Kategori: NASIONAL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, Senin (23/10).

Dalam rakor yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir ini, komoditas yang mengalami kenaikan dan merata di kabupaten/kota di Indonesia yakni gula pasir, beras, cabe rawit, cabe merah, dan daging ayam ras.

Tomsi meminta untuk dilakukan pengecekan di daerah masing-masing. Di samping itu ia juga mengingatkan pada tiga bulan mendatang hingga masuk ke awal tahun Januari 2024, kebutuhan sembako akan semakin meningkat.

“Oleh sebab itu kerja keras kita, langkah-langkah konsisten kita untuk melakukan cek di lapangan dan mencari solusinya serta melihat peluang-peluang untuk kita jadikan sebagai terobosan-terobosan kreatif sangat diperlukan,”katanya.

Sementara itu, Kabid PPAT Kanwil DJBP Kaltara Adi widyandana menyampaikan beberapa hal yang perlu dicermati pada rakor minggu ketiga ini. Mengenai harga komoditas yang masih tinggi di mana saat ini beras medium minggu lalu dikisaran RP15.300, dan di minggu ini berada pada Rp14.800.

Ia juga mengatakan HET yang dikeluarkan Bappenas menggunakan satuan liter. “Artinya ketika di Kaltara dikonversi ke satuan kilogram seharusnya lebih rendah secara kuantitas. Karena 1 liter sama dengan 0,7 kg,” terangnya, di ruang rapat Asisten Bidang Administrasi Lt.2, Kantor Gubernur.

Ia melanjutkan, meskipun terjadi penurunan atau deflasi, tetapi harga nominal tertinggi mengundang impikasi 3 hal, pertama distablitas ekonomi makro; kedua, kekurangan gizi atas kesehatan; ketiga bisa menyebabkan inefiensi.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr H Suriansyah, M.AP menghadiri Sosialisasi Pengawasan Sinergitas APIP dan APH dalam menangani Laporan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi di Ballroom Hotel Luminor, Senin, (23/10).

Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki signifikansi penting sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pencegahan penyimpangan yang dapat mengarah ke tindak pidana korupsi.

Suriansyah menekankan bahwa untuk mencapai tata kelola yang baik, diperlukan kolaborasi yang erat, terutama dalam aspek pengawasan dan pembinaan Pemerintah Daerah.

“Saya berharap agar kegiatan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kompetensi dan integritas sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani tindak pidana korupsi,”kata Sekprov.

Sekprov menyatakan bahwa tahun ini telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI, dan Polri, terkait koordinasi pengawasan internal pemerintah dengan aparat penegak hukum dalam pengaduan atau laporan pemerintah daerah.

“Implementasi Nota Kesepakatan tersebut sangat penting, dengan tetap mematuhi prosedur dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara,”ujarnya.

Sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi merupakan kunci dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan laporan atau pengaduan dengan cepat.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Suriansyah, M.AP., membuka secara resmi Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 – 2027 di Lantai 2 Ballroom Hotel Luminor, Selasa (17/10).

Turut hadir pada acara yang berlangsung mulai 17 – 19 Oktober tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Robby Yuridi Hatman, perwakilan BPBD dan Forkopimda kabupaten/kota se-Kaltara.

Suriansyah menjelaskan, musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan berbagai tempat di Kaltara menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana banjir.

Sehingga upaya yang dilakukan bersama seluruh pihak terkait untuk menyusun pedoman bisa menjadi arah dan kebijakan ketika menangani bencana banjir di Kaltara.

“Kami berharap dokumen yang dibuat nanti bisa diskusikan dengan baik sehingga bisa menjadikan peluang bersama dalam menangani banjir yang ada di Kalimantan Utara,” kata Suriansyah

Menurutnya, penyusunan rencana kontingensi penting dan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan dapat mengintervensi kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana, terjadi bencana dan pasca terjadi bencana.

Karena itu, Sekprov meminta BPBD Kaltara mengawal dengan baik kegiatan rencana kontingensi, dokumen dihasilkan bisa diwujudkan dan dikaloborasikan dalam penanganan banjir di kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.

