 1979. Ia mengatakan, di tahun tersebut pertama kalinya menginjakkan kaki di Ibu Kota Jakarta.

“1979 SMA kelas satu, saya menginjakan kaki di ibu kota negara. Saya tidak pernah menyangka akan ke Jakarta. Saya dari salah satu kecamatan di Poso Pesisir Kabupaten Poso,” ungkapnya.

Kesempatan pertama yang ia dapatkan ini, karena mengikuti pekan tari. “Saya sampaikan kepada anak-anakku mari kita meraih prestasi apa saja sehingg dengan prestasi kita bisa mendapatkan serifikat yang tidak pernah kita bayangkan, bisa saja sampai ke luar negeri,” katanya.

Gubernur mengapresiasi kegiatan dan peserta yang akan menampilkan aksinya. Menurutnya, festival ini tidak hanya menjadi wadah memajukan dan sebagai strategi pembinaan serta internalisasi kebudayaan, tetapi juga menjadi ruang berkreasi, berinovasi, dan berkompetisi secara sehat.

Pada kesempatan ini, Gubernur menyampaikan harapannya. Diantaranya; pertama, menghidupkan kembali budaya bangsa; kedua, memberikan ruang bagi kebudayaan lokal mendapatkan tempat atau apresiasi; ketiga, meningkatkan kepedulian dan kebanggaan khususnya para pemuda terhadap budaya bangsa yang menjadi identitas; keempat, mendorong kampanya berkelanjutan untuk mempromosikan dan mempublikasikan tentang kekayaan dan kekuatan seni budaya.

Untuk diketahui, festival ini juga dirangkaikan Pameran Produk Kewirausahawan siswa/siswi SMK di Wilayah Tanjung Selor.

Turut mendampingi dan menyempatkan waktu bersama gubernur menyapa para pelajar dan tamu undangan, Bunda Literasi Hj. Rachmawati Zainal, S.H. Selain itu, hadir juga Kepala Disdikbud Kaltara Teguh Hendrik, Kepala Biro Adpim Jaini, berserta jajaran di lingkungan Pemprov Kaltara.

(dkisp)

BUTON UTARA – Terkait kasus adanya dugaan penyelewengan dana uang persediaan (UP) di Sekretariat DPRD kabupaten Buton utara (Butur) sampai saat ini tidak jelas status hukumnya akan di laporkan ke kejaksaan Republik Indonesia. 

Sebelumnya kasus tersebut, Kejari Muna sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) Butur, inisial KSU atas dugaan penyelewengan dana UP Sekertariat DPRD Butur, namun sampai saat ini tidak jelas status hukumnya.

Sudah lama kasus ini sampai di kejari muna, namun sampai saat ini kami nilai lamban ekspos status kasus tersebut, sehingga kami juga menduga pihak kejari muna “masuk angin”.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris LSM TRINUSA Sulawesi Tenggara (Sultra), Laode Yus Asman kepada awak media saat ditemui di sekretariat LSM TRINUSA, Andonohu Kota Kendari, Rabu (18/10/2023).

Asman mengatakan karena hal itu pihaknya akan melaporkan kasus tersebut kepada kejaksaan republik Indonesia sekaligus meminta untuk mengevaluasi kinerja kejari Muna.

“Kami sudah sampaikan di kejari RI, tinggal akan mengatur jadwal untuk melakukan pelaporan resmi nantinya,” terang asman.

Asman juga berharap kepada kejaksaan RI untuk segera mengambil alih kasus dugaan penyelewengan dana UP di tubuh Sekretariat DPRD Butur Anggran tahun 2021

“Dimana telah merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 890 Juta,” Bebernya.

Lebih lanjut, Asman yang juga selalu ketua DPC PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) Butur ini mengatakan bahwa penyelewengan dana UP di sekretariat DPRD Butur tahun anggaran 2021 itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 890 Juta.

Aduan terkait penyelewengan dana UP tersebut Sudah sejak lama masuk di lemari penyelidikan Kejari muna, namun sampai hari ini kasus tersebut belum ada titik terangnya.

Menurutnya, semestinya pihak Kejari muna sebagai lembaga negara yang mempunyai legal stending dan integritas yang tinggi harus transparan dalam proses penangan dana UP. Sehingga atas Lambanya proses penanganan dana UP, melahirkan persepsi masyarakat yang minim atas kepercayaan dalam proses penanganan suatu kasus.

Maka dari itu, sudah semestinya kasus tersebut diambil alih langsung oleh kejaksaan RI, karena pihaknya sudah minim kepercayaan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Muna.

Terakh1ir, Ia menjelaskan, bahwa lahirnya dana UP tersebut Dalam rangka membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Pemerintah Kabupaten Buton Utara telah menetapkan pemberian Uang Persediaan (UP) itu melalui SK Nomor 69 Tahun 2021.

Berdasarkan SK tersebut, Sekretariat DPRD menerima alokasi UP senilai Rp. 890.070.000,00. Jumlah penerbitan SP2D dan penerimaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan serta Tambahan Uang Persediaan pada Sekretariat DPRD selama Tahun Anggaran 2021 adalah senilai

Rp4.724.418.065,00 dengan rincian sebagai berikut:

“Uang persediaan Rp. 890.070.000, Tambah Uang Persediaan Rp. 339.976.0000, Ganti Uang persediaan Rp. 887.133.817, Rp. 864.641.263, Rp. 858.624.797, dan Rp. 883.972.188. Jumlah keseluruhan Rp. 4.724.418.065,” Jelasnya.

Kemudian, Berdasarkan hasil pemeriksaan atas BKU Bendahara Pengeluaran dan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD diketahui bahwa sisa kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD seharusnya masih tercatat senilai Rp. 890.070.000.

“Sisa kas tersebut merupakan sisa dana UP yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dipertanggungjawabkan dan belum disetorkan kembali ke Kas Daerah,” Terangnya.

Sehingga, Hasil pemeriksaan fisik kas yang dilakukan oleh BPK bersama-sama dengan Inspektorat Daerah Buton Utara pada tanggal 17 Februari 2022 menunjukkan bahwa saldo Kas pada Rekening Koran Sekretariat DPRD adalah senilai Rp. 372.418.600 dan saldo kas tunai berjumlah nihil.

Hasil analisa mutasi masuk dan keluar rekening

koran Sekretariat DPRD selama tahun 2022, diketahui terdapat mutasi masuk berupa

UP TA 2022 sebesar Rp. 668.247.000 dan mutasi keluar berupa pembayaran kegiatan TA 2022 secara non tunai sebesar Rp. 298.133.162.

Sehingga dapat diketahui bahwa saldo kas di rekening koran per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 2.304.762,00 (Rp372.418.600,00 – Rp668.247.000,00 + Rp298.133.162,00). Saldo kas tersebut merupakan honor tenaga kontrak yang sudah dibukukan pada TA 2021 namun baru

sempat dibayarkan pada tanggal 4 Januari 2022, sehingga sisa dana UP 2021 yang masih

berada di rekening adalah senilai Rp0,00.

“Sehubungan saldo kas per 31 Desember 2021

menurut pembukuan adalah senilai Rp.890.070.000 maka terjadi selisih kurang kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD senilai Rp. 890.070.000 pada 31 Desember 2021,” ucap Asman

Terakhir Asman juga berharap kepada kejaksaan RI untuk segera mengambil alih kasus dugaan penyelewengan dana UP di tubuh Sekretariat DPRD Butur Anggran tahun 2021.

Sebelumnya pernah diberitakan dikutip dari media Triaspolitik.id, Kejari Muna, Sulawesi Tenggara, melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan Kabupaten Butur atas dugaan penyelewengan dana Uang Persediaan (UP) Sekertariat DPRD Butur.

Mantan Sekwan Butur Kusman Surya diperiksa sejak dua pekan terakhir.

Kepala seksi Intelijen Kejari Muna Fery Febriyanto menuturkan, pemeriksaan Kusman Surya atas kasus dugaan penyelewengan dana UP tahun 2021 senilai Rp 890 juta.

“Sudah dua pekan ini kami lakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPRD Butur,” kata Fery Febriyanto pada Triaspolitika.id.

Fery mengungkapkan, Kejari Muna menemukan ada indikasi penyelewengan terhadap dana penggunaan UP.

“Seharusnya pada akhir tahun ada Ganti Uang (GU). Laporannya harus nol, tapi di sekertariat DPRD Butur kami tidak menemukan laporan seperti yang dimaksud,” ungkap Fery, Kamis (23/06/2022).

Pemeriksaan mantan Sekwan Butur Kata Fery, untuk meminta penjelasan alas tidak adanya laporan GU akhir tahun.

“Pertanggungjawaban UP GU harus nihil dan itu harus tertuang pada laporan. Namun yang bersangkutan tidak bisa menunjukan laporan tersebut,” katanya.

“Apalagi saat bulan September 2011 lalu, terjadi pergantian Sekwan di DPRD Butur,” katanya.

Kata dia saat ini Kejari Muna masih pulbaket kasus yang menimpa KSU.

Laporan: Redaksi.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum berpesan agar pelaksanaan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dapat memilih pemimpin yang amanah dan bisa menuangkan gagasan dalam membangun Kaltara.

Hal ini disampaikannya saat membuka pelaksanaan Muswilub Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Provinsi Kaltara di Hotel Pangeran Khar, Sabtu (14/10) sore. “Saya berharap kepada setiap anggota KKSS agar selalu dapat menjaga kerukunan dalam internal dan menjaga keharmonisan kepada warga yang berbeda suku, agama, ras dan golongan,”katanya.

Menurut Gubernur, provinsi Kaltara sebagai miniatur Indonesia, karena ada berbagai ragam suku bangsa, etnis dan golongan yang berkehidupan di Kaltara.

“Kaltara sebagai rumah kita bersama harus selalu menjaga hubungan kekeluargaan keharmonisan dan rasa kebersamaan,”katanya.

Acara itu dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina BPW KKSS, H. A.R. Rasyid, Ketua Dewan Pakar BPW KKSS, H. Ince A. Rifai, S.H., M.Hum., dan Plt. Ketua BPW KKSS, Andi Hamzah serta diikuti seluruh jajaran pengurus KKSS kabupaten/kota se-Kaltara.

Dalam sambutannya Gubernur Zainal mengucapkan terima kasih dan bangga terhadap pengurus KKSS yang dapat menjadi mitra pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di Kaltara.

Untuk diketahui hasil Muswilib BPW KKSS Provinsi Kaltara menempatkan H. Ince A Rifai sebagai ketua terpilih. Ince A Rifai sudah unggul sejak pencalonan figur. Dimana, purnawirawan Polri itu meraih 14 suara dari 18 pemilik suara. Sedangkan sisanya masing-masing untuk Andi Amriampa, Amin Tansi, Andi Hamzah dan Firman.

(dkisp)