“Kepada seluruh peserta yang hadir memanfaatkan waktu bersama agar dokumen yang disusun ini menjadi berkualitas sehingga mudah diimplementasikan,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Suriansyah, M.AP., membuka secara resmi Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 – 2027 di Lantai 2 Ballroom Hotel Luminor, Selasa (17/10).

Turut hadir pada acara yang berlangsung mulai 17 – 19 Oktober tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Robby Yuridi Hatman, perwakilan BPBD dan Forkopimda kabupaten/kota se-Kaltara.

Suriansyah menjelaskan, musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan berbagai tempat di Kaltara menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana banjir.

Sehingga upaya yang dilakukan bersama seluruh pihak terkait untuk menyusun pedoman bisa menjadi arah dan kebijakan ketika menangani bencana banjir di Kaltara.

“Kami berharap dokumen yang dibuat nanti bisa diskusikan dengan baik sehingga bisa menjadikan peluang bersama dalam menangani banjir yang ada di Kalimantan Utara,” kata Suriansyah

Menurutnya, penyusunan rencana kontingensi penting dan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan dapat mengintervensi kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana, terjadi bencana dan pasca terjadi bencana.

Karena itu, Sekprov meminta BPBD Kaltara mengawal dengan baik kegiatan rencana kontingensi, dokumen dihasilkan bisa diwujudkan dan dikaloborasikan dalam penanganan banjir di kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.

“Kepada seluruh peserta yang hadir memanfaatkan waktu bersama agar dokumen yang disusun ini menjadi berkualitas sehingga mudah diimplementasikan,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (SIPELANDUKILAT) kembali masuk ke dalam 11 Program Inovasi yang akan diikutsertakan pada United Nation Public Service Awards (UNPSA) 2024 mewakili Indonesia.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si mengungkapkan program tersebut masuk dalam kategori Inovasi pada Institusi Publik (Innovation in Public Institutions) yang telah diajukan pada 13 Oktober 2023 lalu.

“Tahun 2023, Kaltara melalui SIPELANDUKILAT dimasukkan sebagai salah satu nominator inovasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI mewakili Indonesia mengikuti lomba tingkat dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNPSA,” ujarnya.

Adapun 3 kategori yang dipertandingkan dalam UNPSA, yakni Inovasi pada Institusi Publik, Pelayanan Publik Responsif Gender dan Kategori khusus Mengatasi Perubahan Iklim.

Sanusi menerangkan, dalam Kategori Inovasi Institusi Publik ada 3 inovasi yang mewakili Indonesia, yaitu JAKI (Jakarta Kini) Pemprov DKI Jakarta, SIPELANDUKILAT Pemprov Kaltara dan JSS (Jogja Smart Service) Pemkot Yogyakarta.

UNPSA merupakan ajang perlombaan inovasi tingkat internasional, dimana PBB melakukan penilaian inovasi berdasarkan dampak dan manfaatnya terhadap pengentasan masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diukur dengan indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

Kemenpan-RB telah mengevaluasi SIPELANDUKILAT sejak tahun 2017 dan telah mendapatkan berbagai penghargaan antara lain Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019, serta masuk ke dalam 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovations Tahun 2021 hingga akhirnya saat ini ikut serta berpartisipasi pada UNPSA 2024

Sanusi mengungkapkan bahwa SIPELANDUKILAT saat ini sudah diadopsi beberapa Pemerintah Kabupaten, antara lain Pemda Barito, Banjarbaru dan Bengkulu.

“SIPELANDUKILAT diapresiasi Kemenpan-RB karena inovasi ini memiliki tantangan dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan inovasi lainnya, serta beberapa Pemerintah Daerah sudah banyak yang mulai menerapkan” ungkapnya

Sanusi menambahkan pendaftaran UNPSA telah diperpanjang hingga 31 Oktober 2023, pengumuman pemenang akan disampaikan pada tahun 2024 mendatang.

“Niat kami bisa mengangkat nama Kalimantan Utara pada tingkat dunia melalui bidang pelayanan inovasi institusi publik. Program ini (SIPELANDUKILAT) akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan,” tambahnya.

(dkisp)